Krisis Listrik di Palu Segera Berakhir

Krisis di listrik di Kota Palu dan sekitarnya akan segera berakhir. Itu terjadi setelah PT PLN mengadakan mesin generator dengan kapasitas 10 megawatt pada akhir pekan lalu, dan pengadaan batu bara yang sebelumnya ditangani oleh Perusahaan Daerah Kota Palu, kini diambil alih oleh PT PLN Cabang Palu.


Saat ini, mesin diesel itu sedang dalam pemasangan di Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang diperkirakan akan selesai dan bisa beroperasi pada akhir bulan Mei ini, kemudian batu bara yang dibeli dari Kalimantan Timur sudah masuk ke PLTU Palu. Dengan begitu, listrik di Palu yang sebelumnya hanya menyala per 3 jam sehari secara bergiliran selama tiga bulan terakhir, kini sudah mulai normal.

"Ini masih sementara, nanti akan didatangkan lagi mesin generator dari China dengan kapasitas 20 MW pada sekitar bulan September mendatang," kata General Manager PT PLN Wilayah Sulawesi Utara Tengah dan Gorontalo (Suluttenggo), Wirabumi Kaluti.

Selain itu, katanya, PT PLN akan segera membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas Bumi (PLTG) di Palu pada 2012. Penandatangan kesepakatan itu sudah dilakukan antara Walikota Palu, Rusdy Mastura dan Direktur Utama PT PLN, Dahlan Iskan, akhir pekan lalu di Jakarta.

"Setelah penandatanganan kesepakatan itu, kami langsung melihat langsung di lapangan, dan hasilnya kami pilih Kelurahan Baiya di Palu Utara sebagai lokasi pembangunan PLTGB itu," katanya.

Dia menambahkan, telah disepakati pula pembelian listrik oleh PT PLN di PLTU Palu dengan harga Rp750 per Kilo watt (Kwh), yang sebelumnya hanya dibeli dengan harga Rp350 per Kwh. Proses negosiasi yang begitu panjang, bahkan dalam setahun terakhir ini, akhirnya di masa Dirut Dahlan Iskan, baru bisa terealisasi pembelian listrik dari PLTU Palu dengan harga tersebut. "Ini bukti keseriusan kami dalam melayani kebutuhan listrik masyarakat di Palu," kata Wirabumi Kaluti.

Menjawab informasi bahwa mesin generator berkapasitas 10 MW itu didatangkan oleh Habsa Yanti Ponulele, salah seorang calon Walikota Palu, Wirabumi Kaluti mengatakan, mesin itu murni didatangkan oleh PLN dan bukan oleh calon walikota mana pun juga. "Jadi bohong kalau ada pihak lain yang mendatangkannya ke Palu. Ini murni kerja PLN. Kami menyewa mesin itu dari PT Sewatama," katanya.

Sebelumnya, Habsa Yanti Ponulele mempublikasikan di media lokal bahwa dia telah mendatangkan mesin generator. Publikasi itu dalam bentuk iklan dan berita di beberapa media lokal di Palu. Bahkan, saat mesin itu tiba di Pelabuhan Pantoloan, Habsa Yanti Ponulele pergi menjemputnya di pelabuhan dan mengawalnya sampai masuk di PLTD Silae Palu. Namun, sesampainya di PLTD Habsa Yanti dan timnya diusir oleh petugas keamanan yang berjaga-jaga di PLTD.

"Kami juga kaget, saat kami bawa mesin itu dari pelabuhan ke PLTD, tiba-tiba ada iring-iringan mobil salah satu kandidat yang ikut mengawal kami. Belakangan baru saya tahu kalau ternyata kandidat itu mengklaim bahwa dia yang mendatangkan mesin itu. Pembohongan namanya itu," kata Wirabumi.

Saat itulah kecaman demi kecaman dari warga Palu pun berdatangan. Warga menilai Habsa Yanti Ponulele sebagai pembohong. Kecaman itu disampaikan secara terang-terangan di status Facebook, warung-warung kopi maupun dalam diskusi di Palu.

Tapi, yang lebih menyedihkan adalah warga menilai bahwa media cetak di Palu ikut pula mempublikasikan kebohongan kandidat Walikota Palu. Cercaan kepada media cetak lokal itu pun dikritik melalui Facebook.

Matta Ellang Merah, salah seorang pemilik akun Facebook menulis: Kalau mau jujur, tidak ada media lokal (baik cetak maupun elektronik) yang mencerdaskan.Selain kepentingan bisnis, kepentingan pribadi juga ikut melatarbelakanginya. Rusak wartawannya jadi ikutan rusak medianya (reorientasi).

Salah seorang wartawan di Palu yang menggunakan nama Patar Memang Jago sebagai akun Facebooknya membantah pernyataan Matta Ellang Merah: "Bagaimana Anda bisa mengkritik media, Anda sendiri tidak mau jujur. Buka saja secara jujur yg Anda ketahui. Itu baru namanya kritik. Besarnya sebuah media itu terbangun dari kritik secara jujur oleh pembacanya/pemirsanya. Soal kepentingan, Anda juga pasti punya kepentingan menulis seperti itu," katanya.

Yang pasti, krisis listrik di Palu telah menyeret para politisi membohongi konstituennya dan kebohongan itu ikut dipublikasikan oleh media cetak lokal. ***

Bupati/Walikota se Sulteng Ancam Demo ke Istana Negara

Akibat krisis listrik berkepenjangan, membuat para Bupati dan Walikota se Sulawesi Tengah gerah juga. Mereka kemudian bertemu di Palu Golden Hotel, Senin (9/11) malam untuk membicarakan soal solusi mengatasi masalah energi listrik itu.

Rapat yang dipimpin Bupati Parigi Moutong, Longky Djanggola itu menghasilkan beberapa poin penting, antara lain perlu gerakan bersama seluruh masyarakat untuk mendorong dilakukannya audit terhadap PLN wilayah Suluttenggo (Sulawesi Utara Tengah dan Gorontalo).

Poin lainnya adalah perlu gerakan massal untuk mendesak agar PLN tidak seenaknya melakukan pemadaman dengan alasan yang tidak jelas. "Masyarakat diajak berdemo di wilayah masing-masing, nanti kami para bupati dan walikota berdemo di depan istana negara di Jakarta," kata Bupati Parigi Moutong, Longky Djanggola dan diamini seluruh bupati.

Menurut Bupati Longky Djanggola, para bupati dan walikota akan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk secepatnya merealisasikan agenda 100 harinya, dan soal energi listrik yang harus menjadi prioritas utama.

Selain itu, katanya, perlu adanya tim independen yang melakukan pengawasan terhadap kinerja PLN, agar setiap laporan yang disampaikan PLN mengenai kerusakan mesin, overhole dan lainnya dapat benar-benar diketahui oleh warga.
"Siapa yang paham kalau mesin itu rusak, mesin itu mengalami overhole. Kan tidak ada yang tau. Itu semua terjadi karena PLN tidak pernah transparan selama ini," katanya.

Ia mencontohkan, beberapa waktu lalu Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong pernah membant PLN Cabang Parigi sebesar 1,5 Megawatt dari kebutuhan pasokan listrik sebesar 6 megawatt di daerah itu. Tapi PLN mengaku mesin yang dibantu itu ngedrop sehingga hanya bisa menghasilkan 3,5 megawatt.

"Anda bayangkan saja, PLN meminta bantuan mesin kita sudah bantu. Setelah itu, mereka minta lagi bantuan biaya operasional untuk membeli solar dan lain-lain. Lantas kemana biaya yang dikeluarkan negara untuk PLN. Saya tidak menuduh, tapi saya curiga ada permainan di internal PLN. Makanya perlu diaudit," katanya.

Gubernur Sulteng, Bandjela Paliudju menyatakan setuju dengan rencana tersebut. Ia mengatakan, PLN Cabang Palu harus bertanggungjawab atas terjadinya krisis listrik. "Saya setuju diaudit. PLN Cabang Palu harus diaudit," ujar Gubernur Sulteng.

Sebelumnya, kata Gubernur Paliudju, PLN telah merespon rencana relokasi mesin berkapasitas 5 megawatt dari Bitung ke Palu. Namun hingga kini, rencana tersebut belum terealisasi. "PLN harus bertanggungjawab atas pembatalan relokasi mesin itu, karena Pemerintah Provinsi Sulteng sudah mengeluarkan biaya relokasi tersebut, tapi tiba-tiba harus dibatalkan," kata Gubernur Paliudju. ***

Jusuf Kalla Janji Listrik untuk Sulteng

Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, berjanji akan mengatasi krisis listrik di Sulawesi Tengah. Janji itu disampaikan dalam kampanye terbuka di Lapangan Vatulemo, Palu, Kamis (2/4). "Tahun depan, listrik di Sulteng tidak akan padam lagi, karena Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sulewana Poso sudah akan beroperasi," kata Jusuf Kalla di hadapan puluhan ribu anggota dan simpatisan Partai Golkar.

Janji Jusuf Kalla itu dilontarkan, setelah salah seorang simpatisan Partai Golkar naik di atas panggung dan mengutarakan keluh kesahnya kepada Ketua Umum parpol bernomor urut 23 itu. "Bagaimana bisa bekerja, bila sering terjadi pemadaman listrik," keluh simpatisan Partai Golkar tersebut.

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sulewana di Desa Sulewana Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah itu ditargetkan mampu menghasilkan listrik sebesar 180 MW. Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Sulawesi, akan dibangun tiga PLTA yakni PLTA Poso I dengan kapasitas 60 MW, PLTA Poso II (Sulewana) berkapasitas 180 MW, dan PLTA Poso III dengan kapasitas energi yang dihasilkan 300 hingga 400 MW.

PLTA Poso I sendiri dijadwalkan selesai dibangun pada 2010 sehingga bisa bermanfaat untuk wilayah Sulteng dan sekitarnya.

Selain itu, Jusuf Kalla juga mengaku siap mengemban amanat jika dipercaya rakyat untuk menjadi Presiden Indonesia selama periode lima tahun ke depan. "Kader Partai Golkar siap menjaga bangsa Indonesia agar tetap berjalan di arah yang benar," katanya.

Jusuf Kalla sendiri berkampanye sekitar 20 menit sebelum bertolak ke Surabaya untuk melakukan kegiatan serupa. Kampanye tersebut juga mendapat pengawalan ketat dari petugas keamanan.

Kampanye tersebut dihadiri puluhan ribu anggota dan simpatisan Partai Golkar. Massa yang berasal dari Kota Palu dan kabupaten di sekitarnya itu sudah memadati lapangan sejak pagi hari, padahal kampanye tersebut baru dimulai pukul 09.00 Wita. Massa berbondong-bondong menggunakan berbagai kendaraan dengan menggunakan berbagai atribut Partai Golkar serba kuning.

Jusuf Kalla bersama rombongan tiba di Bandara Mutiara Palu pada sekitar pukul 10.15 dengan menggunakan pesawat carteran. Jusuf Kalla sendiri menginjakkan kaki di atas panggung sekitar 20 menit setelah mendarat di bandara. Dalam orasinya, Jusuf Kalla mengajak pengurus dan kader partainya untuk berusaha memenangkan pemilu legislatif di Sulteng. "Mari kita lanjutkan pembangunan yang sudah ada, agar kesejahteraan rakyat terus terwujud," katanya.***

Gubernur Diminta Bantu Pembebasan Lahan Kilang LNG

PT Donggi Senoro LNG (DSLNG) meminta bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, untuk turun tangan menangani buntunya pembebasan lahan area konsesi perusahaan tersebut, di Kabupaten Banggai. Hingga kini pembebasan lahan masih terkatung-katung karena sejumlah warga di Desa Uso meminta ganti rugi tanah dari Rp 200 ribu sampai Rp 500 ribu.

“Kita sudah menyurat ke Gubernur dan Bupati sejak 16 Maret lalu. Pada intinya kita minta bantuan Gubernur dan Bupati, karena harga yang diminta pemilik lahan nilainya tidak patut lagi buat kita,” kata General Affairs Manager DSLNG Julian Sudarmonegoro, Kamis (2/4).

Permintaan bantuan ini, katanya, terpaksa dilakukan karena negosiasi yang dilakukan DSLNG terhadap pemilik lahan menghadapi jalan buntu. Dia berharap Gubernur HB Paliudju dan Bupati Banggai Ma’mun Amir, dapat membantu proses pembebasan lahan ini demi mulusnya investasi migas bernilai Rp 31 triliun itu.

Julian Sudarmonegoro mengatakan, pembangunan kilang LNG ke empat di Indonesia ini tertunda, karena belum dibebaskannya 3 persen dari total 350 hektar lahan yang dibutuhkan DSLNG di Desa Uso, Kecamatan Batui, Banggai. Masih ada 17 pemilik lahan bertahan dengan harga ganti rugi yang dinilai terlalu tinggi. Pemilik tanah itu mematok harga antara Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar per hektar.

Acuan harga para pemilik lahan ini tidak disanggupi oleh DSLNG yang menetapkan harga pembebasan lahan sebesar Rp 90 juta dan Rp 125 juta per hektar. Pembedaan harga ini berdasarkan klasifikasi harga ganti rugi yang ditetapkan DSLNG sebesar Rp 12,5 ribu per meter persegi atau Rp 125 juta per hektar, untuk lahan yang berada di sepanjang tepian jalan Trans Sulawesi hingga radius 100 meter dari jalan.

Sedangkan harga Rp 9 ribu per meter persegi atau Rp 90 juta per hektar diberlakukan untuk ganti rugi lahan yang berada di atas 100 meter dari jalan.

Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Sulteng, Wimbo Haryono Sunoko yang membidangi pembebasan lahan mengatakan, sampai saat ini, pihaknya belum menerima surat dari DSLNG tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Sulteng, Irwan Lahace. Tapi ia menyatakan kunjungan Gubernur ke Kabupaten Banggai hari ini, Rabu (1/4) lalu, tidak ada kaitannya dengan upaya pembebasan lahan untuk kilang LNG. ***

Polisi Tangkap Peneror Walikota

Tim Polda Sulteng akhirnya berhasil menangkap pelaku teror terhadap Walikota Palu, Rusdy Mastura. Tersangka adalah tukang ojek di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Palu Barat. Tersangka yang namanya dirahasiakan itu sudah ditahan di Mapolda Sulteng.

Yang bersangkutan ditangkap polisi, karena meneror Walikota Palu melalui pesan singkat HP yang isinya meminta Walikota Palu agar mengundurkan diri dalam waktu 2x24 jam. Jika tidak dilakukan, maka Walikota Palu akan melihat masyarakatnya di sekitar Pasar Inpres Masomba Palu Selatan akan mati terbunuh.

Menanggapi teror tersebut, polisi dibantu Polisi Pamong Praja memperketat penjagaan di sekitar kantor walikota. Penjagaan ketat juga dilakukan di pintu masuk ruangan walikota dan wakil walikota.

Demikian pula dengan situasi Kota Palu secara umum tampak biasa-biasa saja. "Saya sudah serahkan sepenuhnya kepada aparat Kepolisian, karena ini sudah masuk dalam ranah hukum dan sedapat mungkin pelaku teror tersebut ditangkap dan diproses sesuai ketentuan," kata Walikota Palu menanggapi teror tersebut.

Mudah-mudahan ancaman tersebut hanya sekedar perbuatan orang iseng yang ingin melihat pemerintah dan aparat keamanan sibuk bekerja. Dengan ancaman tersebut Pemerintah lebih waspada, apalagi pemilu tinggal menghitung hari.

Wakil Walikota Palu, Mulhanan Tombolotutu mengatakan, teror tersebut hanyalah April Mop atau April Fools' Day yang diperingati setiap 1 April setiap tahunnya. Pada hari itu, orang boleh dianggap berbohong atau memberi lelucon kepada orang lain tanpa dianggap bersalah. "Tapi apa pun itu, lelcuon si tukang ojek itu sudah berlebihan sehingga akhirnya dia ditangkap polisi," tandas Mulhanan Tombolotutu. ***