Jamaah Islamiyah di Balik Konflik Poso

Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Rabu (30/4) mengatakan, ternyata Jamaah Islamiyah (JI) adalah organisasi yang selama ini telah menebar teror dan berada di balik konflik Poso selama ini.

Hal itu, kata Kapolda Sulteng, terbukti dengan ditangkap beberapa orang, yang setelah diperiksa ternyata mereka mengaku sebagai kelompok JI. Mereka itu antara lain Hasanuddin, Sahl dan dr Agus Idris yang ditangkap di Malaysia beberapa waktu lalu.

"Mereka ini yang datang ke Poso dan membangun kekuatan untuk melakukan teror di sana. Mereka inilah kelompok Jamaah Islamiyah. Mereka telah memanfaatkan situasi konflik antara dua komunitas agama (Islam dan Kristen) sampai kemudian konflik menjadi makin berkepanjangan," kata Kapolda Sulteng.

Pernyataan Kapolda tersebut disampaikan pada acara peluncuran bukunya yang berjudul: "Tangan Dingin Jenderal, Poso Damai". Buku tersebut ditulis oleh Elkana Lengkong (54 tahun), kontributor sebuah stasiun televisi swasta nasional, di Palu.

Buku setebal 210 halaman itu, lebih banyak menguraikan soal penanganan konflik Poso di masa Badrodin Haiti menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah. Buku dengan 10 bab ini juga hanya memuat sejumlah peristiwa dan fakta tahun 2004 sampai sekarang menurut versi polisi.

Buku selain menulis sedikit tentang profile Kapolda Sulteng Badrodin Haiti, juga mengurai soal Konflik dan Kekerasan, soal pandangan Badrodin Haiti mengenai tindak kekerasan, tanggungjawab Polda Sulteng, kesuksesan mengungkap sejumlah pelaku kekerasan Poso, strategi dan upaya penegakan hukum di Polda dan sedikit menyentil soal strategi perang kota untuk menangkap para DPO Poso.

Muhammad Marzuki, ketua Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik (P4K) Universitas Tadulako Palu, yang diundang untuk membdah buku tersebut, mengatakan bahwa buku Tangan Dingin Jenderal, Poso Damai, hanyalah sebuah buku yang sangat subyektif. Pengungkapan datanya tidak jelas sumbernya, tak punya catatan kaki dan referensi.

"Buku ini hanya mengedepankan soal kinerja Kapolda dan anak buahnya yang bekerja untuk penanganan konflik Poso dari sisi penegakan hukum. Jadi sebenarnya buku ini tidak mewakili diskursus soal perdamaian Poso. Buku sangat subyektif," kata Muhammad Marzuki.

Senada dengan itu, Nungci H. Ali, ketua Serikat Kolumnis Palu mengatakan, buku Tangan Dingin Jenderal, Poso Damai, justru telah "melukai" hati sejumlah tokoh yang telah bekerja untuk perdamaian Poso. Mereka itu mulai dari Presiden hingga masyarakat kecil di Poso yang juga bekerja untuk mendorong perdamaian.

Tapi, dalam buku yang diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan itu, telah menempatkan polisi sebagai satu-satunya pihak yang telah menjadi pahlawan dalam penyelesaian kasus Poso.

Elkana Lengkong, penulis buku Tangan Dingin Jenderal, Poso Damai mengatakan, niatannya menulis buku tersebut semata-mata untuk memberitahukan kepada publik bahwa Poso sudah benar-benar damai. Tidak perlu ada ketakutan lagi kalau berkunjung ke Poso. "Soal kekurangan teknis, akan diperbaiki pada edisi berikutnya," tandas Elkana Lengkong.

Realisasikan Mimpi, Walikota Palu Minta Dicarikan Donor

Walikota Palu, Rusdy Mastura berencana membangun sejumlah proyek besar di Palu. Lantaran itu, ia bolak-balik Palu-Jakarta hanya untuk mencari sejumlah kemungkinan yang bisa membiayai proyek-proyek tersebut.

Proyek yang dimaksud, kata Rusdy Mastura, adalah program pengairan saluran tertutup. Fungsinya, kata Walikota Palu, adalah untuk reboisasi lahan di belahan timur Kota Palu, untuk pertanian hortikultura di lokasi pertanian kawasan timur Kota Palu, untuk pembangunan air minum Kota Palu dan sekitarnya serta untuk Power Plant Listrik.

"Ini adalah mimpi-mimpi saya yang belum terwujud, dan saya akan terus berupaya untuk mewujudkan mimpi besar itu," kata Walikota Rusdy Mastura.

Untuk mengupayakan itu, selain harus bolak-balik Palu Jakarta dan mengintak sejumlah funding, baru-baru ini Walikota Palu yang dikenal dengan sebutan walikota gaul itu menuliskan surat kepada seluruh warga Kota Palu, khususnya kepada para aktivis untuk membantunya mencarikan lembaga donor yang bisa membantunya mewujudkan mimpinya itu.

Dalam suratnya Walikota Palu, Rusdy Mastura menulis: "Tolong kawan-kawan, siapa yang punya kenalan funding untuk membantu saya merealisasikan mimpi-mimpi saya tentang pengairan saluran tertutup yang mempunyai 4 (empat) fungsi:

1. Untuk reboisasi lahan di belahan timur Kota Palu
2. Untuk pertanian hortikultura di pertanian kawasan timur Kota Palu
3. Untuk air minum Kota Palu dan sekitarnya
4. Untuk Power Plant Listrik

Perencanaan tersebut telah ada dan sampai sekarang sedang mencari funding untuk pembiayaannya. Oleh sebab itu melalui tempat ini, siapa yang punya jaringan untuk mendapatkan funding tersebut. Saya mohon bantuannya.

Adapun sumber air yang diambil ialah mengambil sungai rawa yang ada di Palolo yang cukup besar kapasitasnya untuk dialirkan melalui pipa-pipa yang diameternya +/- 100 cm dan akan dialirkan sampai Sungai Pantoloan. Sehingga lahan-lahan bagian timur Kota Palu bisa menjadi hijau.

Surat tersebut kemudian mengundang komentar berbagai pihak. Muhammad Nur Sangaji, dosen Fakultas Pertanian dan kandidat doktor dari Institut Pertanian Bogor misalnya, ia menyatakan sangat terharu dengansurat Walikota Palu itu.

Menurutnya, ada sisi rendah hati seorang pemimpin untuk mau berbagi dan berharap pada publik. Oleh karena itu, ia berharap agar para aktivis dan cerdik pandai bisa memberikan masukan dan membantu Walikota Palu mewujudkan mimpi-mimpinya itu.

Hanya saja, katanya, masukan itu akan menjadi lebih efektif bila diorganisir atau digerakan menjadi kolektif. "Kita punya banyak sekali orang dengan segudang social capital yang bisa berguna, termasuk bisa berubah menjadi financial capital untuk membiayai jaringan irigasi yang menjadi point dari Walikota Palu itu," katanya.

Selam ini, nilainya, Kota Palu punya perwakilan mulai dari DPR-RI sampai DPD yang hidup dalam lingkar informasi, juga para pengambil kebijakan di Jakarta. Tapi energi besar itu hanya tersimpan dalam bagasi individu.

"Banyak juga kawan kita yang aktif bergerak di berbagai lembaga internasional, atau bahkan sedang ada di luar negeri, kita harapkan mereka bisa memberikan kontribusi yang berarti buat Kota Palu," tandas Muhammad Nur Sangaji.

Menengok Sejuta Potensi Kabupaten Parigi Mutong

Parigi Moutong, salah satu dari daerah pemekaran di Sulawesi Tengah yang baru berusia enam tahun. Dulunya wilayah ini masih bagian dari Kabupaten Donggala. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10/2002, tanggal 10 April 2002, Parigi Moutong resmi menjadi kabupaten otonom dengan luas wilayah 6.231,85 kilometer persegi. Jumlah penduduknya sebanyak 372.204 jiwayang tersebar di 14 kecamatan.

Parigi Moutong, terkenal dengan daerah agraris serta terkenal dengan Teluk Tomini yang menyimpan sejuta potensi. Panjang garis pantainya 472 Kilometer.

Bupati Parigi Moutong, Longki Djanggola mengatakan, Teluk Tomini merupakan teluk yang sangat luas dan perairan yang spesifik. Karena itulah, teluk ini memiliki potensi sumberdaya perikanan yang sangat melimpah. Potensi perikanan itulah yang dimanfaatkan oleh nelayan dari tiga provinsi, yaitu Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Utara.

Menurut Longki Djanggola, potensi Lestasi di Kabupaten Parigi Moutong saat ini mencapai 68 ribu ton per tahun. Potensi itu terdiri dari Ikan Palagis 3,2 ton per kilometer persegi per tahun dan ikan Demersal 2,9 ton persegi per tahun. Potensi terletak di daerah penangkapan yang bisa dijangkau oleh nelayan tradisional sejauh 28.208 kilometer persegi, dengan produksi perikanan tangkap 21.072,2 ton pertahun.

Data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Parigi Moutong menyebutkan, hasil tangkapan nelayan saat ini berupa ikan cakalang sebanyak 2.115,40 ton per tahun, ikan tuna sebanyak 2.274,90 ton per tahun, ikan lajang 3.094,10 ton per tahun dan ikan hias mencapai 27.555 ton per tahun.

Di teluk ini, terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya, dan seakan menjadi surga bagi para penyelam. Selain karena terumbu karangnya yang indah, berbagai jenis ikan juga hidup di sini. Melihat besarnya potensi itu, tahun 2003 silam, ketika Megawati Soekarnoputri masih menjabat Presiden RI, ia telah mencanangkan Teluk Tomini sebagai Pintu Gerbang Mina Bahari.

Selain potensi perikanan laut, di Kabupaten Parigi Moutong juga memiliki potensi ikan air tawar yang sangat besar. Budi daya tambak saja memiliki potensinya seluas 10.365 hektar, tapi yang baru tergarap seluas tergarap 3500 hektar. Budidaya kolam seluas 750 hektar dan luas tergarap baru 52 hektar.

POTENSI PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Kabupaten Parigi Moutong tidak saja memiliki potensi perikanan yang besar, tapi juga terdapat potensi pertanian dan perkebunan yang sangat menjanjikan. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Parigi Moutong, Nahyun Biantong, mengatakan bahwa lahan sawah saat itu tercatat seluas 31.158 Ha.

Lahan sawah tersebut, katanya, terdiri dari sawah 2 kali tanam seluas 27.006 hektar, lahan sawah 1 kali tanam seluas 1.667 hektar dan lahan sawah baru 2.286 hektar. Sedangkan potensi lahan kering seluas 48.507 haktar yang terdiri dari tanaman Holtikultura 11.309 hektar, tanaman palawija 2.967 hektar dan pekarangan yang dimanfaatkan untuk menanam coklat seluas 14.311 hektar.

Data dinas tersebut menyebutkan, rata-rata produksi padi setiap tahun mencapai 224.454,99 ton gabah kering giling atau setara dengan 134.464,74 ton beras. Kebutuhan Konsumsi Penduduk terhadap komoditas pangan (beras) 136,24 kg/kap/thn. Sehingga kebutuhan konsumsi beras terhadap penduduk Parigi Moutong 51.341.090 ton. Dari ketersediaan beras 134.474 ton dengan kebutuhan konsumsi penduduk 51.341.990 ton tahun, kabupaten itu kemudian mengalami surplus beras hingga 83.125,65 ton.

Bahkan, tahun 2007 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono datang ke Parigi Moutong dan melakukan panen raya padi di atas lahan seluas sekitar 922 hektar di Desa Nambaru, Parigi Moutong. Pada panen raya itu setiap hektar sawah menghasilkan 7 hingga 8 ton gabah kering giling.

Kabupaten Parigi Moutong, kata Longki DJanggola, menargetkan 44 persen kapasitas tanam dari seluruh target Sulawesi Tengah. Untuk mewujudkan target ini, pemerintah daerah mendapatkan dana Rp 2,315 miliar untuk 436 ribu benih padi dari Departeman Pertanian RI dari total Rp 8,051 miliar untuk provinsi Sulawesi Tengah. Pemerintah daerah juga mengintensifkan program-program penyuluhan yang langsung ditangani oleh satu orang penyuluh di setiap desa.

Untuk potensi perkebunan di Kabupaten Parigi Moutong, tercatat ada kelapa dalam seluas 20.987,74 hektar dengan tingkat produksi 31.101,75 ton, kelapa hibrida 3.858,79 hektar dengan produksi 4.609,74 ton, kakao 44.159 hektar dengan total produksi 36.861,07 ton, kopi 393 ha, produksi 198,49 ton dan cengkeh 2.077,96 hektar dengan produksi 674,75 ton

"Nah, karena potensi yang sangat menjanjikan itulah, maka kami masih tetap menjadikan pertanaian, perikanan dan perkebunan sebagai prioritas pembangunan," kata Longki Djanggola.

PROGRAM YANG SUDAH DILAKSANAKAN

Dengan hasil yang sudah dicapai kabupaten yang baru saja melaksanakan ulang tahunnya yang ke-6 pada 10 April lalu, telah melaksanakan sejumlah program pembangunan bagi masyarakatnya. Bupati Parigi Moutong mengatakan, tahun 2006 pihaknya telah menyediakan dana anggunan masing-masing sebesar Rp. 2,5 Milyar pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai jaminan kredit bagi masyarakat miskin untuk dijadikan sebagai modal usaha tanpa bunga.

Tahun 2007 lalu, DPRD Parigi Moutong telah menyetujui untuk menambah lagi dana agunan itu sebesar Rp Rp 2,5 miliar. "Dana sebesar itu memang sengaja diagunkan agar masyarakat miskin dapat mengambil kredit tanpa dipersulit dan tanpa bunga," kata Longki Djanggola.

kepada The Jakarta Post, Bupati Longki Djanggola mengatakan, sejak ada agunan dana tersebut, tercatat sebanyak 1180 orang telah mengajukan permohonan kredit di bank, dengan jumlah dana yang dipinjam antara Rp 2,5 juta hingga Rp 3,5 juta, dengan pengambalian dana oleh masyarakat antara antara Rp Rp 250 ribu sampai Rp 500 ribu per bulannya tergantung berapa jumlah pengambilan.

Program lain yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah setempat, adalah program trans nelayan, untuk merelokasi pemukiman padat sepanjang pesisir pantai. Hingga kini pihaknya telah berhasil merelokasi sebanyak 300 kepala keluarga nelayan, dengan menyertakan masyarakat lokal dan mendatangkan beberapa warga trans yang memiliki keahlian. Warga trans yang dianggap memiliki keahlian itu berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. "Kami sengaja mendatangkan mereka agar mereka bisa menularkan ilmunya kepada warga lokal," kata Longki Djanggola.

Hal lain yang sudah dilakukan juga, kata Longki Djanggola, adalah memberikan bantuan 200 unit rumah tinggal dan bibit tanaman kepada masyarakat adat terpencil. Program 30 ribu Kartu Tanda Penduduk gratis bagi masyarakat miskin. Dan program lain lagi adalah program bedah rumah, pada tahap awal diprogramkan 100 unit rumah yang tidak layak huni, untuk direnovasi bagi masyarakat miskin. "Semua itu telah berjalan dan ke depan akan terus ditingkatkan," tandas Longki Djanggola.***

Togean, Taman Nasional Baru yang Kaya

Mobil mini bus itu melaju kencang. Sesaat ku lirik, jarum di speedometer menunjukkan angka 110 kilometer per jam. Di sisi kiri kanan jalanan, sawah-sawah nan menghijau seakan ikut pula melaju seperti mobil yang ku tumpangi itu. Tiba-tiba saja, laju mobil mulai berkurang menjadi 60 kilometer per jam. Karena jalan mulai berkelok dan berlobang.

Entah bagaimana, saya pun tertidur di tengah lajunya mobil mini bus itu. Perjalanan yang sangat melelahkan, yang harus ku tempuh selama sekitar 10 jam. Akhirnya mobil yang ku tumpangi itu tiba juga di Ampana, ibukota Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Setelah tidur panjang di malam hari, paginya saya kembali segar dan siap menuju kantor Balai Taman Nasional Togean (BTNT).

Kantor ini dibangun, karena ada taman nasional yang baru ditetapkan empat tahun lalu oleh Menteri Kehutanan, sesuai Nomor 418/Menhut-II/2004, tanggal 19 Oktober 2004 dengan luas 362.605 hektar, berlokasi di Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.Namanya Taman Nasional Togean.

Sejarahnya, karena Kepulauan Togean adalah tempat tujuan wisata bahari yang sangat menakjubkan dan kaya potensi, tapi karena warga mulai ada kecenderungan kerusakan akibat illegal fishing, akhirnya ketika Gubernur Sulawesi Tengah masih Aminuddin Ponulele, mengusulkan kepada Menteri Kehutanan untuk menetapkan kawasan Kepulauan Togean, seluas 411.373 ha itu sebagai Taman Wisata Laut.

Surat tertanggal 21 Pebruari 2004, itu pun kemudian juga didukung oleh Surat Bupati Tojo Una Una, tanggal 27 Pebruari 2004. Usulan itu kemudian direspon dan menjadikannya sebagai Taman Nasional Togean.

Tapi, penetapan itu diprotes oleh Yayasan Toloka, sebuah lembaga swadaya masyarakat lokal. Mereka mendesak agar Menteri Kehutanan mencabut keputusan penetapan Taman Nasional Togean itu. Alasannya, karena dinilai akan membatasi ruang gerak masyarakat sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan hidup dan bertentangan bertentangan dengan semangat Undang - Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Tapi, pemerintah bergeming. Kawasan itu telah ditetapkan menjadi taman nasional. Dan ternyata, berdasarkan hasil penelitian Conservation International, kawasan yang terletak di Teluk Tomini ini, berhasil mengidentifikasi sedikitnya 596 jenis ikan, di mana Paracheilinus togeanensis dan Ecsenius sp diduga kuat merupakan jenis baru dan endemik kepulauan Togean.

Selain itu, tercatat 555 jenis moluska dari 103 famili, 336 jenis gastropoda, 211 jenis bivalvia, 2 jenis cephalopoda, 2 jenis scaphopoda dan 4 jenis chiton.

KEANEKARAGAMAN HAYATI

Muhammad Iksan, petugas penjaga Taman Nasional Togean kepada The Jakarta Post, dua pekan silam, mengatakan bahwa di kawasan ini juga, terdapat sekurang-kurangnya 262 jenis karang yang tergolong ke dalam 19 keluarga, satunya adalah jenis endemik, yaitu Acropora togeanensis.

Ia mengutip hasil hasil penelitian Wallace et. all, dari total 91 jenis Acropora yang ditemukan di Indonesia (yang juga merupakan tertinggi di dunia), 78 di antaranya terdapat di Kepulauan Togean.

Secara umum kondisi terumbu karang di 25 lokasi di kepulauan Togean adalah hasilnya 4 persen dalam kondisi sangat bagus (excellent), 16 persen bagus (good), 40 persen sedang (moderate), 28 persen Jelek (poor) dan 12 persen dalam kondisi Jelek Sekali (very poor).

Belum lagi soal hutan di kawasan ini Kepulauan Togean ini. Data yang dihimpun dari kantor Balai Taman Nasional Togean ini menyebutkan, pulau-pulau di kawasan Togean memiliki tipe hutan dataran rendah yang menutupi hampir 60 persen daratan. Hutan dataran rendah kepulauan Togean selain ditumbuhi pohon-pohon besar dengan nilai ekonomi tinggi juga kaya akan jenis pohon liana berkayu, epifit, paku-pakuan, lumut dan jamur.

Menurut M. Iksan, beberapa hasil penelitian menyebutkan, secara umum kondisi hutan di wilayah ini merupakan hutan yang telah diganggu sebagai akibat dari penebangan oleh HPH PT. Arrow Gobel pada tahun 1999. Jenis-jenis pohon komersial yang umum dijumpai di pulau Togean, terutama di sekitar gunung Benteng antara lain adalah ‘uru’ (Elmerrillia ovalis), ‘palapi’ (Heritiera javanica) dan ‘siuri’ (Koordersiodendron pinnatum) dan jenis pohon lain yang biasa digunakan sebagai bahan bangunan oleh masyarakat seperti Duabanga moluccana, Anthocephalus macrophyllus, Sterculia dan Palquium.

Tegakan pohon sekunder yang umum dijumpai adalah ‘kole’ (Alphitonia excelsa), ‘ndolia’ (Cananga odorata), Anthocephalus chinensis, Duabanga moluccana, Alstonia spectabilis, Mallotus spp., dan Macaranga spp. Khusus untuk Duabanga moluccana umumnya dijumpai di daerah lembah, tumbuh bersama dengan Nauclea orientalis dan Octomeles sumatrana.

Ditemukannya Alstonia spectabilis di daerah ini serta tumbuh baik pada daerah perbatasan antara hutan payau dengan hutan dataran rendah merupakan informasi baru. Sebelumnya hutan ini hanya dikenal tumbuh baik pada daerah dataran rendah, dan jarang sekali pada daerah tepi rawa.

Muhammad Taslim, ketua Bappeda Tojo Una-Una, mengutip hasil laporan dari Bappeda Poso, menyebutkan bahwa di kawasan ini terdapat hutan mangrove yang sangat luas. Diperkirakan sekitar 4.800 hektar yang tersebar di beberapa pulau besar seperti Talataloh, Togean, Batudaka, dan sebagian Pulau Waleabahi.

Keberadaan hutan mangrove di kepulauan Togean di samping menjaga keutuhan garis pantai juga menyokong potensi perikanan dan ekosistem terumbu karang yang menjadi andalan kehidupan masyarakat Togean.

Mengacu pada hasil Studi partisipatif ekosistem mangrove di Kepulauan Togean oleh Conservation International dan Yayasan Pijak, berhasil mengidentifikasi sekitar 33 jenis mangrove, yang terdiri dari 19 jenis mangrove sejati (true mangrove) dan 14 jenis mangrove ikutan (associate mangrove). Ke-33 jenis mangrove tersebut dikelompokkan dalam 26 genus dan 21 familia.

Fauna yang teridentifikasi hidup di hutan mangrove sedikitnya 50 jenis yang tergolong dalam 47 genus, yaitu golongan aves (10 genus), pisces (10 genus), amphibia (2 genus), reptilia (3 genus), mamalia (2 genus), dan bentos (20).

Muhammad Iksan, petugas di Taman Nasional Togean itu mengatakan, dari hasil penelitian itu, pada beberapa lokasi hutan mangrove seperti di sekitar Teluk Kilat, Bambu, atau Wakai, masih dijumpai jenis buaya muara (Crocodylus porosus). Fauna lainnya yang juga dapat dijumpai adalah penyu hijau (Chelonia mydas) dan penyu sisik (Eretmochelys imbricate).

Ada juga Dugong (Dugong dugong), mamalia laut yang sampai sekarang belum jelas keberadaannya di Kepulauan Togean, kadang biasa dijumpai oleh warga setempat, di daerah yang banyak ditumbuhi ‘nambo’ atau padang lamun (seagrass bed).

Belum lagi binatang endemik lain hidup di kawasan itu. Sebut saja monyet togean (Macaca togeanus), biawak togean (Varanus salvator togeanus) dan babirusa (Babyrousa babirussa), serta beberapa fauna penting yang dilindungi seperti, tangkasi (Tarsius sp), ketam kenari (Birgus latro), kuskus (Airulops ursinus), dan rusa (Cervus timorensis).

Hasil penelitian juga menyebutkan, di kawasan ini hidup sedikitnya 90 jenis burung termasuk di antaranya yan dilindungi, seperti Julang Sulawesi atau alo (Rhyticeros cassidix), Elang Bondol (Halistur indus). Groves (1980) dalam Alastair (1993) juga memasukan Babirusa di Kepulauan Togean ke dalam sub spesies tersendiri, yaitu Babyrousa Babirussa Togeanensis karena sebarannya hanya ada di kepulauan Togean ini.

BUTUH KEBIJAKSAAN DAN KEADILAN

Kini, pihak Balai Taman Nasional Togean menghadapi sejumlah tantangan yang sangat berat. Tantangan itu selain datang dari sejumlah LSM, juga dari warga setempat. Soalnya, kawasan taman nasional itu, bukanlah kawasan tak berpenghuni saat ditetapkan.

Sehingga ketika pemerintah hendak menjadikannya sebagai salah satu potensi untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka kewenangan pengelolaan itu akan berhadapan dengan sistem tenurial (kepemilikan) yang mengatur hak kelola masyarakat atas sumberdaya alam maupun ulayat yang telah dipraktekkan secara turun temurun, baik di wilayah darat maupun laut di Kepulauan Togean itu.

Hal lain adalah, kebijakan pemanfaatan dan penyelesaian masalah yang selama ini dilakukan secara sektoral dan parsial. Penyusutan luas hutan, konversi hutan mangrove, perusakan habitat terumbu karang, serta penangkapan hasil laut secara berlebih (overharvesting) juga menjadi bagian tak terpisahkan dari soal bagaimana sumberdaya alam di Kepulauan Togean itu dimanfaatkan bagi kepentingan ekonomi dan kebutuhan sosial penduduk.

Hulu dari semua persoalan ini adalah kapasitas pengelolaan, termasuk aspek penegakan hukum, yang tak mampu menjamin pemanfaatan jasa lingkungan secara berkelanjutan sesuai tingkat kebutuhan parapihak (stakeholders).

"Jadi dibutuhkan keadilan dan kebijaksanaan dari pmerintah bagi kepentingan masyarakat setempat," kata Jafar M. Amin, aktivis Yayasan Toloka.***

Alkhairaat Bantah Berkonspirasi Gulingkan Gus Dur

Pengurus Besar Alkhairaat Palu- lembaga pendidikan Islam terbesar di kawasan Timur Indonesia--membantah telah ikut berkonspirasi bersama Muhaimin Iskandar untuk menggulingkan Gus Dur dari kursi Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa.

"Alkhairaat adalah lembaga independen dan murni berusaha untuk dunia pendidikan, jadi tidak benar kalau kami ikut berkonspirasi dalam dunia politik, apalagi untuk menggulingkan Gus Dur," tegas Sofyan Bahmid, juru bicara Ketua Utama Alkhairaat, Habib Saggaf bin Salin Aljufrie, Sabtu (5/4).

Menurut Sofyan Bahmid, memang benar ada salah seorang warga Alkhairaat bernama Abdul Karim DL telah mengirimkan surat kepada Gus Dur yang menjelaskan soal konspirasi untuk menggulingkan Gus Dur, tapi surat itu adalah sikap pribadi yang bersangkutan dan tidak atas nama Alkhairaat.

Surat tersebut, kata Sofyan Bahmid, karena kepentingan Abdul Karim DL yang menginginkan posisi sebagai Dewan Syuro PKB Sulteng, tapi karena tidak mendapat dukungan sehingga membuat surat dan membawa-bawa nama Alkhairaat.

Bahkan dalam surat yang dikirim Abdul Karim kepad Gus Dur itu, ia menyebut dirinya sebagai Sekretaris Umum Yayasan Alkhairaat, padahal sebenarnya yang bersangkutan adalah mantan Sekjen PB Alkhairaat Tahun 1970, dan keberangkatannya ke Jakarta untuk menemui Gus Dur, bukan atas perintah Ketua Utama Habib Saggaf bin Salim Ajufrie, tapi atas keinginan pribadinya.

"Habib Saggaf tidak pernah menyuruh atau mengutus orang untuk menemui Gus Dur. Semua itu fitnah," tegas Sofyan Bahmid di kediaman Habib Idrus bin Salim Aljufrie.

Sofyan Bahmid menjelaskan, bahwa Abdul Karim DL memang memanfaatkan posisi Habib Saggaf bin Salim Aljufrie sebagai teman Gus Dur ketika sama-sama kuliah di Universitas Al-Azhar di Mesir. Dengan begitu, dia yakin bahwa fitnahannya itu bisa diterima oleh Gus Dur.

Akibat fitnah yang disampaikan oleh Abdul Karim DL itu sehingga Gus Dur selaku Dewan Syuro PKB kemudian memecat Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Dewan Tanfidz PKB.

Syamsuddin Pay, ketua DPW PKB Sulawesi Tengah menegaskan, apa yang disampaikan oleh Abdul Karim DL itu justru konspirasi untuk memecah-belah PKB di Sulteng dengan warga Alkhairaat, yang selama ini dikenal sebagai lembaga independen dan murni bekerja untuk pendidikan di Indonesia Timur.

"Abdul Karim DL juga telah memfitnah Habib Saggaf Aljufrie dan saya selaku Ketua PKB Sulteng. Maka tidak ada jalan lain kecuali saya akan melaporkannya ke polisi," kata Syamsuddin Pay.***

Mesin Rusak, Batu Bara Kurang, Listrik Padam

Dalam tiga bulan terakhir ini, listrik di Kota Palu, Sulawesi Tengah dan sekitarnya mengalami pemadaman yang diberlakukan PLN secara bergilir, karena terjadinya kerusakan mesin. Pemadaman bergilir itu mendapat reaksi masyarakat. Beberapa kali, kantor PLN Rayon Kamonji, Palu Barat dilempari batu oleh warga.

Pihak PLN Cabang Palu hanya bisa berjanji akan memperbaiki kerusakan itu, agar listrik di Palu kembali normal. Asisten Manajer SDM dan Administrasi, Boyke Sondakah mengatakan, setiap ada pemadaman listrik, pasti karena ada kerusakan pada beberapa komponen mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Silae Palu.

Boyke Sondakh menjelaskan, Sejak 24 Maret lalu, PLTD yang berkekuatan 1500 megawatt itu mengalami kerusakan karena overhall. Setelah diperbaiki, ternyata silinder head rusak, sehingga harus diperbaiki lagi. Akibatnya pemadaman bergilir terpaksa diberlakukan, karena mesin yang berfungsi hanya 21 megawatt. Padahal kebutuhan listrik di Kota Palu dan sekitarnya adalah 41 megawatt.

Kebutuhan sebanyak itu, kata Boyke Sondakh, terjadi pada beban puncak di malam hari yang dimulai pukul 17.00 wita hingga 22.00 wita. Sedangkan beban puncak pada siang hari, sebanyak 26 hingga 28 mw. "Karena ada kerusakan mesin sehingga PLN tidak mampu menyuplai listrik sebanyak kebutuhan itu," kata Boyke Sondakh.

Berdasarkan data, mesin PLTD Silae Palu unit 1 sampai unit 7, mulai beroperasi sejak tahun 1986. Mesin unit 8 mulai beroperasi 1989 dan unit 10 beroperasi 1998. Sedangkan total daya yang dihasilkan dari 10 unit mesin itu sebanyak 25 megawatt.

Kerusakan tidak hanya terjadi di PLTD Silae Palu, tapi juga terjadi di mesin Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). General Manajer PT PUsaka Jaya Palu Power yang pengelola PLTU Palu, Slamet Victor Panggabean mengatakan, terjadi shut down pada mesin PLTU unit 2, karena beberapa alasan, yakni program maintenance dan menunggu kedatangan shipment batu bara dari Kalimantan Timur.

Menurut Slamet, maintenance pada cleaning gas air heater atau pipa pembuangan gas yang buntu karena tersumbat. Sehingga operasional di boiler, proses tidak bisa maksimal. Pressure juga sudah semakin drop, sehingga memerlukan waktu beberapa hari untuk melakukan sinkron dengan penggantian pipa dan packing kebocoran, serta pengecekan beberapa peralatan lainnya.

"Walau begitu, PLTU Unit 1 tetap beroperasi dengan beban ke PLN sebanyak 10 megawatt sambil menunggu kedatangan shipment batu bara," kata Slamet Panggabean.

Tapi, pada 27 Maret 2008 lalu, daya yang dihasilkan pada mesin unit mengalami penurunan menjadi 5-6 megawatt. Dan saat itu terjadi shut down, sehingga terjadi black out. Itu terjadi karena stok batu bara di site telah habis dan pasokan shipment batu bara belum juga tiba di Palu. Kata dia, karena cuaca dan sarana transportasi yang tidak mendukung. "Ini yang menjadi alasan terjadi pemadaman itu sampai sekarang," katanya. ***