PALU- Pembagian zakat (di Palu populer disebut hagala) di depan Masjid An Nur, Jalan Sis Aljufri Palu Barat, Sulaewesi Tengah, Senin siang (28/9) berakhir ricuh. Ini kali ketiga pembagian zakat di kota Palu yang menimbulkan kericuhan. Sebelumnya pembagian zakat di CV Arah Baru dan di Kantor Wisata Tour dan Travel milik Rendy Lamadjido juga berakhir ricuh.
Pantauan di lapangan menyebutkan, sebelum kericuhan terjadi, para pemburuh hagala ini melakukan aksi dorong setelah sejumlah warga miskin kota Palu dan sekitarnya, tak mau melakukan antri. Mereka berdesak-desakkan ingin menjadi yang terdepan mendapatkan hagala itu. Akibatnya banyak yang tak mendapat jatah.
Jumlah pemburu hagala diperkirakan 500 orang. Mereka adalah kaum miskin kota Palu dan Donggala. Mereka bercampur antara yang beragama Islam dan yang bukan muslim.
Dalam pembagian hagala itu pihak CV Marco telah menyediakan dana puluhan juta rupiah. Kegiatan tahunan itu sudah menjadi tradisi sejak lama.”Kami sudah siapkan dana untuk tiap tahun itu sesuai dengan keuntungan dan ini sudah menjadi kebiasaan setiap tahun,” kata H. Faisal Bahmid.
H Faisal, pembagian rutin tahunan ini tidak menentu berapa jumlahnya. Yang jelas dalam setahun pasti ada yang dikeluarkan sesuai dengan keuntungan penjualan. Namun banyaknya para pemburu hagala yang berjumlah ratusan orang itu ada juga rupanya yang menerima lebih dari satu kali.
Dia menambahkan, pemburu hagala ini menerima dana dengan nilai rata-rata sebesar Rp 10.000 . Namun tidak semua pembaru hagala mendapat bagian karena pihak penyelenggara sudah kehabisan dana. ***
Monday, September 29, 2008
Presiden SBY: Terima Kasih Alkhairaat
DOLO - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan terima kasihnya kepada Alkhairaat, atas perjuangan lembaga Perguruan Islam terbesar di Kawasan Timur Indonesia itu, dalam menjalankan tiga pilar perjuangannya, yaitu pendidikan, dakwah dan usaha sosial.
"Atas nama negara, bangsa dan pribadi, saya mengucapkan terima kasih kepada Alkhairaat, yang telah berjuangan untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Presiden Susilo Bambang Yudhyono penuh takzim.
Ungkapan terima kasih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, disampaikan ketika memberikan sambutan pada peresmian Pembukaan Muktamar Besar (Mubes) IX Alkhairaat, Selasa (26/8) siang, di Pondok Pesantren Alkhairaat, Kampus Madinatul Ilmi, Desa Kotarindau, Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono, Menko Kesra Aburizal Bakri, Menteri Agama M. Maftuh Basyuni, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, dan Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.
Menurut Presiden SBY, sebagai lembaga Perguruan Islam terbesar di Kawasan Timur Indonesia, Alkhairaat telah menunjukkan pengabdian terbaiknya, untuk kepentingan bangsa dan negara dalam bidang pendidikan, dakwah dan usaha sosial.
"Oleh karena itu, saya instruksikan kepada Pemerintah Daerah agar menjadikan Alkhairaat sebagai mitra atau partner dalam pembangunan bidang pendidikan, dakwah dan usaha sosial. Berilah bantuan, karena bukan apa-apa, tapi demi kemajuan pendidikan, dakwah dan usaha sosial," tegas Presiden.
Dalam bidang dakwah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan kepada para ulama Alkhairaat, agar teruslah mengajak umat, agar tidak tercemar dengan praktik-praktik agama yang menyimpang. "Kita memang menegakkan amar ma'ruf nahyi munkar, tapi bukan berarti kita menggunakan cara-cara yang munkar untuk memerangi kemungkaran," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan.
Untuk urusan dakwah ini, Presiden mengatakan, negara-negara di dunia sangat mengharapkan peran aktif Indonesia untuk terus ikut menciptakan keadaan dunia yang damai dan sejahtera. "Kita harus menjalankan ajaran Islam yang agung dan penuh dengan kedamaian," kata Presiden SBY.
Sedangkan soal pendidikan, Presiden mengatakan tahun 2009 nanti, pemerintah segera merealisasikan 20 persen anggaran pendidikan, dan Presiden menginstruksikan Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama untuk memperhatikan Alkhairaat. "Insya Allah Alkhairaat kecipratan dana dari 20 persen anggaran pendidikan itu," kata Presiden.
Semua pernyataan Presiden SBY itu, merupakan jawaban atas Pidato Iftitah Mubes IX Alkhairaat yang disampaikan Ketua Utama Alkhairaat, Habib Saiyid Saggaf Aljufri. Dalam pidatonya Habib Saggaf mengatakan, sudah 78 tahun Alkhairaat mengabdi dirinya membangun bangsa di bidang bidang pendidikan, dakwah dan usaha sosial.
Sejak berdirinya tahun 1930 hingga, Alkhairaat telah memiliki sedikitnya 1561 sekolah dari berbagai jenjang, 35 pondok pesantren yang tersesar di kawasan Timur Indonesia dan sebuah perguruan tinggi yang bernama Universitas Alkhairaat, dengan enam fakultas, yaitu Fakultas Agama Islam, Pertanian, Perikanan, Ekonomi, Sastra dan Fakultas Keguruan Ilmu pendidikan.
"Saat ini juga sedang dipersiapkan Fakultas Kedokteran. Ini adalah sumbangsih Alkhairaat untuk Ibu Pertiwi," ujar Habib Saiyid Saggaf Aljufri.
Dalam pidato itu juga, Ketua Utama Alkhairaat mengatakan, dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah yang pertama kalinya anggaran pendidikan mencapai 20 persen. Lantaran itu, Ketua Utama berharap agar Alkhairaat juga bisa kecipratan dana tersebut untuk membangun dunia pendidikannya.
Sementara itu, suasana pembukaan Mubes IX Alkhairaat sangatlah meriah. Ribuan warga Alkhairaat dari berbagai penjuru membanjiri Kampus Madinatul Ilmi. Mereka tak peduli dengan rintik-rintiknya hujan menjelang kehadiran Presiden.
Tapi beberapa saat kemudian, hujan berhenti dan langit pun tampak cerah. Semuanya bertahniah dengan peristiwa akbar yang berlangsung lima tahun sekali itu. Tapi lima menit setelah Presiden meninggalkan tempat, hujan deras pun tumpah dari langit.***
Gugatan ASTA-RUSTHAM Kandas
PALU – Gugatan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Parigi Moutong yang diajukan pasangan Asmir Ntosa-Taswin Borman (ASTA) dan Rustam Dg Rahmatu-Thamrin Ntosa (RUSTHAM), Selasa (23/9), kandas di Pengadilan Tinggi (PT) Palu.
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, menolak gugatan pasangan ASTA dan RUSTHAM karena kurang bukti dan saksi yang kuat.
Ketua Majelis Hakim I Made Tengah Widarta mengatakan, saksi yang dihadirkan pemohon tidak bisa menunjukkan jumlah suara yang hilang. “Penetapan kandidat oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong adalah sah dan sesuai peraturan,” tegas Widarta.
Menurut Majelis Hakim, tak ada saksi yang mempermasalahkan rekap penghitungan suara di setiap TPS, hanya beberapa saksi saja yang menyebutkan adanya pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pilkada.
Dengan alasan tersebut, maka Majelis Hakim menolak gugatan pemohon yang menginginkan adanya Pilkada ulang. Selain menolak gugatan pemohon, Majelis Hakim juga membebani biaya perkara sebesar Rp200 ribu.
Idris Jafar, Penasihat Hukum ASTA-RUSTHAM mengatakan, pihaknya akan berkonsultasi dengan kliennya atas putusan tersebut untuk menentukan langkah selanjutnya.
Pantauan media ini, sidang ini dihadiri ratusan masa pendukung termohon yang memenuhi ruang persidangan dan sekitarnya. Sebelum sidang pendukung ini bersitegang dengan aparat kepolisian di pintu masuk PT Palu.
Beberapa saat setelah pembacaan putusan, massa yang berkerumun membubarkan diri dengan kawalan ketat petugas keamanan.
Sementara itu, dari Parigi dilaporkan DPRD Parigi Moutong, Selasa kemarin, mengeluarkan Surat Rekomendasi Surat Keputusan (SK) pasangan Longki Djanggola-Samsurizal sebagai Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong terpilih.
Surat rekomendasi ini akhirnya keluar setelah ratusan massa Aliansi Rakyat Parigi Moutong untuk Demokrasi (ARPMD) kembali berunjukrasa di Gedung DPRD Parigi Moutong kemarin.
Usulan SK benomor 32/DPRD /2008 tersebut diambil melalui Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Moh Nur.Dg. Rahmatu serta dihadiri sekitar 18 anggota DPRD setempat.
Rapat sempat molor sekitar dua jam untuk menunggu anggota DPRD lainya. yang saat itu belum masuk kantor. Rapat baru dilaksanakan sekitar pukul 15.00 sore.
Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong Nur Dg Rahmatu saat memimpin rapat paripurna itu mengatakan, DPRD sama sekali tidak ada niat untuk menunda pengusulan rekomendasi SK tersebut. Molornya waktu pengusulan yang sebelumnya harus tanggal 19 September, semata- mata karena mekanisme dalam lembaga DPRD, yakni semua keputusan dilakukan dalam rapat paripurna. ***
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, menolak gugatan pasangan ASTA dan RUSTHAM karena kurang bukti dan saksi yang kuat.
Ketua Majelis Hakim I Made Tengah Widarta mengatakan, saksi yang dihadirkan pemohon tidak bisa menunjukkan jumlah suara yang hilang. “Penetapan kandidat oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong adalah sah dan sesuai peraturan,” tegas Widarta.
Menurut Majelis Hakim, tak ada saksi yang mempermasalahkan rekap penghitungan suara di setiap TPS, hanya beberapa saksi saja yang menyebutkan adanya pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pilkada.
Dengan alasan tersebut, maka Majelis Hakim menolak gugatan pemohon yang menginginkan adanya Pilkada ulang. Selain menolak gugatan pemohon, Majelis Hakim juga membebani biaya perkara sebesar Rp200 ribu.
Idris Jafar, Penasihat Hukum ASTA-RUSTHAM mengatakan, pihaknya akan berkonsultasi dengan kliennya atas putusan tersebut untuk menentukan langkah selanjutnya.
Pantauan media ini, sidang ini dihadiri ratusan masa pendukung termohon yang memenuhi ruang persidangan dan sekitarnya. Sebelum sidang pendukung ini bersitegang dengan aparat kepolisian di pintu masuk PT Palu.
Beberapa saat setelah pembacaan putusan, massa yang berkerumun membubarkan diri dengan kawalan ketat petugas keamanan.
Sementara itu, dari Parigi dilaporkan DPRD Parigi Moutong, Selasa kemarin, mengeluarkan Surat Rekomendasi Surat Keputusan (SK) pasangan Longki Djanggola-Samsurizal sebagai Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong terpilih.
Surat rekomendasi ini akhirnya keluar setelah ratusan massa Aliansi Rakyat Parigi Moutong untuk Demokrasi (ARPMD) kembali berunjukrasa di Gedung DPRD Parigi Moutong kemarin.
Usulan SK benomor 32/DPRD /2008 tersebut diambil melalui Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Moh Nur.Dg. Rahmatu serta dihadiri sekitar 18 anggota DPRD setempat.
Rapat sempat molor sekitar dua jam untuk menunggu anggota DPRD lainya. yang saat itu belum masuk kantor. Rapat baru dilaksanakan sekitar pukul 15.00 sore.
Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong Nur Dg Rahmatu saat memimpin rapat paripurna itu mengatakan, DPRD sama sekali tidak ada niat untuk menunda pengusulan rekomendasi SK tersebut. Molornya waktu pengusulan yang sebelumnya harus tanggal 19 September, semata- mata karena mekanisme dalam lembaga DPRD, yakni semua keputusan dilakukan dalam rapat paripurna. ***
Dua Perusahaan Perkebunan Diduga Rampas Tanah Rakyat
PALU – Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia, M. Ridha Shaleh mengatakan, dua perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sulawesi, diduga merampas tanah rakyat untuk memperluas lahan usaha mereka. Bahkan mereka menggunakan jasa Brimob untuk mengintimidasi rakyat.
Kedua perusahaan tersebut, menurut Ridha Shaleh adalah PT Lestari Tani Teladan (anak perusahaan PT Astra Agro Lestari) di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah dan PT. Unggul di Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat.
Menurut Ridha Shaleh, berdasarkan HGU (Hak Guna Usaha) tahun 1991, PT Lestari Tani Teladan memiliki lahan konsesi perkebunan kelapa sawit seluas lebih 5 ribu hektar. Namun, kini luasan itu bertambah karena lahan warga seluas 37 hektar diambil “paksa” oleh perusahaan tersebut.
“Kami sudah melihat langsung tapal batasnya, dan memang luasan itu bertambah. Bahkan, untuk kepentingan itu, anak perusahaan Astra Agro Lestari itu pun menebang tanaman kakao milik warga,” kata Ridha Shaleh.
Untuk menyelesaikan masalah ini, menurut Edang---sapaan akrab Ridha Shaleh, pihak Pemerintah Kabupaten Donggala telah membentuk Tim Pencari Fakta untuk mencari fakta-fakta perampasan lahan tersebut. Hasilnya, TPF merekomendasikan agar anak perusahaan PT Astra Agro Lestari itu segera mengembalikan lahan warga dan tidak beraktivitas di lahan tersebut.
Tapi faktanya, perusahaan tersebut terus melakukan aktivitas dan tidak memedulikan rekomendasi TPF Kabupaten Donggala. Lantaran itu, Edang mengatakan hari ini akan menggelar pertemuan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Donggala, untuk membicarakannya lebih detail soal kekisruhan tersebut.
“Setelah pertemuan itu, barulah Komnas HAM akan mengeluarkan sikap resmi. Tapi yang pasti, kita juga akan memanggil perusahaan tersebut untuk dimintai penjelasan,” kata Edang.
Mengenai intimidasi yang dilakukan aparat Brimob, Edang menegaskan, Komnas HAM akan menyurat secara resmi kepada Kapolda Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat yang akan ditembuskan kepada Kapolri. Substansinya, mendesak agar polisi menghentikan intimidasi terhadap masyarakat.
Soal anak perusahaan Astra Agro Lestari di Mamuju Utara, Edang mengatakan, perusahaan ini memiliki sedikitnya 15 ribu hektar lahan perkebunan kelapa sawit. Setelah dicek ke lokasi, ternyata lahan itu lebih luas lagi, karena tanah-tanah rakyat diambil “secara paksa”.
Cara-cara seperti itu, katanya, justru telah melanggar HAM, khususnya hak rakyat atas kepemilikan lahan. Oleh karena itu, Komnas HAM mendesak agar pihak perusahaan segera mengembalikan lahan warga tanpa syarat, karena selama warga tidak pernah mengganggu aktivitas yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Astra Agro Lestari itu.
Beberapa waktu lalu, warga bersama sekitar 1.000-an petani yang tergabung dalam anggota Kelompok Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dari Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala dan Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, menduduki perkebunan kelapa sawit anak perusahaan PT Astra Groups tbk itu.
Pendudukan waktu itu ditandai dengan penanaman 3.000-an pohon pisang oleh massa petani di dalam lokasi yang diklaim masyarakat sebagai lahan garapannya. Menurut versi masyarakat, ada 14 titik yang merupakan pal batas.***
Kedua perusahaan tersebut, menurut Ridha Shaleh adalah PT Lestari Tani Teladan (anak perusahaan PT Astra Agro Lestari) di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah dan PT. Unggul di Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat.
Menurut Ridha Shaleh, berdasarkan HGU (Hak Guna Usaha) tahun 1991, PT Lestari Tani Teladan memiliki lahan konsesi perkebunan kelapa sawit seluas lebih 5 ribu hektar. Namun, kini luasan itu bertambah karena lahan warga seluas 37 hektar diambil “paksa” oleh perusahaan tersebut.
“Kami sudah melihat langsung tapal batasnya, dan memang luasan itu bertambah. Bahkan, untuk kepentingan itu, anak perusahaan Astra Agro Lestari itu pun menebang tanaman kakao milik warga,” kata Ridha Shaleh.
Untuk menyelesaikan masalah ini, menurut Edang---sapaan akrab Ridha Shaleh, pihak Pemerintah Kabupaten Donggala telah membentuk Tim Pencari Fakta untuk mencari fakta-fakta perampasan lahan tersebut. Hasilnya, TPF merekomendasikan agar anak perusahaan PT Astra Agro Lestari itu segera mengembalikan lahan warga dan tidak beraktivitas di lahan tersebut.
Tapi faktanya, perusahaan tersebut terus melakukan aktivitas dan tidak memedulikan rekomendasi TPF Kabupaten Donggala. Lantaran itu, Edang mengatakan hari ini akan menggelar pertemuan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Donggala, untuk membicarakannya lebih detail soal kekisruhan tersebut.
“Setelah pertemuan itu, barulah Komnas HAM akan mengeluarkan sikap resmi. Tapi yang pasti, kita juga akan memanggil perusahaan tersebut untuk dimintai penjelasan,” kata Edang.
Mengenai intimidasi yang dilakukan aparat Brimob, Edang menegaskan, Komnas HAM akan menyurat secara resmi kepada Kapolda Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat yang akan ditembuskan kepada Kapolri. Substansinya, mendesak agar polisi menghentikan intimidasi terhadap masyarakat.
Soal anak perusahaan Astra Agro Lestari di Mamuju Utara, Edang mengatakan, perusahaan ini memiliki sedikitnya 15 ribu hektar lahan perkebunan kelapa sawit. Setelah dicek ke lokasi, ternyata lahan itu lebih luas lagi, karena tanah-tanah rakyat diambil “secara paksa”.
Cara-cara seperti itu, katanya, justru telah melanggar HAM, khususnya hak rakyat atas kepemilikan lahan. Oleh karena itu, Komnas HAM mendesak agar pihak perusahaan segera mengembalikan lahan warga tanpa syarat, karena selama warga tidak pernah mengganggu aktivitas yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Astra Agro Lestari itu.
Beberapa waktu lalu, warga bersama sekitar 1.000-an petani yang tergabung dalam anggota Kelompok Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dari Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala dan Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, menduduki perkebunan kelapa sawit anak perusahaan PT Astra Groups tbk itu.
Pendudukan waktu itu ditandai dengan penanaman 3.000-an pohon pisang oleh massa petani di dalam lokasi yang diklaim masyarakat sebagai lahan garapannya. Menurut versi masyarakat, ada 14 titik yang merupakan pal batas.***
Logis Memimpin
PARIGI – Hari pertama perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Parigi Moutong, belum menunjukkan adanya salah satu calon yang bisa mengklaim kemenangan. Pergerakan suara masih saling kejar antara pasangan Longki Djanggola– Syamsurizal Tombololutu yang populer disingkat (Logis) dan pasangan Asmir Ntosa – Taswin Borman yang biasa disapa (Asta). Sementara pasangan Rustham Dg Rahmatu – Thamrin Ntosa (Rustham) perolehan suaranya tidak terlalu mengesankan.
Informasi yang dikumpulkan di lapangan menyebutkan, dua calon bupati menang di tempat mereka melakukan pencoblosan. Logis, misalnya unggul jauh di Tempat Pengumutan Suara (TPS) IV Bantaya. Di TPS itu calon bupati Longki Djanggola mencoblos. Logis meraup suara 232 suara, Asta 171 suara dan Rustham 48 suara. 7 suara dinyatakan tidak sah.
Di TPS II Kampal, colon bupati Asmir Ntosa unggul mutlak. Asmir meraup 357 sementara Logis hanya meraih 162 suara dan Rustham hanya mampu mendulang 38 suara. Yang mengejutkan di TPS III Loji, basis suara Rustham, yang unggul justru Logis, meraih 287 suara sementara Rustham hanya mendapatkan 33 suara dan Asta memperoleh 130 suara.
Hal yang sama terjadi di TPS II Bambalemo. Wilayah itu diklaim sebagai basis pendukung calon Wakil Bupati Thamrin Ntosa hanya meraup 62 suara. Unggul di TPS itu Asta meraih suara 290 sementara Logis memperoleh 62 suara.
Data dari masing-masing tim sukses menunjukkan pergerakan suara yang rada mirip. Di Logis Center sampai pada pukul 19.30 Wita, data menunjukkan Logis sudah meraih 71.419 suara atau 48 persen, Asta berada di urutan kedua meraih 52.649 suara atau 36 persen dan Rustham memperoleh 23.033 suara atau 16 persen.
Dari Asta Center diperoleh data prosentasenya saja tanpa menyebut perolehan jumlah suara. Asta Center menyebutkan, sampai pukul 18.00 Wita Logis memperoleh 44 persen, Asta 39 persen dan Rustam 17 persen suara.
Data Desk Pilkada Kabubupten Parigi Moutong, menyebutkan sampai pukul 18.30 Wita jumlah suara yang sudah masuk sebanyak 83.000. Logis meraih 44 persen dari suara tersebut, Asta 39 persen dan Rustham 17 persen suara.
Ketua KPUD Parigi Moutong, Sukirman Andi Rappe belum berani membeberkan suara yang sudah dihitung. Soalnya kata dia, jumlah suara yang sudah masuk di KPUD masih sangat sedikit. “Tidak layak untuk dipublikasikan,” ujarnya.
Ia malah meminta mencari data suara yang sudah dihitung tersebut di tempat lain. “Anda lebih baik cari di Polres, atau di tim sukses calon bupati,” kata Sukirman.
Sukirman mengaku bersyukur karena rakyat Parigi Moutong terlihat antusias mendatangi TPS-TPS. “Dugaan sikap apatisme seperti yang diperkirakan sebelumnya tidak terbukti. Semua berjalan normal dan warga bergembira,” katanya.
Pejabat Bupati Parigi Moutong, Anwar Ponulele menyatakan hal yang sama. Dalam peninjauannya dalam Kota Parigi semua warga terlihat senang menuju TPS. “Tidak ada kendala warga terlibat aktif, mereka senang, semoga di hari-hari mendatang warga tetap gembira,” pungkas Anwar.
Informasi yang dikumpulkan di lapangan menyebutkan, dua calon bupati menang di tempat mereka melakukan pencoblosan. Logis, misalnya unggul jauh di Tempat Pengumutan Suara (TPS) IV Bantaya. Di TPS itu calon bupati Longki Djanggola mencoblos. Logis meraup suara 232 suara, Asta 171 suara dan Rustham 48 suara. 7 suara dinyatakan tidak sah.
Di TPS II Kampal, colon bupati Asmir Ntosa unggul mutlak. Asmir meraup 357 sementara Logis hanya meraih 162 suara dan Rustham hanya mampu mendulang 38 suara. Yang mengejutkan di TPS III Loji, basis suara Rustham, yang unggul justru Logis, meraih 287 suara sementara Rustham hanya mendapatkan 33 suara dan Asta memperoleh 130 suara.
Hal yang sama terjadi di TPS II Bambalemo. Wilayah itu diklaim sebagai basis pendukung calon Wakil Bupati Thamrin Ntosa hanya meraup 62 suara. Unggul di TPS itu Asta meraih suara 290 sementara Logis memperoleh 62 suara.
Data dari masing-masing tim sukses menunjukkan pergerakan suara yang rada mirip. Di Logis Center sampai pada pukul 19.30 Wita, data menunjukkan Logis sudah meraih 71.419 suara atau 48 persen, Asta berada di urutan kedua meraih 52.649 suara atau 36 persen dan Rustham memperoleh 23.033 suara atau 16 persen.
Dari Asta Center diperoleh data prosentasenya saja tanpa menyebut perolehan jumlah suara. Asta Center menyebutkan, sampai pukul 18.00 Wita Logis memperoleh 44 persen, Asta 39 persen dan Rustam 17 persen suara.
Data Desk Pilkada Kabubupten Parigi Moutong, menyebutkan sampai pukul 18.30 Wita jumlah suara yang sudah masuk sebanyak 83.000. Logis meraih 44 persen dari suara tersebut, Asta 39 persen dan Rustham 17 persen suara.
Ketua KPUD Parigi Moutong, Sukirman Andi Rappe belum berani membeberkan suara yang sudah dihitung. Soalnya kata dia, jumlah suara yang sudah masuk di KPUD masih sangat sedikit. “Tidak layak untuk dipublikasikan,” ujarnya.
Ia malah meminta mencari data suara yang sudah dihitung tersebut di tempat lain. “Anda lebih baik cari di Polres, atau di tim sukses calon bupati,” kata Sukirman.
Sukirman mengaku bersyukur karena rakyat Parigi Moutong terlihat antusias mendatangi TPS-TPS. “Dugaan sikap apatisme seperti yang diperkirakan sebelumnya tidak terbukti. Semua berjalan normal dan warga bergembira,” katanya.
Pejabat Bupati Parigi Moutong, Anwar Ponulele menyatakan hal yang sama. Dalam peninjauannya dalam Kota Parigi semua warga terlihat senang menuju TPS. “Tidak ada kendala warga terlibat aktif, mereka senang, semoga di hari-hari mendatang warga tetap gembira,” pungkas Anwar.
Subscribe to:
Posts (Atom)