Jusuf Kalla Janji Listrik untuk Sulteng

Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, berjanji akan mengatasi krisis listrik di Sulawesi Tengah. Janji itu disampaikan dalam kampanye terbuka di Lapangan Vatulemo, Palu, Kamis (2/4). "Tahun depan, listrik di Sulteng tidak akan padam lagi, karena Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sulewana Poso sudah akan beroperasi," kata Jusuf Kalla di hadapan puluhan ribu anggota dan simpatisan Partai Golkar.

Janji Jusuf Kalla itu dilontarkan, setelah salah seorang simpatisan Partai Golkar naik di atas panggung dan mengutarakan keluh kesahnya kepada Ketua Umum parpol bernomor urut 23 itu. "Bagaimana bisa bekerja, bila sering terjadi pemadaman listrik," keluh simpatisan Partai Golkar tersebut.

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sulewana di Desa Sulewana Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah itu ditargetkan mampu menghasilkan listrik sebesar 180 MW. Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Sulawesi, akan dibangun tiga PLTA yakni PLTA Poso I dengan kapasitas 60 MW, PLTA Poso II (Sulewana) berkapasitas 180 MW, dan PLTA Poso III dengan kapasitas energi yang dihasilkan 300 hingga 400 MW.

PLTA Poso I sendiri dijadwalkan selesai dibangun pada 2010 sehingga bisa bermanfaat untuk wilayah Sulteng dan sekitarnya.

Selain itu, Jusuf Kalla juga mengaku siap mengemban amanat jika dipercaya rakyat untuk menjadi Presiden Indonesia selama periode lima tahun ke depan. "Kader Partai Golkar siap menjaga bangsa Indonesia agar tetap berjalan di arah yang benar," katanya.

Jusuf Kalla sendiri berkampanye sekitar 20 menit sebelum bertolak ke Surabaya untuk melakukan kegiatan serupa. Kampanye tersebut juga mendapat pengawalan ketat dari petugas keamanan.

Kampanye tersebut dihadiri puluhan ribu anggota dan simpatisan Partai Golkar. Massa yang berasal dari Kota Palu dan kabupaten di sekitarnya itu sudah memadati lapangan sejak pagi hari, padahal kampanye tersebut baru dimulai pukul 09.00 Wita. Massa berbondong-bondong menggunakan berbagai kendaraan dengan menggunakan berbagai atribut Partai Golkar serba kuning.

Jusuf Kalla bersama rombongan tiba di Bandara Mutiara Palu pada sekitar pukul 10.15 dengan menggunakan pesawat carteran. Jusuf Kalla sendiri menginjakkan kaki di atas panggung sekitar 20 menit setelah mendarat di bandara. Dalam orasinya, Jusuf Kalla mengajak pengurus dan kader partainya untuk berusaha memenangkan pemilu legislatif di Sulteng. "Mari kita lanjutkan pembangunan yang sudah ada, agar kesejahteraan rakyat terus terwujud," katanya.***

Gubernur Diminta Bantu Pembebasan Lahan Kilang LNG

PT Donggi Senoro LNG (DSLNG) meminta bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, untuk turun tangan menangani buntunya pembebasan lahan area konsesi perusahaan tersebut, di Kabupaten Banggai. Hingga kini pembebasan lahan masih terkatung-katung karena sejumlah warga di Desa Uso meminta ganti rugi tanah dari Rp 200 ribu sampai Rp 500 ribu.

“Kita sudah menyurat ke Gubernur dan Bupati sejak 16 Maret lalu. Pada intinya kita minta bantuan Gubernur dan Bupati, karena harga yang diminta pemilik lahan nilainya tidak patut lagi buat kita,” kata General Affairs Manager DSLNG Julian Sudarmonegoro, Kamis (2/4).

Permintaan bantuan ini, katanya, terpaksa dilakukan karena negosiasi yang dilakukan DSLNG terhadap pemilik lahan menghadapi jalan buntu. Dia berharap Gubernur HB Paliudju dan Bupati Banggai Ma’mun Amir, dapat membantu proses pembebasan lahan ini demi mulusnya investasi migas bernilai Rp 31 triliun itu.

Julian Sudarmonegoro mengatakan, pembangunan kilang LNG ke empat di Indonesia ini tertunda, karena belum dibebaskannya 3 persen dari total 350 hektar lahan yang dibutuhkan DSLNG di Desa Uso, Kecamatan Batui, Banggai. Masih ada 17 pemilik lahan bertahan dengan harga ganti rugi yang dinilai terlalu tinggi. Pemilik tanah itu mematok harga antara Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar per hektar.

Acuan harga para pemilik lahan ini tidak disanggupi oleh DSLNG yang menetapkan harga pembebasan lahan sebesar Rp 90 juta dan Rp 125 juta per hektar. Pembedaan harga ini berdasarkan klasifikasi harga ganti rugi yang ditetapkan DSLNG sebesar Rp 12,5 ribu per meter persegi atau Rp 125 juta per hektar, untuk lahan yang berada di sepanjang tepian jalan Trans Sulawesi hingga radius 100 meter dari jalan.

Sedangkan harga Rp 9 ribu per meter persegi atau Rp 90 juta per hektar diberlakukan untuk ganti rugi lahan yang berada di atas 100 meter dari jalan.

Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Sulteng, Wimbo Haryono Sunoko yang membidangi pembebasan lahan mengatakan, sampai saat ini, pihaknya belum menerima surat dari DSLNG tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Sulteng, Irwan Lahace. Tapi ia menyatakan kunjungan Gubernur ke Kabupaten Banggai hari ini, Rabu (1/4) lalu, tidak ada kaitannya dengan upaya pembebasan lahan untuk kilang LNG. ***

Polisi Tangkap Peneror Walikota

Tim Polda Sulteng akhirnya berhasil menangkap pelaku teror terhadap Walikota Palu, Rusdy Mastura. Tersangka adalah tukang ojek di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Palu Barat. Tersangka yang namanya dirahasiakan itu sudah ditahan di Mapolda Sulteng.

Yang bersangkutan ditangkap polisi, karena meneror Walikota Palu melalui pesan singkat HP yang isinya meminta Walikota Palu agar mengundurkan diri dalam waktu 2x24 jam. Jika tidak dilakukan, maka Walikota Palu akan melihat masyarakatnya di sekitar Pasar Inpres Masomba Palu Selatan akan mati terbunuh.

Menanggapi teror tersebut, polisi dibantu Polisi Pamong Praja memperketat penjagaan di sekitar kantor walikota. Penjagaan ketat juga dilakukan di pintu masuk ruangan walikota dan wakil walikota.

Demikian pula dengan situasi Kota Palu secara umum tampak biasa-biasa saja. "Saya sudah serahkan sepenuhnya kepada aparat Kepolisian, karena ini sudah masuk dalam ranah hukum dan sedapat mungkin pelaku teror tersebut ditangkap dan diproses sesuai ketentuan," kata Walikota Palu menanggapi teror tersebut.

Mudah-mudahan ancaman tersebut hanya sekedar perbuatan orang iseng yang ingin melihat pemerintah dan aparat keamanan sibuk bekerja. Dengan ancaman tersebut Pemerintah lebih waspada, apalagi pemilu tinggal menghitung hari.

Wakil Walikota Palu, Mulhanan Tombolotutu mengatakan, teror tersebut hanyalah April Mop atau April Fools' Day yang diperingati setiap 1 April setiap tahunnya. Pada hari itu, orang boleh dianggap berbohong atau memberi lelucon kepada orang lain tanpa dianggap bersalah. "Tapi apa pun itu, lelcuon si tukang ojek itu sudah berlebihan sehingga akhirnya dia ditangkap polisi," tandas Mulhanan Tombolotutu. ***

Pipa Gas Dibangun di SM Bangkiriang

PALU – PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi Pengembangan Gas Matindok (EP PPGM), dipastikan akan membangun jalur pipa gasnya di Suaka Margasatwa (SM) Bakiriang, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Pipa gas ini akan melintasi kawasan konservasi seluas 12.500 hektar mengikuti ruas jalan eksisting Trans Sulawesi dari Kecamatan Toili ke Kecamatan Batui. Rencana pipanisasi untuk eksploitasi gas Blok Matindok ini disamapaikan General Manager PT Pertamina EP PPGM, M. Indra M. Kusuma,kepada The Jakarta Post, Jumat (3/4).

Menurut Indra Kusuma, pipanisasi gas itu akan dilakukan setelah mengantongi izin dari Menteri Kehutanan (Menhut) belum lama ini. Disebutkan dalam izin bahwa dalam pemasangan pipa nanti, Pertamina harus berkoordinasi dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulteng. “Untuk teknisnya kita akan berkoordinasi dengan BKSDA Sulteng,” katanya saat dihubungi via ponselnya.

Sebelumnya, Pertamina memang telah mengajukan izin pinjam pakai kawasan untuk kegiatan pertambangan dan pipanisasi gas di Bangkiriang, namun Menhut baru memberikan izin untuk pipanisasi gas saja.

Dengan keluarnya izin pipanisasi gas itu, maka pengembangan lapangan Gas Donggi dan lapangan Gas Minahaki di Kecamatan Toili Barat dan Kecamatan Toili semakin mulus. Di mana, produksi gas dari kedua lapangan itu akan dialirkan ke kilang LNG (liquefied natural gas) yang dibangun PT Donggi Senoro LNG (DSLNG) di Desa Uso, Kecamatan Batui.

Selain dua lapangan gas itu, Pertamina juga akan mengeksploitasi Lapangan Gas Matindok dan Lapangan Gas Maleo Raja di Kecamatan Batui, untuk memenuhi pasokan gasnya sebesar 85 MSCFD (juta kaki kubik gas per hari) ke DSLNG mulai tahun 2012 nanti.

Tapi, Indra Kusuma mengatakan, pipanisasi gas itu sendiri belum akan dilaksanakan dalam tahun ini, karena pihaknya masih harus melaksanakan kegiatan pembebasan lahan dan penyiapan infrastruktur lainnya di empat lapangan gas yang dimilikinya di Blok Matindok tersebut.

Ia juga menyatakan, pipanisasi gas itu tidak akan merusak Bangkiriang karena pipa hanya mengikuti jalur jalan yang telah ada selama ini. “Kita nggak akan menambah kerusakan di Bakiriang,” katanya.

Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (ED Walhi) Sulteng, Ahmad Pelor mengecam pipanisasi gas di kawasan konservasi rumah burung maleo ini. Dia mengatakan mestinya BKSDA Sulteng memperbaiki kerusakan di Suaka Margasatwa Bakiriang. Bukannya justru memberi ruang bagi Pertamina untuk memasang pipa gas di sepanjang jalan yang membelah kawasan konservasi ini.

Selama ini, katanya, kebijakan pemerintah di Bakiriang justru selalu menambah kerusakan hutan adat masyarakat Batui tersebut. “Harusnya tidak boleh. Harusnya BKSDA memikirkan memulihkan Bangkiriang, bukan justru memberi ruang bagi investor untuk merusak Bakiriang,” tegasnya.

Hasil investigasi Yayasan Merah Putih (YMP) Palu, menunjukkan bahwa dari total luasan 12.500 hektar kawasan SM Bangkiriang, yang masih berhutan hanya berkisar 1000 Hektar saja. Sisanya, 11.500 hektar tiap tahunnya musnah akibat beragam aktivitas dan intervensi manusia di dalamnya. Terutama program-program yang mengatasnamakan pembangunan dan investasi, yang katanya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, Kepala Seksi Wilayah II BKSDA Sulteng di Poso, John, menyatakan pihaknya sejauh ini belum mengetahui adanya izin Menhut atas rencana pipanisasi gas itu. Mestinya, kata John, pihaknya juga telah menerima salinan surat dari Menhut tersebut. ***

Korsel akan Investasi Besar di Sulteng

PALU - Sebanyak 12 perusahaan besar asal Korea Selatan (Korsel), berencana berinvestasi di lima sektor di Provinsi Sulawesi Tengah. Itu dilakukan setelah adanya rencana pembukaan kerjasama "provinsi kembar" antara Sulteng (Indonesia) dengan Cheollanam-do (Korsel) pada pertengahan April mendatang.

Lima sektor yang akan dimasuki pihak Korsel adalah industri pertanian, industri perikanan, bio energi, industri pertambangan, dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan.

Kim Young Soo, penghubung kerja sama provinsi kembar itu mengatakan untuk menindaklanjuti rencana investasi itu, Gubernur Cheollanam-do, Park Joon Yung, disertai puluhan pengusaha Korsel, merencanakan datang ke ke Palu selama beberapa hari mulai 12 April 2009.

"Setibanya kami di Palu akan dilakukan penandatanganan kerjasama (MoU) provinsi kembar, antara Gubernur Sulteng (HB Paliudju) dengan Gubernur Cheollanam-do (Park Joon Yung). Kemudian, ditindaklanjuti oleh pengusaha Korsel dan Sulteng," katanya.

Pimpinan salah satu perusahaan investasi ini, juga mengatakan, sebagai tahap awal bentuk kerjasama itu, pihak Korsel menghibahkan 152 kapal penangkap ikan kepada Pemprov Sulteng untuk kepentingan peningkatan pendapatan nelayan setempat. Kapal penangkap ikan dalam bentuk second hand itu bertonase antara 20 hingga 300 gross ton.

Sementara kewajiban bagi Pemprov Sulteng di awal kerjasama ini, yaitu menyediakan 100.000 hektar lahan untuk dijadikan lahan pengembangan tanaman jagung, ubikayu (tapioka), dan kelapa sawit.

"Tapi bentuk kerjasama yang saling menguntungkan ini akan dikembangkan lebih luas lagi, setelah dilakukan perundingan antara para pengusaha Korsel dengan Sulteng di Palu nanti," katanya.

Wakil Ketua Badan Pelaksana Kawasan Pembangunan Industri Terpadu Palu, Donggala, Parigi-Moutong, dan Sigi (Kapet Palapas), Hasan Haris, mengatakan Pemprov Sulteng memang terus berjuang menarik investasi (PMA dan PMDN) sebesar mungkin guna mempercepat peningkatan pendapatan rakyat dan daerahnya.

Karena itu, katanya, lembaganya yang sudah dipercayakan Gubernur Sulteng untuk memediasi kerja sama provinsi kembar ini, pihaknya akan membantu semaksimal mungkin agar rencana investasi besar-besaran oleh para pengusaha Korsel itu berjalan lancar.

"Untuk memajukan pembangunan di Sulteng kita tidak bisa hanya berharap investasi dari pemerintah, tetapi harus aktif mendorong masuknya arus investasi sektor swasta, dan ini sudah menjadi komitmen pengurus Kapet Palapas," katanya.