Bupati/Walikota se Sulteng Ancam Demo ke Istana Negara

Akibat krisis listrik berkepenjangan, membuat para Bupati dan Walikota se Sulawesi Tengah gerah juga. Mereka kemudian bertemu di Palu Golden Hotel, Senin (9/11) malam untuk membicarakan soal solusi mengatasi masalah energi listrik itu.

Rapat yang dipimpin Bupati Parigi Moutong, Longky Djanggola itu menghasilkan beberapa poin penting, antara lain perlu gerakan bersama seluruh masyarakat untuk mendorong dilakukannya audit terhadap PLN wilayah Suluttenggo (Sulawesi Utara Tengah dan Gorontalo).

Poin lainnya adalah perlu gerakan massal untuk mendesak agar PLN tidak seenaknya melakukan pemadaman dengan alasan yang tidak jelas. "Masyarakat diajak berdemo di wilayah masing-masing, nanti kami para bupati dan walikota berdemo di depan istana negara di Jakarta," kata Bupati Parigi Moutong, Longky Djanggola dan diamini seluruh bupati.

Menurut Bupati Longky Djanggola, para bupati dan walikota akan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk secepatnya merealisasikan agenda 100 harinya, dan soal energi listrik yang harus menjadi prioritas utama.

Selain itu, katanya, perlu adanya tim independen yang melakukan pengawasan terhadap kinerja PLN, agar setiap laporan yang disampaikan PLN mengenai kerusakan mesin, overhole dan lainnya dapat benar-benar diketahui oleh warga.
"Siapa yang paham kalau mesin itu rusak, mesin itu mengalami overhole. Kan tidak ada yang tau. Itu semua terjadi karena PLN tidak pernah transparan selama ini," katanya.

Ia mencontohkan, beberapa waktu lalu Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong pernah membant PLN Cabang Parigi sebesar 1,5 Megawatt dari kebutuhan pasokan listrik sebesar 6 megawatt di daerah itu. Tapi PLN mengaku mesin yang dibantu itu ngedrop sehingga hanya bisa menghasilkan 3,5 megawatt.

"Anda bayangkan saja, PLN meminta bantuan mesin kita sudah bantu. Setelah itu, mereka minta lagi bantuan biaya operasional untuk membeli solar dan lain-lain. Lantas kemana biaya yang dikeluarkan negara untuk PLN. Saya tidak menuduh, tapi saya curiga ada permainan di internal PLN. Makanya perlu diaudit," katanya.

Gubernur Sulteng, Bandjela Paliudju menyatakan setuju dengan rencana tersebut. Ia mengatakan, PLN Cabang Palu harus bertanggungjawab atas terjadinya krisis listrik. "Saya setuju diaudit. PLN Cabang Palu harus diaudit," ujar Gubernur Sulteng.

Sebelumnya, kata Gubernur Paliudju, PLN telah merespon rencana relokasi mesin berkapasitas 5 megawatt dari Bitung ke Palu. Namun hingga kini, rencana tersebut belum terealisasi. "PLN harus bertanggungjawab atas pembatalan relokasi mesin itu, karena Pemerintah Provinsi Sulteng sudah mengeluarkan biaya relokasi tersebut, tapi tiba-tiba harus dibatalkan," kata Gubernur Paliudju. ***