Akibat krisis listrik berkepenjangan, membuat para Bupati dan Walikota se Sulawesi Tengah gerah juga. Mereka kemudian bertemu di Palu Golden Hotel, Senin (9/11) malam untuk membicarakan soal solusi mengatasi masalah energi listrik itu.
Rapat yang dipimpin Bupati Parigi Moutong, Longky Djanggola itu menghasilkan beberapa poin penting, antara lain perlu gerakan bersama seluruh masyarakat untuk mendorong dilakukannya audit terhadap PLN wilayah Suluttenggo (Sulawesi Utara Tengah dan Gorontalo).
Poin lainnya adalah perlu gerakan massal untuk mendesak agar PLN tidak seenaknya melakukan pemadaman dengan alasan yang tidak jelas. "Masyarakat diajak berdemo di wilayah masing-masing, nanti kami para bupati dan walikota berdemo di depan istana negara di Jakarta," kata Bupati Parigi Moutong, Longky Djanggola dan diamini seluruh bupati.
Menurut Bupati Longky Djanggola, para bupati dan walikota akan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk secepatnya merealisasikan agenda 100 harinya, dan soal energi listrik yang harus menjadi prioritas utama.
Selain itu, katanya, perlu adanya tim independen yang melakukan pengawasan terhadap kinerja PLN, agar setiap laporan yang disampaikan PLN mengenai kerusakan mesin, overhole dan lainnya dapat benar-benar diketahui oleh warga.
"Siapa yang paham kalau mesin itu rusak, mesin itu mengalami overhole. Kan tidak ada yang tau. Itu semua terjadi karena PLN tidak pernah transparan selama ini," katanya.
Ia mencontohkan, beberapa waktu lalu Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong pernah membant PLN Cabang Parigi sebesar 1,5 Megawatt dari kebutuhan pasokan listrik sebesar 6 megawatt di daerah itu. Tapi PLN mengaku mesin yang dibantu itu ngedrop sehingga hanya bisa menghasilkan 3,5 megawatt.
"Anda bayangkan saja, PLN meminta bantuan mesin kita sudah bantu. Setelah itu, mereka minta lagi bantuan biaya operasional untuk membeli solar dan lain-lain. Lantas kemana biaya yang dikeluarkan negara untuk PLN. Saya tidak menuduh, tapi saya curiga ada permainan di internal PLN. Makanya perlu diaudit," katanya.
Gubernur Sulteng, Bandjela Paliudju menyatakan setuju dengan rencana tersebut. Ia mengatakan, PLN Cabang Palu harus bertanggungjawab atas terjadinya krisis listrik. "Saya setuju diaudit. PLN Cabang Palu harus diaudit," ujar Gubernur Sulteng.
Sebelumnya, kata Gubernur Paliudju, PLN telah merespon rencana relokasi mesin berkapasitas 5 megawatt dari Bitung ke Palu. Namun hingga kini, rencana tersebut belum terealisasi. "PLN harus bertanggungjawab atas pembatalan relokasi mesin itu, karena Pemerintah Provinsi Sulteng sudah mengeluarkan biaya relokasi tersebut, tapi tiba-tiba harus dibatalkan," kata Gubernur Paliudju. ***
Thursday, November 19, 2009
Friday, April 03, 2009
Jusuf Kalla Janji Listrik untuk Sulteng
Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, berjanji akan mengatasi krisis listrik di Sulawesi Tengah. Janji itu disampaikan dalam kampanye terbuka di Lapangan Vatulemo, Palu, Kamis (2/4). "Tahun depan, listrik di Sulteng tidak akan padam lagi, karena Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sulewana Poso sudah akan beroperasi," kata Jusuf Kalla di hadapan puluhan ribu anggota dan simpatisan Partai Golkar.
Janji Jusuf Kalla itu dilontarkan, setelah salah seorang simpatisan Partai Golkar naik di atas panggung dan mengutarakan keluh kesahnya kepada Ketua Umum parpol bernomor urut 23 itu. "Bagaimana bisa bekerja, bila sering terjadi pemadaman listrik," keluh simpatisan Partai Golkar tersebut.
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sulewana di Desa Sulewana Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah itu ditargetkan mampu menghasilkan listrik sebesar 180 MW. Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Sulawesi, akan dibangun tiga PLTA yakni PLTA Poso I dengan kapasitas 60 MW, PLTA Poso II (Sulewana) berkapasitas 180 MW, dan PLTA Poso III dengan kapasitas energi yang dihasilkan 300 hingga 400 MW.
PLTA Poso I sendiri dijadwalkan selesai dibangun pada 2010 sehingga bisa bermanfaat untuk wilayah Sulteng dan sekitarnya.
Selain itu, Jusuf Kalla juga mengaku siap mengemban amanat jika dipercaya rakyat untuk menjadi Presiden Indonesia selama periode lima tahun ke depan. "Kader Partai Golkar siap menjaga bangsa Indonesia agar tetap berjalan di arah yang benar," katanya.
Jusuf Kalla sendiri berkampanye sekitar 20 menit sebelum bertolak ke Surabaya untuk melakukan kegiatan serupa. Kampanye tersebut juga mendapat pengawalan ketat dari petugas keamanan.
Kampanye tersebut dihadiri puluhan ribu anggota dan simpatisan Partai Golkar. Massa yang berasal dari Kota Palu dan kabupaten di sekitarnya itu sudah memadati lapangan sejak pagi hari, padahal kampanye tersebut baru dimulai pukul 09.00 Wita. Massa berbondong-bondong menggunakan berbagai kendaraan dengan menggunakan berbagai atribut Partai Golkar serba kuning.
Jusuf Kalla bersama rombongan tiba di Bandara Mutiara Palu pada sekitar pukul 10.15 dengan menggunakan pesawat carteran. Jusuf Kalla sendiri menginjakkan kaki di atas panggung sekitar 20 menit setelah mendarat di bandara. Dalam orasinya, Jusuf Kalla mengajak pengurus dan kader partainya untuk berusaha memenangkan pemilu legislatif di Sulteng. "Mari kita lanjutkan pembangunan yang sudah ada, agar kesejahteraan rakyat terus terwujud," katanya.***
Gubernur Diminta Bantu Pembebasan Lahan Kilang LNG
PT Donggi Senoro LNG (DSLNG) meminta bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, untuk turun tangan menangani buntunya pembebasan lahan area konsesi perusahaan tersebut, di Kabupaten Banggai. Hingga kini pembebasan lahan masih terkatung-katung karena sejumlah warga di Desa Uso meminta ganti rugi tanah dari Rp 200 ribu sampai Rp 500 ribu.
“Kita sudah menyurat ke Gubernur dan Bupati sejak 16 Maret lalu. Pada intinya kita minta bantuan Gubernur dan Bupati, karena harga yang diminta pemilik lahan nilainya tidak patut lagi buat kita,” kata General Affairs Manager DSLNG Julian Sudarmonegoro, Kamis (2/4).
Permintaan bantuan ini, katanya, terpaksa dilakukan karena negosiasi yang dilakukan DSLNG terhadap pemilik lahan menghadapi jalan buntu. Dia berharap Gubernur HB Paliudju dan Bupati Banggai Ma’mun Amir, dapat membantu proses pembebasan lahan ini demi mulusnya investasi migas bernilai Rp 31 triliun itu.
Julian Sudarmonegoro mengatakan, pembangunan kilang LNG ke empat di Indonesia ini tertunda, karena belum dibebaskannya 3 persen dari total 350 hektar lahan yang dibutuhkan DSLNG di Desa Uso, Kecamatan Batui, Banggai. Masih ada 17 pemilik lahan bertahan dengan harga ganti rugi yang dinilai terlalu tinggi. Pemilik tanah itu mematok harga antara Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar per hektar.
Acuan harga para pemilik lahan ini tidak disanggupi oleh DSLNG yang menetapkan harga pembebasan lahan sebesar Rp 90 juta dan Rp 125 juta per hektar. Pembedaan harga ini berdasarkan klasifikasi harga ganti rugi yang ditetapkan DSLNG sebesar Rp 12,5 ribu per meter persegi atau Rp 125 juta per hektar, untuk lahan yang berada di sepanjang tepian jalan Trans Sulawesi hingga radius 100 meter dari jalan.
Sedangkan harga Rp 9 ribu per meter persegi atau Rp 90 juta per hektar diberlakukan untuk ganti rugi lahan yang berada di atas 100 meter dari jalan.
Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Sulteng, Wimbo Haryono Sunoko yang membidangi pembebasan lahan mengatakan, sampai saat ini, pihaknya belum menerima surat dari DSLNG tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Sulteng, Irwan Lahace. Tapi ia menyatakan kunjungan Gubernur ke Kabupaten Banggai hari ini, Rabu (1/4) lalu, tidak ada kaitannya dengan upaya pembebasan lahan untuk kilang LNG. ***
“Kita sudah menyurat ke Gubernur dan Bupati sejak 16 Maret lalu. Pada intinya kita minta bantuan Gubernur dan Bupati, karena harga yang diminta pemilik lahan nilainya tidak patut lagi buat kita,” kata General Affairs Manager DSLNG Julian Sudarmonegoro, Kamis (2/4).
Permintaan bantuan ini, katanya, terpaksa dilakukan karena negosiasi yang dilakukan DSLNG terhadap pemilik lahan menghadapi jalan buntu. Dia berharap Gubernur HB Paliudju dan Bupati Banggai Ma’mun Amir, dapat membantu proses pembebasan lahan ini demi mulusnya investasi migas bernilai Rp 31 triliun itu.
Julian Sudarmonegoro mengatakan, pembangunan kilang LNG ke empat di Indonesia ini tertunda, karena belum dibebaskannya 3 persen dari total 350 hektar lahan yang dibutuhkan DSLNG di Desa Uso, Kecamatan Batui, Banggai. Masih ada 17 pemilik lahan bertahan dengan harga ganti rugi yang dinilai terlalu tinggi. Pemilik tanah itu mematok harga antara Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar per hektar.
Acuan harga para pemilik lahan ini tidak disanggupi oleh DSLNG yang menetapkan harga pembebasan lahan sebesar Rp 90 juta dan Rp 125 juta per hektar. Pembedaan harga ini berdasarkan klasifikasi harga ganti rugi yang ditetapkan DSLNG sebesar Rp 12,5 ribu per meter persegi atau Rp 125 juta per hektar, untuk lahan yang berada di sepanjang tepian jalan Trans Sulawesi hingga radius 100 meter dari jalan.
Sedangkan harga Rp 9 ribu per meter persegi atau Rp 90 juta per hektar diberlakukan untuk ganti rugi lahan yang berada di atas 100 meter dari jalan.
Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Sulteng, Wimbo Haryono Sunoko yang membidangi pembebasan lahan mengatakan, sampai saat ini, pihaknya belum menerima surat dari DSLNG tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Sulteng, Irwan Lahace. Tapi ia menyatakan kunjungan Gubernur ke Kabupaten Banggai hari ini, Rabu (1/4) lalu, tidak ada kaitannya dengan upaya pembebasan lahan untuk kilang LNG. ***
Polisi Tangkap Peneror Walikota
Tim Polda Sulteng akhirnya berhasil menangkap pelaku teror terhadap Walikota Palu, Rusdy Mastura. Tersangka adalah tukang ojek di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Palu Barat. Tersangka yang namanya dirahasiakan itu sudah ditahan di Mapolda Sulteng.
Yang bersangkutan ditangkap polisi, karena meneror Walikota Palu melalui pesan singkat HP yang isinya meminta Walikota Palu agar mengundurkan diri dalam waktu 2x24 jam. Jika tidak dilakukan, maka Walikota Palu akan melihat masyarakatnya di sekitar Pasar Inpres Masomba Palu Selatan akan mati terbunuh.
Menanggapi teror tersebut, polisi dibantu Polisi Pamong Praja memperketat penjagaan di sekitar kantor walikota. Penjagaan ketat juga dilakukan di pintu masuk ruangan walikota dan wakil walikota.
Demikian pula dengan situasi Kota Palu secara umum tampak biasa-biasa saja. "Saya sudah serahkan sepenuhnya kepada aparat Kepolisian, karena ini sudah masuk dalam ranah hukum dan sedapat mungkin pelaku teror tersebut ditangkap dan diproses sesuai ketentuan," kata Walikota Palu menanggapi teror tersebut.
Mudah-mudahan ancaman tersebut hanya sekedar perbuatan orang iseng yang ingin melihat pemerintah dan aparat keamanan sibuk bekerja. Dengan ancaman tersebut Pemerintah lebih waspada, apalagi pemilu tinggal menghitung hari.
Wakil Walikota Palu, Mulhanan Tombolotutu mengatakan, teror tersebut hanyalah April Mop atau April Fools' Day yang diperingati setiap 1 April setiap tahunnya. Pada hari itu, orang boleh dianggap berbohong atau memberi lelucon kepada orang lain tanpa dianggap bersalah. "Tapi apa pun itu, lelcuon si tukang ojek itu sudah berlebihan sehingga akhirnya dia ditangkap polisi," tandas Mulhanan Tombolotutu. ***
Yang bersangkutan ditangkap polisi, karena meneror Walikota Palu melalui pesan singkat HP yang isinya meminta Walikota Palu agar mengundurkan diri dalam waktu 2x24 jam. Jika tidak dilakukan, maka Walikota Palu akan melihat masyarakatnya di sekitar Pasar Inpres Masomba Palu Selatan akan mati terbunuh.
Menanggapi teror tersebut, polisi dibantu Polisi Pamong Praja memperketat penjagaan di sekitar kantor walikota. Penjagaan ketat juga dilakukan di pintu masuk ruangan walikota dan wakil walikota.
Demikian pula dengan situasi Kota Palu secara umum tampak biasa-biasa saja. "Saya sudah serahkan sepenuhnya kepada aparat Kepolisian, karena ini sudah masuk dalam ranah hukum dan sedapat mungkin pelaku teror tersebut ditangkap dan diproses sesuai ketentuan," kata Walikota Palu menanggapi teror tersebut.
Mudah-mudahan ancaman tersebut hanya sekedar perbuatan orang iseng yang ingin melihat pemerintah dan aparat keamanan sibuk bekerja. Dengan ancaman tersebut Pemerintah lebih waspada, apalagi pemilu tinggal menghitung hari.
Wakil Walikota Palu, Mulhanan Tombolotutu mengatakan, teror tersebut hanyalah April Mop atau April Fools' Day yang diperingati setiap 1 April setiap tahunnya. Pada hari itu, orang boleh dianggap berbohong atau memberi lelucon kepada orang lain tanpa dianggap bersalah. "Tapi apa pun itu, lelcuon si tukang ojek itu sudah berlebihan sehingga akhirnya dia ditangkap polisi," tandas Mulhanan Tombolotutu. ***
Pipa Gas Dibangun di SM Bangkiriang
PALU – PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi Pengembangan Gas Matindok (EP PPGM), dipastikan akan membangun jalur pipa gasnya di Suaka Margasatwa (SM) Bakiriang, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.
Pipa gas ini akan melintasi kawasan konservasi seluas 12.500 hektar mengikuti ruas jalan eksisting Trans Sulawesi dari Kecamatan Toili ke Kecamatan Batui. Rencana pipanisasi untuk eksploitasi gas Blok Matindok ini disamapaikan General Manager PT Pertamina EP PPGM, M. Indra M. Kusuma,kepada The Jakarta Post, Jumat (3/4).
Menurut Indra Kusuma, pipanisasi gas itu akan dilakukan setelah mengantongi izin dari Menteri Kehutanan (Menhut) belum lama ini. Disebutkan dalam izin bahwa dalam pemasangan pipa nanti, Pertamina harus berkoordinasi dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulteng. “Untuk teknisnya kita akan berkoordinasi dengan BKSDA Sulteng,” katanya saat dihubungi via ponselnya.
Sebelumnya, Pertamina memang telah mengajukan izin pinjam pakai kawasan untuk kegiatan pertambangan dan pipanisasi gas di Bangkiriang, namun Menhut baru memberikan izin untuk pipanisasi gas saja.
Dengan keluarnya izin pipanisasi gas itu, maka pengembangan lapangan Gas Donggi dan lapangan Gas Minahaki di Kecamatan Toili Barat dan Kecamatan Toili semakin mulus. Di mana, produksi gas dari kedua lapangan itu akan dialirkan ke kilang LNG (liquefied natural gas) yang dibangun PT Donggi Senoro LNG (DSLNG) di Desa Uso, Kecamatan Batui.
Selain dua lapangan gas itu, Pertamina juga akan mengeksploitasi Lapangan Gas Matindok dan Lapangan Gas Maleo Raja di Kecamatan Batui, untuk memenuhi pasokan gasnya sebesar 85 MSCFD (juta kaki kubik gas per hari) ke DSLNG mulai tahun 2012 nanti.
Tapi, Indra Kusuma mengatakan, pipanisasi gas itu sendiri belum akan dilaksanakan dalam tahun ini, karena pihaknya masih harus melaksanakan kegiatan pembebasan lahan dan penyiapan infrastruktur lainnya di empat lapangan gas yang dimilikinya di Blok Matindok tersebut.
Ia juga menyatakan, pipanisasi gas itu tidak akan merusak Bangkiriang karena pipa hanya mengikuti jalur jalan yang telah ada selama ini. “Kita nggak akan menambah kerusakan di Bakiriang,” katanya.
Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (ED Walhi) Sulteng, Ahmad Pelor mengecam pipanisasi gas di kawasan konservasi rumah burung maleo ini. Dia mengatakan mestinya BKSDA Sulteng memperbaiki kerusakan di Suaka Margasatwa Bakiriang. Bukannya justru memberi ruang bagi Pertamina untuk memasang pipa gas di sepanjang jalan yang membelah kawasan konservasi ini.
Selama ini, katanya, kebijakan pemerintah di Bakiriang justru selalu menambah kerusakan hutan adat masyarakat Batui tersebut. “Harusnya tidak boleh. Harusnya BKSDA memikirkan memulihkan Bangkiriang, bukan justru memberi ruang bagi investor untuk merusak Bakiriang,” tegasnya.
Hasil investigasi Yayasan Merah Putih (YMP) Palu, menunjukkan bahwa dari total luasan 12.500 hektar kawasan SM Bangkiriang, yang masih berhutan hanya berkisar 1000 Hektar saja. Sisanya, 11.500 hektar tiap tahunnya musnah akibat beragam aktivitas dan intervensi manusia di dalamnya. Terutama program-program yang mengatasnamakan pembangunan dan investasi, yang katanya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Kepala Seksi Wilayah II BKSDA Sulteng di Poso, John, menyatakan pihaknya sejauh ini belum mengetahui adanya izin Menhut atas rencana pipanisasi gas itu. Mestinya, kata John, pihaknya juga telah menerima salinan surat dari Menhut tersebut. ***
Subscribe to:
Posts (Atom)