Yayasan Anantovea Bantu 103 Siswa Miskin di Palu

Setelah berjalannya Program Peduli Kaum Dhuafa dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kini Pemerintah Kota Palu kembali menerjemahkan program tersebut dengan nama Program Anantovea. Program itu telah dilaunching pada 30 Januari 2011 silam oleh Walikota, Rusdy Mastura. Program ini kemudian dibuatkan yayasan yang diberi nama Yayasan Anantovea.

Penduduk Miskin di Sulteng Menurun

Kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah pada Agustus 2011 menunjukkan adanya sedikit perbaikan jika dibandingkan dengan kondisi pada Februari 2011, yang digambarkan dengan adanya peningkatan kelompok penduduk yang bekerja dan penurunan tingkat pengangguran.
javascript:void(0)
Laporan Bank Indonesia dalam Kajian Ekonomi Regional menyebutkan, jumlah angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan Agustus 2011 tercatat sebanyak 1.313.680 orang, sementara angkatan kerja yang bekerja tercatat 1.260.999 orang dengan tingkat pengangguran yang turun sebesar 6,31% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, terkait tingkat kemiskinan di Sulteng, Kepala Badan Pusat Statistik setempat, Ibram Syahboeddin melaporkan, selama lima tahun terakhir (2007–2011) jumlah dan persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah terus mengalami penurunan secara signifikan.

Dia menyebutkan, jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 sebanyak 557,40 ribu jiwa (22,42%), tahun 2008 sebanyak 524,70 ribu jiwa (20,75%), tahun 2009 sebanyak 489,84 ribu jiwa (18,98%), tahun 2010 sebanyak 474,99 ribu jiwa (18,07%).

“Hingga September 2011 penduduk miskin di Sulteng sekitar 432,07 ribu jiwa atau 16,04 persen. Ini berarti tingkat kemiskinan naik sebanyak 8,44 ribu jiwa atau naik 0,21% point,“ katanya.

Ibram menjelaskan, sekalipun di bulan September 2011 terjadi kenaikan sebesar 8,44 ribu jiwa penduduk miskin, namun secara umum jumlah penduduk miskin mengalami penurunan.

Kenaikan angka pada bulan september itu dikarenakan di saat naiknya harga-harga akibat pengaruh banyaknya hari-hari besar yang mengakibatkan daya beli masyarakat melemah. Ia mengatakan jika dilihat tingkat akselerasi terjadi pertambahan penduduk miskin di Sulteng pada tahun 2011 periode Maret hingga September sebesar 1,99%.

Selama tahun 2011 pada periode Maret - September, penduduk miskin di daerah perdesaan dan perkotaan bertambah masing-masing sekitar 4,4 ribu jiwa dan 4,0 ribu jiwa. Tahun 2011, periode Maret hingga September garis kemiskinan naik sebesar 5,13 %, yaitu dari Rp.235.512, per kapita per bulan pada bulan Maret menjadi Rp. 247,584 per kapita per bulan pada September 2011. Sementara indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan peningkatan dari 2,76 menjadi 2,87.

“Hal ini mengindikasikan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan mengarah semakin melebar artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan atau ke arah yang sedikit buruk,“urainya.

Sedangkan pada indeks keparahan kemiskinan menunjukkan kecenderungan meningkat dari 0,75 periode Maret 2010 menjadi 0,78, kondisi tersebut menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk semakin melebar. ***

Kota Palu Paling Siap Jadi KEK

Wakil Walikota Palu, Andi Mulhanan Tombolotutu menyatakan, rakyat di Kota Palu siap menyambut Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) apabila Dewan Dewan Nasional KEK menetapkan Kota Palu sebagai Kek di Kawasan Timur Indonesia.

“Kami sangat berharap, Dewan Nasional KEK dapat memutuskan Kota Palu sebagai Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia Bagian Timur,” kata Wakil Walikota Palu.

Sebagai bahan pertimbangan, kata Wakil Walikota, selain syarat administrasi, termasuk persetujuan Gubernur Sulteng yang sudah siap dan sekarang telah berada di tangan Dewan Nasional KEK, Pemerintah Kota Palu juga telah menyiapkan laha seluas 1520 hektar di Kecamatan Palu Utara, yang meliputi wilayah Pantoloan, Baiya, dan Lambara.

Walikota menjelaskan, dari total luas itu, untuk lahan pengembangan sebesar 1520 hektar, akan dibagi dalam 700 hektar Kawasan Industri, 500 hektar Kawasan Perumahan, 100 hektar Education Park & Research Center, 100 hektar Kawasan Komersial, 50 hektar Sports, Golf & Country Club, 50 hektar Pergudangan, 15 hektar, dan 5 hektar PALU Botanical Garden.

“Semua itu sudah kita siapkan dan dapat dilihat langsung Dewan Nasional KEK,” ujar Wakil Walikota Palu.

Kawasan ini, menurutnya, telah diperhitungkan sejak awal. Sederhananya, kawasan industri hanya berjarak 15 Kilometer dan Utara Kota Palu. Dengan 10 menit perjalanan dari jalan raya Trans Sulawesi, 5 menit dan Pelabuhan Samudera Pantoloan, 30 menit dan dan ke Bandar Udara Mutiara, dan hanya 20 menit dari dan ke Kantor Pemerintah Kota Palu.

Di samping itu, Shuttle Helipad, Shuttle Bus PALU-Bandan Udara Mutiara, Shuttle Bus Palu—Kawasan industri Palu, dan Mikro Bus,Taksi +/-12 bus lane, tersedia untuk menjamin aspek keterjangkauan menuju kawasan.

“Dengan didukung oleh badan promosi Palu yang menyediakan pelayanan One Stop Services dan Estate management yang komprehensif. Berbagai kemudahan dalam pelayanan akan diberikan seluas-luasnya bagi peminat usaha dan investor dalam melakukan usaha nantinya,” jelasnya.

Pelayanan itu antara lain, surat Domisili dan Pengurusan IMB, pengurusan UKL-UPL (Usaha Kelola Lingkungan Usaha Pengelolaan Lingkungan), pengurusan dokumen izin-izin Pendirian Usaha, rekruitmen tenaga kerja dan pelatihan- pelatihan, pengurusan dokumen ke BKPM dan BKPMD, serta pengurusan tenaga kerja asing. Di samping itu, kepemilikan oleh pemerintah menjadikan harga lahan di kawasan Industri pastinya akan lebih kompetitif.

“Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan DPRD telah membuat kesepakatan untuk bekerjasama secara efektif dalam realisasi program ini,” kata Mulhanan Tombolotutu.

Kesepakatan ini meliputi penciptaan iklim investasi yang kondusif di Palu dan penyiapan sumber daya yang diperlukan. Universitas Tadulako, Pusat Pengembangan lndustri Rotan Palu (UPT), Sekolah Menengah Kejuruan Kriya Rotan dan Sekolah Kejuruan Teknik lainnya, akan digandeng untuk segala jenis riset dan penelitian lainnya.

Badan pengelola profesionalnya pun, tidak tanggung-tanggung pula direkrut hingga 20 orang staf, dengan gelar kesarjanaan dan tingkat strata satu dan praktisi industri 9 orang, strata dua 8 orang, dan 3 orang strata tiga atau yang bergelar Doktor.

Jenis pelayanan profesionalnya sendiri, terdiri dan pengolahan air bersih (Water Treatment Plant), pengolahan air lirnbah (Waste Water Treatment Plant), AMDAL dan Environmental Monitoring, pengelolaan keamanan kawasan (Security), pemeliharaan Drainage, pemeliharan infrastruktur jalan, PJU-penerangan jalan umum, Street Lighting, pengendalian sampah, pemeliharaan landskaping, dan Community Development.

“Pokoknya, semuanya sudah kami siapkan sejak awal. Jadi tinggal menunggu penetapan Dewan Nasional KEK saja,” tandas Mulhanan Tombolotutu. ***

Demi KEK, Pemkot Palu Harus Fight

Ketua Umum Kamar dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto menyatakan akan ikut memfasilitasi mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Palu, Sulawesi Tengah. “Saya akan ikut mengawal mewujudkan KEK di Palu. Oleh karena itu, Kadin siap menjadi fasilitator yang baik untuk itu,” kata Suryo Bambang Sulisto dalam kunjungan singkatnya di vip room Bandara Mutiara Palu, Kamis (3/11) sore.

Untuk mewujudkan itu, katanya, dia berjanji akan bersama-sama pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota Palu dan Kadin Sulawesi Tengah untuk bertemu bersama di kantor Kadin Indonesia dan pihak kementrian di Jakarta. “Kita akan menemui Pak Hatta Radjasa dan beberapa menteri terkait nantinya. Kita akan diskusikan serius mengenai KEK di Palu,” kata Suryo Bambang Sulisto.

Selain itu, setelah mendapat masukan mengenai Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang tidak berpihak pada Sulawesi Tengah, Suryo Bambang Sulisto mengatakan, MP3EI itu bukan harga mati. Semuanya masih dapat diubah setelah mendapat usulan dari daerah.

“Jika Sulawesi Tengah menyatakan bahwa MP3I itu tidak berpihak pada daerah ini, maka kami tunggu usulannya untuk dimasukkan dalam dokumen itu,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, boss Lippo Group, James Riyadi mengatakan, penetapan KEK itu tetap menjadi keputusan politik. Namun demikian, keputusan politik itu harus pula didasari pada obyektivitas setelah melihat data dan fakta pendukungnya.

“Ini kali pertama saya ke Palu. Saya melihat dari udara, Palu ini sangat indah dan sangat tepat untuk KEK di kawasan timur Indonesia. Tanjung Lesung, Banten yang sudah ditetapkan sebagai KEK itu tidak ada apa-apanya dibanding Palu,” kata James Riyadi.

Oleh karena itu, James Riyadi mengajak Pemerintah Kota Palu dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, untuk berjuang mewujudkan KEK di Palu. “Harus fight. Penetapan itu sangat politis. Saya berjanji akan ikut membantu, maka dokumen KEK itu nanti serahkan juga ke saya,” janji James Riyadi.

Wakil Walikota Palu, Andi Mulhanan Tombolotutu dalam paparan singkatnya di hadapan Ketua Umum dan Pengurus Kadin Indonesia menyatakan, Pemerintah Kota Palu, Pemerintah Provinsi Sulteng, dunia usaha dan masyarakat sangat mendukung ditetapkannya KEK di Palu. Oleh karena itu, segala daya dukung telah disiapkan, termasuk lokasi yang sudah dibebaskan seluas 1500 hektar di Palu Utara. ***

Menelisik Asal Senjata Teroris di Poso

Pasca penembakan tiga anggota polisi di depan Bank Central Asia (BCA) Cabang Palu (25/5) lalu, banyak pihak bertanya-tanya, dari mana asal senjata yang digunakan para teroris itu. Tahmidi Lasahido, sosiolog dari Universitas Tadulako Palu mengatakan, senjata yang digunakan itu merupakan senjata sisa kerusuhan tahun 1998 silam.


Kapolda Sulawesi Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Dewa Parsana mengatakan, senjata yang digunakan para teroris itu adalah US Carabin/Jungle dan M-16. Senjata itu sudah karatan dan seharus tidak layak digunakan lagi.

Lantas dari mana asal senjata itu? Kalau Tahmidi Lasahido menduga senjata yang digunakan teroris itu adalah sisa-sisa kerusuhan tahun 2008-2002 silam, sangat masuk akal. Karena, ketika meletusnya konflik Poso yang sangat dahsyat tahun 2000 silam, kelompok-kelompok sipil bersenjata datang ke Poso dengan membawa senjata untuk kemudian “berperang” di daerah itu.

Buktinya, polisi maupun TNI berhasil menyita maupun diserahkan warga, sejumlah jenis senjata yang pernah digunakan pada kerusuhan itu, antara lain senjata laras pendek seperti revolver dan FN. Juga laras panjang seperti Avtomat Kalashnikova 1947 (senjata buatan Rusia) atau yang dikenal dengan istilah AK-47. Ada juga Senapan Serbu Satu (SS-1) buatan Pindad yang biasa digunakan TNI dan Polri, dan M-16.

M-16 ini kaliber 5,56 mm. M16 adalah sebutan militer Amerika Serikat untuk senapan AR-15. Colt membeli hak atas AR-15 dari ArmaLite dan saat ini menggunakan sebutan yang hanya untuk versi semi-otomatis senapan. Senapan M16, menembak menggunakan Magazen 5.56x45mm dan dapat menghasilkan efek melukai besar, ketika dampak peluru pada kecepatan tinggi dan patek dalam jaringan menyebabkan fragmentasi dan cepat mentransfer energi.

Yayasan Tanah Merdeka (YTM) Palu, dalam hasil penelitiannya menyebutkan, sumber utama senjata api sampai di tangan kelompok sipil bersenjata ini, adalah diselundupkan dari luar negeri. Satu sumber penting adalah Filipina bagian selatan, kemudian dibawa masuk melalui pintu kepuluan Sangihe Talaud di Sulawesi Utara, berpindah dari satu pulau ke pulau yang lain, lalu sampai ke Poso.

“Mereka membawa senjata ini ke Poso dengan metode lompat kodok, yaitu berpindah dari satu pulau ke pulau yang lain, sampai akhirnya di Poso dan digunakan oleh kelompok sipil bersenjata dalam kerusuhan,” kata Muhammad Hamdin, direktur YTM.

Pintu lain lagi menurut YTM, adalah perbatasan Malaysia dan Kalimantan. Dari Filipina bagian selatan, diselundupkan melalui Tawau, Malaysia, kemudian masuk ke Nunukan, Kalimantan Timur untuk selanjutnya dibawa ke Poso.

Ada beberapa titik transit sebelum tiba di Poso, menurut penelitian YTM itu, melalui beberapa desa pesisir di Parigi Moutong, Kepulauan Togean di Kabupaten Tojo Una-Una, kemudian ke Kolonodale atau Bungku Selatan di Kabupaten Morowali, selanjutnya dibawa ke Poso. “Saat situasinya masih memanas ketika itu, senjata dibawa dengan menggunakan perahu nelayan yang berlayar di malam hari seakan-akan sedang memancing ikan. Senjata dan peluru itu diisi dalam karung beras maupun kotak mie instan,” ujarnya.

Tahmidi Lasahido mengatakan, senjata-senjata itu jumlahnya ribuan pucuk yang masuk ke Poso. Memang, sudah banyak yang disita dan diserahkan secara sadar oleh warga Poso. Data polisi menyebutkan, sedikitnya 29 ribu pucuk senjata jenis laras pendek dan panjang yang sudah dimusnahkan polisi.

Meski begitu, kata Tahmidi Lasahido, masih banyak pula yang disimpan warga untuk sewaktu-waktu dapat digunakan lagi. “Mereka menyimpannya di kebun dengan cara ditanam, atau juga ada yang menyimpannya di halaman rumah,” kata staf pengajar dari Universitas Tadulako ini.

Dia mengatakan, senjata-senjata yang masih disimpan itulah, yang kemudian digunakan para kelompok garis keras (Polisi menyebutnya kelompok teroris) untuk melakukan aksi-aksi kekerasan seperti yang terjadi di depan Bank BCA Cabang Palu di Jalan Emmy Saelan, Palu Selatan itu.

“Jadi, saya pikir bahwa polisi harus lebih intens lagi melakukan pencarian senjata-senjata yang masih disimpan itu. Masyarakat juga harus berani memberitahukan kepada polisi mengenai keberadaan senjata itu, karena apapun alasannya kepemilikan senjata oleh warga sipil itu adalah illegal,” tandas Tahmidi Lasahido.***