Izin Investasi di Kota Palu, Cukup Dilakukan di Jakarta

Kota Palu, Sulawesi Tengah, kini terus membenahi kotanya. Berbagai upaya terus dilakukan untuk menarik investor. Mulai dari melakukan lobi-lobi kepada para pengusaha, sampai membuka kantor Badan Promosi Palu (BPP) di Jakarta.

Ketua DPRD Kota Palu, Mulhanan Tombolotutu, Selasa (4/12), mengatakan, dibukanya kantor BPP yang beralamat di Gedung Mustika Ratu, Pancoran, Jakarta Selatan itu, dimaksudkan untuk memudahkan urusan investasi yang akan dilakukan para investor yang hendak datang ke Palu.

Di kantor tersebut, kata Mulhanan, menyiapkan berbagai data potensi, peta potensi usaha, termasuk mengurusi berbagai perizinan dan mengurusi Memorandum of Understanding dengan Pemerintah Kota Palu. Bahkan, Mulhanan menjamin, urusan perizinan dilakukan melalui satu atap (SIMTAP) dengan waktu kurang dari satu minggu.

"Kami bisa menjamin, para investor akan dimudahkan dalam urusan investasi itu. Tidak proses birokrasi panjang dan berbelit-belit," tegas Mulhanan Tombolotutu.

Semua itu dilakukan, katanya, hanya melalui kantor BPP tersebut. Semua itu dimaksudkan untuk tidak memberatkan para investor yang hendak menanam modalnya di Kota Palu. Termasuk soal meminimalisir cost yang akan dikeluarkan para investor.

Sejak dibukanya kantor BPP di Jakarta pada 8 Pebruari 2007 lalu itu, sejumlah pengusaha telah menandatangani MoU investasi di Palu. Antara lain para pengusaha itu adalah Minadi Punjaya, direktur PT Ina International Co.

Pengusaha ini berencana membangun pelabuhan laut yang lebih representatif. sebagai jawaban atas pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seluas 1500 hektar di Kecamatan Palu Utara.

Tidak hanya itu, sejumlah calon investor lain pun telah menandatangani MoU itu. Antara lain, Raymond Kim, CEO PT Konesia Utama, dan Nyoman Dharmawanti, direktur PT Diaksa Pramana Wisesa.

Ternyata, upaya itu menggelitik pihak Departemen Perindustrian. Akhirnya, pihak departemen telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 13 miliar untuk mendorong Kawasan Ekonomi Khusus itu. Harapannya, kawan ekonomi ini akan menjadi contoh bagi daerah lainnya.

Yang menjadi soal sekarang, kata Mulhanan Tombolotutu, ada pada soal infrastruktur Kota Palu yang belum memadai. "Nah, karena kondisi itulah sehingga PT Ina International mau menginvestasikan sekitar US$100 juta guna membangun pelabuhan yang akan terintegrasi dengan Kawasan Industri Khusus itu.

Sedangkan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi, pihak Telkom Divisi Regional VII telah menyediakan 54.902 satuan sambungan telepon (sst) di kota Palu. Sedangkan untuk telekomunikasi selular, semua operator GSM sudah ada di daerah ini.

“Jadi, tidak ada masalah lagi soal sarana telekomunikasi. Semuanya sudah beres,” kata Mulhanan Tombolotutu.

Mengenai listrik, Pemerintah Kota Palu telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Palu Utara sebesar 30 megawatt dan telah beroperasi sejak Maret 2007 lalu. Pembangunan PLTU itu dilakukan atas kerjasama dengan PT Pusaka Jaya Palu Power.

Camat Palu Utara, Sudaryano Lamangkona, yang ditemui terpisah menyatakan, soal kesiapan sosial masyarakat dengan kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus itu tidak ada masalah lagi. "Masyarakat sangat menyambut positif kehadiran KEK itu," kata Sudaryano Lamangkona.

Bahkan, menurut Sudaryano Lamangkona, masyarakat di Palu Utara sangat berharap dengan kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus itu dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat setempat. ***