Sulawesi Tengah, merupakan provinsi terluas di Pulau Sulawesi. Luas daratannya tecatat sekitar 68,033 kilometer persegi, dan luas lautnya mencapai 189,480 kilometer persegi. Provinsi ini terbagi dalam 10 kabupaten dan kota, yakni kabupaten Donggala, Parigi Moutong, Poso, Morowali, Tojo Una-Una, Banggai, Banggai Kepulauan, Tolitoli, Kabupaten Buol dan Kota Palu.
Tapi, sebentar lagi, luas provinsi ini akan berkurang, seiring akan mekarnya Provinsi Sulawesi Timur, yang wilayahnya nanti terdiri dari Poso, Morowali, Tojo Una-Una, Banggai dan Banggai Kepulauan. Bahkan, luasnya melebihi dari Provinsi Induk (Sulawesi Tengah).
Memang, desakan pembentukan Sulawesi Timur itu sudah dimulai sejak lama, tapi gaungnya baru terdengar pada tahun 2000 silam. Ketika itu, sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat di empat kabupaten di Sulteng, yakni Banggai, Banggai Kepulauan, Morowali, dan Poso, mendeklarasikan berdirinya provinsi baru itu.
Tapi, Gubernur Sulawesi Tengah, Bandjela Paliudju, menyatakan tidak setuju dengan perjuangan masyarakat setempat. Alasannya sangat sederhana. Gubernur Paliudju menyatakan tuntutan pemekaran Sulawesi Timur itu sangat tidak realistis, karena kemampuan daerah dan jumlah penduduk yang ideal bagi berdirinya sebuah provinsi baru.
Tapi, perjuangan para tokoh dari bagian Timur Sulawesi Tengah itu tak pernah surut. Mereka menyatakan bahwa hampir 70 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Tengah, yakni lebih dari Rp 150 miliar berasal dari wilayah timur.
Dari angka itu, menurut Aslamuddin Lasawedy, tokoh muda pejuang Sulawesi Timur, sangat realistis bagi wilayah itu untuk menjadi provinsi sendiri. Bahkan, lebih realistis lagi jika dilihat dari sisi potensi wilayah yang terbentang dari Poso hingga Banggai Kepulauan.
Potensi yang dapat dilihat dari kasat mata saja, adalah kawasa Teluk Tomini yang menyimpan ratusan jenis ikan dan menjadi kawasan wisata terbaik di wilayah ini. Belum lagi kalau menengok potensi minyak dan gas di Kabupaten Banggai dan Morowali atau yang dikenal dengan Lapangan Tiaka dan Blok Senoro.
Pada Januari 2006 silam, pengapalan perana minyak mentah di Tiaka ini sebanyak 75 ribu barel yang ke kilang UP III Plaju. Lapangan Tiaka yang terletak di Blok Senoro-Toili dioperasikan bersama oleh Pertamina dan Medco E&Tomori Sulawesi, yang mulai berproduksi pada tanggal 31 Juli 2005. Dari produksi yang terkumpul sampai dengan bulan Desember 2005 sebanyak 155.377 barrel, dikapalkan.
Lapangan minyak Tiaka yang berada di Area Toili diperkirakan dapat memproduksi minyak mentah 10 juta barrel. Di Area Senoro terdapat lapangan Senoro yang berpotensi menghasilkan gas 3,7 triliun kaki kubik. Produksi awal minyak mentah lapangan tersebut hanya sekitar 1.200 barrel per hari, tetapi saat ini sudah mencapai sekitar 2.000 bph, yang dapat ditingkatkan mencapai 5.000 bph.
Belum lagi potensi sumber daya alam lain yang segera digarap. Antara lain seperti nikel, marmer dan granit di Morowali, kayu ebony (kayu termahal di dunia) dan sejumlah potensi lainnya. “Selama ini, ada kekhawatiran saja dari Provinsi Sulteng jika melepaskan wilayah Sulawesi Timur ini, karena kekayaan Sulteng berasal dari Sultim,” kata Aslamuddin Lasawedy kepada The Jakarta Post, Minggu (27/1) malam.
Basir Nusrin, tokoh pejuang Sulawesi Timur yang juga mantan anggota DPRD Sulteng, kepada The Jakarta Post (28/1) pagi, mengatakan bahwa Sultim itu ibarat ibu yang sedang mengandung, dan sudah tiba saatnya untuk melahirkan. “Jadi, proses kelahirannya itu tinggal menunggu waktu saja. Yang pasti Sultim sedang dirindukan kelahirannya,” kata Basir Nursin.
Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Murad Nasir, mengatakan, pihaknya mendukung lahirnya Provinsi Sulawesi Timur. Karena bagaimana pun juga, katanya, keinginan itu merupakan tuntutan seluruh warga di bagian Timur Sulteng.
"Karena itu adalah aspirasi, maka secara politis kita tidak bisa menolaknya. Soal disetujui atau tidak, tergantung bagaimana pembahasannya di DPR-RI," tegas Murad Nasir.
SULAWESI TENGAH DARI MASA KE MASA
Ketika Pemerintah Hindia Belanda jatuh dan sudah tidak berkuasa lagi di Sulawesi Tengah serta seluruh Indonesia, oleh Pemerintah Pusat membagi wilayah Sulawesi Tengah menjadi tiga bagian, yaitu Sulawesi Tengah bagian Barat, meliputi wilayah Poso, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Buol Toli - Toli. Pembagian wilayah ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi.
Sulawesi Tengah bagian Tengah (Teluk Tomini), masuk wilayah Karesidenan Sulawesi Utara di Manado. Pada tahun 1919 seluruh wilayah Sulawesi Tengah masuk wilayah Karesidenan Sulawesi Utara di Manado. Pada tahun 1940 Sulawesi Tengah di bagi menjadi dua Afdeeling yaitu Afdeeling Donggala yang meliputi tujuh Order Afdeeling dan lima belas Swapraja.
Sulawesi Tengah bagian Timur (Teluk Tolo) masuk wilayah Karesidenan Sulawesi Timur di Bau-Bau. Tahun 1964 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 terbentuklah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah yang meliputi empat kabupaten, yaituKabupaten Dongala, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Buol Toli-Toli.
Selanjutnya Pemerintah Pusat menetapkan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Provinsi yang otonom berdiri sendiri yang di tetapkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tanggal 13 April 1964 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan selanjutnya tanggal pembentukan tersebut diperingati sebagai Hari Lahirnya Provinsi Sulawesi Tengah.
Dengan perkembangan sistem Pemerintah dan tuntutan Masyarakat dalam era reformasi yang menginginkan adanya pemekaran Wilayahnya menjadi kabupaten, maka Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan.
Kemudian melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 2002 oleh Pemerintah Pusat terbentuk lagi kabupaten baru di Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Kabupaten Parigi Moutong. Pada awal tahun 2004 juga terbentuk lagi kabupaten baru pemekaran dari Kabupaten Poso yaitu Kabupaten Tojo Unauna. Dengan demikian hingga saat ini berdasarkan pemekaran wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, menjadi sepuluh daerah. Dan sebentar lagi akan berdiri Provinsi Sulawesi Timur.***
Monday, January 28, 2008
Pemekaran Banggai Laut untuk Atasi Konflik
Banggai Kepulauan, dari namanya saja sudah dapat dipastikan wilayah ini adalah wilayah kepulauan. Data Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan, terdapat lebih dari 120 pulau yang mengelilingi Banggai Kepulauan. Mulai dari yang kecil berbentuk batu karang, yang berpenghuni hingga yang tidak berpenghuni.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999, wilayah ini berdiri sendiri menjadi Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), lepas dari Kabupaten Banggai yang beribukota Luwuk. Tapi belakangan, ternyata terjadi persoalan yang belum terselesaikan sampai sekarang. Persoalan itulah adalah perebutan ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan, antara warga di Banggai Laut dan Salakan, hingga menimbulkan tewasnya empat warga Banggai Laut.
Dari masalah itulah sehingga warga Banggai Laut menuntut agar wilayahnya dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Banggai Laut. Konflik itu terjadi, ketika Bupati Banggai Kepulauan, Irianto Malinggong, terpilih pada Pilkada 2006, langsung mengambil kebijakan memfungsikan Salakan sebagai Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan.
Pemfungsian itu berdasarkan Undang-Undang Tahun 1951/1999, bahwa ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan ditempatkan sementara di Banggai, dan akan dipindahkan ke Salakan selambat-lambatnya lima tahun.
Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki luas wilayah daratan 3.160,46 km persegi dan wilayah laut 18.828,10 km persegi. Secara administratif terbagi atas sembilan Kecamatan, enam Kelurahan dan 158 desa, serta 121 pulau. Antara lain Lima pulau sedang, yakni Pulau Peleng (luas 2.340 km2), Pulau Banggai (268 km2), Pulau Bangkurung (145 km2), Pulau Salue Besar (84 km2), Pulau Labobo (80 km2) dan 116 pulau-pulau kecil lainnya. Jumlah penduduk hanya sebanyak 154.413 jiwa.
Jika dilihat dari potensi Banggai Laut, daerah ini hanya mengandalkan ikan dan kerang mutiara. Sementara untuk lahan pertanian saja, tercatat hanya 344 hektar lahan teknis yang bisa digarap, karena wilayahnya dikelilingi laut.
Karena itulah rata-rata penduduk setempat menggeluti berprofesi sebagai nelayan. Setiap tahun berhasil memproduksi ikan sebanyak 21.487 ton atau 531,6 miliar (2006). Ikan kerapu hidup menjadi primadona bagi nelayan setempat.
Ikan ini dijual kepada pihak penampung dengan harga Rp 60.000 hingga Rp 120.000 per kilogram, tergantung jenis ikan. Kerapu macan lebih murah daripada kerapu tikus, dan yang termahal adalah ikan Napoleon yang dijual dengan Rp 300.000 per kilogram.
Ikan layang atau ikan pelagis dihargai Rp 750 per kilogram. Khusus layang super berekor kuning, harganya Rp 2.500 per kilogram. Selain ikan, ada juga cumi-cumi kering. Tahun 2006 dihasilkan 400 ribu ton ukuran kecil dan 265 ribu ton ukuran besar.
Sebagian besar dijual ke ke Pulau Jawa. Karena potensi itulah, sehingga kontribusi dari sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bangkep tahun 2006 tercatat lebih dari Rp 40 miliar dari total kegiatan ekonomi Rp 491,4 miliar. Perkebunan menyumbang sekitar 20 persen dan tanaman bahan pangan juga 20 persen.
Potensi lain yang dimiliki Banggai Kepulauan, antara lain Grabit, Granit kasar, Andesit dan Batu Gamping. Lokasinya terletak di Kecamatan Buko, Bulagi, Liang, Lobobangkurung, dan Banggai. Belum ada data pasti soal berapa banyak kandungan isinya.
Di wilayah ini juga terdapat potensi Tembaga dengan isinya diperkirakan sekitar 1, 422 miliar meter kubik. Lokasinya terdapat di Di desa Tulisentabona, Poisumosoni, dan Lekotoi desa Lambako Kecamatan Banggai.
Sedangkan Batu Gamping diperkirakan sebanyak 77,4 miliar meter kubik yang terletak di Kecamatan Bulagi dan Kecamatan Liang sebanyak 29,038 miliar meter kubik.
Jamaluddin Mariadjang, ketua Ikatan Keluarga Bangkep di Palu, mengatakan, jika dilihat dari potensi kandungan alam di Banggai Laut, memang layak untuk dimekarkan menjadi kabupaten sendiri berpisah dari Banggai Kepulauan. Tapi persoalan kemudian, semua kandungan alam itu terletak di pemukiman warga dan sangat sulit dieksploitasi untuk menyokong pembangunan di kawasan itu.
"Itu semua berkaitan dengan pertambangan, sehingga agak sulit juga dikembangkan. Kalau mau diolah nanti, mau tinggal di mana masyarakat Banggai Laut," kata Jamaluddin Mariadjang yang juga staf pengajar Universitas Tadulako (Untad) Palu itu.
Sementara itu, Mansyur Ba'adi, tokoh masyarakat Banggai Laut, menegaskan bahwa soal layak atau tidaknya Banggai Laut itu dimekarkan, itu adalah urusan teknis pemerintahan. Tapi, jika pemekaran itu dianggap sebagai solusi menghentikan konflik angtarwarga Banggai Laut dan Salakan, maka pemekaran itu menjadi sangat penting.
Mansyur Ba'adi kemudian menceritakan bahwa pada pertemuan setahun lalu, antara masyarakat Banggai Laut, Salakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, warga menawarkan opsi penting kepada pemerintah, soal perlunya Banggai Laut dimekarkan menjadi kabupaten sendiri.
Hanya saja, Mansyur Ba'adi belum terlalu yakin kalau Banggai Laut bisa disahkan menjadi Kabupaten sendiri. Sebab, kondisi wilayahnya memang belum terlalu layak. "Tapi itu kan tergantung teknis di pemerintah pusat dan DPR. Tapi yang pasti, warga Banggai Laut memang sangat menghendaki adanya pemekaran itu," kata Mansyur Ba'adi.
Gubernur Sulawesi Tengah, Bandjela Paliudju, mengatakan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Provinsi sangat merespon adanya pemekaran itu.
Ia berharap, pemekaran itu bisa menjawab masalah perebutan ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan antara warga Banggai Laut dan warga Salakan.
"Sebagai penangungjawab di daerah ini, saya saya menghendaki adanya keamanan di wilayah saya, makanya semoga saja pemekaran Banggai Laut itu bisa menjado solusi atas stabilitas di wilayah tersebut," tandas Gubernur Bandjela Paliudju.***
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999, wilayah ini berdiri sendiri menjadi Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), lepas dari Kabupaten Banggai yang beribukota Luwuk. Tapi belakangan, ternyata terjadi persoalan yang belum terselesaikan sampai sekarang. Persoalan itulah adalah perebutan ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan, antara warga di Banggai Laut dan Salakan, hingga menimbulkan tewasnya empat warga Banggai Laut.
Dari masalah itulah sehingga warga Banggai Laut menuntut agar wilayahnya dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Banggai Laut. Konflik itu terjadi, ketika Bupati Banggai Kepulauan, Irianto Malinggong, terpilih pada Pilkada 2006, langsung mengambil kebijakan memfungsikan Salakan sebagai Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan.
Pemfungsian itu berdasarkan Undang-Undang Tahun 1951/1999, bahwa ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan ditempatkan sementara di Banggai, dan akan dipindahkan ke Salakan selambat-lambatnya lima tahun.
Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki luas wilayah daratan 3.160,46 km persegi dan wilayah laut 18.828,10 km persegi. Secara administratif terbagi atas sembilan Kecamatan, enam Kelurahan dan 158 desa, serta 121 pulau. Antara lain Lima pulau sedang, yakni Pulau Peleng (luas 2.340 km2), Pulau Banggai (268 km2), Pulau Bangkurung (145 km2), Pulau Salue Besar (84 km2), Pulau Labobo (80 km2) dan 116 pulau-pulau kecil lainnya. Jumlah penduduk hanya sebanyak 154.413 jiwa.
Jika dilihat dari potensi Banggai Laut, daerah ini hanya mengandalkan ikan dan kerang mutiara. Sementara untuk lahan pertanian saja, tercatat hanya 344 hektar lahan teknis yang bisa digarap, karena wilayahnya dikelilingi laut.
Karena itulah rata-rata penduduk setempat menggeluti berprofesi sebagai nelayan. Setiap tahun berhasil memproduksi ikan sebanyak 21.487 ton atau 531,6 miliar (2006). Ikan kerapu hidup menjadi primadona bagi nelayan setempat.
Ikan ini dijual kepada pihak penampung dengan harga Rp 60.000 hingga Rp 120.000 per kilogram, tergantung jenis ikan. Kerapu macan lebih murah daripada kerapu tikus, dan yang termahal adalah ikan Napoleon yang dijual dengan Rp 300.000 per kilogram.
Ikan layang atau ikan pelagis dihargai Rp 750 per kilogram. Khusus layang super berekor kuning, harganya Rp 2.500 per kilogram. Selain ikan, ada juga cumi-cumi kering. Tahun 2006 dihasilkan 400 ribu ton ukuran kecil dan 265 ribu ton ukuran besar.
Sebagian besar dijual ke ke Pulau Jawa. Karena potensi itulah, sehingga kontribusi dari sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bangkep tahun 2006 tercatat lebih dari Rp 40 miliar dari total kegiatan ekonomi Rp 491,4 miliar. Perkebunan menyumbang sekitar 20 persen dan tanaman bahan pangan juga 20 persen.
Potensi lain yang dimiliki Banggai Kepulauan, antara lain Grabit, Granit kasar, Andesit dan Batu Gamping. Lokasinya terletak di Kecamatan Buko, Bulagi, Liang, Lobobangkurung, dan Banggai. Belum ada data pasti soal berapa banyak kandungan isinya.
Di wilayah ini juga terdapat potensi Tembaga dengan isinya diperkirakan sekitar 1, 422 miliar meter kubik. Lokasinya terdapat di Di desa Tulisentabona, Poisumosoni, dan Lekotoi desa Lambako Kecamatan Banggai.
Sedangkan Batu Gamping diperkirakan sebanyak 77,4 miliar meter kubik yang terletak di Kecamatan Bulagi dan Kecamatan Liang sebanyak 29,038 miliar meter kubik.
Jamaluddin Mariadjang, ketua Ikatan Keluarga Bangkep di Palu, mengatakan, jika dilihat dari potensi kandungan alam di Banggai Laut, memang layak untuk dimekarkan menjadi kabupaten sendiri berpisah dari Banggai Kepulauan. Tapi persoalan kemudian, semua kandungan alam itu terletak di pemukiman warga dan sangat sulit dieksploitasi untuk menyokong pembangunan di kawasan itu.
"Itu semua berkaitan dengan pertambangan, sehingga agak sulit juga dikembangkan. Kalau mau diolah nanti, mau tinggal di mana masyarakat Banggai Laut," kata Jamaluddin Mariadjang yang juga staf pengajar Universitas Tadulako (Untad) Palu itu.
Sementara itu, Mansyur Ba'adi, tokoh masyarakat Banggai Laut, menegaskan bahwa soal layak atau tidaknya Banggai Laut itu dimekarkan, itu adalah urusan teknis pemerintahan. Tapi, jika pemekaran itu dianggap sebagai solusi menghentikan konflik angtarwarga Banggai Laut dan Salakan, maka pemekaran itu menjadi sangat penting.
Mansyur Ba'adi kemudian menceritakan bahwa pada pertemuan setahun lalu, antara masyarakat Banggai Laut, Salakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, warga menawarkan opsi penting kepada pemerintah, soal perlunya Banggai Laut dimekarkan menjadi kabupaten sendiri.
Hanya saja, Mansyur Ba'adi belum terlalu yakin kalau Banggai Laut bisa disahkan menjadi Kabupaten sendiri. Sebab, kondisi wilayahnya memang belum terlalu layak. "Tapi itu kan tergantung teknis di pemerintah pusat dan DPR. Tapi yang pasti, warga Banggai Laut memang sangat menghendaki adanya pemekaran itu," kata Mansyur Ba'adi.
Gubernur Sulawesi Tengah, Bandjela Paliudju, mengatakan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Provinsi sangat merespon adanya pemekaran itu.
Ia berharap, pemekaran itu bisa menjawab masalah perebutan ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan antara warga Banggai Laut dan warga Salakan.
"Sebagai penangungjawab di daerah ini, saya saya menghendaki adanya keamanan di wilayah saya, makanya semoga saja pemekaran Banggai Laut itu bisa menjado solusi atas stabilitas di wilayah tersebut," tandas Gubernur Bandjela Paliudju.***
Sunday, January 20, 2008
Tahun Ini Pemkot Palu Ambil Alih Saham Mall Tatura
Pemerintah Kota Palu telah sepakat mengambil alih kepemilikan saham mayoritas di Mall Tatura. Saham mayoritas yang dimiliki oleh PT Citra Nuansa Elok (CNE) itu, akan direduksi menjadi 100 persen milik pemerintah Kota Palu, selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada Perusahaan Daerah untuk mengelolanya.
Pengambilalihan saham milik PT CNE itu, disebabkan perusahaan tersebut terlilit hutang terhadap pihak ketiga. Pemerintah Kota Palu berniat membayarkan hutang yang berjumlah miliaran rupiah itu.
Ketua DPRD Kota Palu, Mulhanan Tombolotutu mengatakan, rencana pengambilalihan saham Mall Tatura itu, merupakan bagian dari penyehatan managemen Mall Tatura. Tapi bukan karena managemen pusat perbelanjaan terlengkap dan pertama di Sulawesi Tenagh dalam kondisi kritis, tapi karena pemilik saham mayoritas itu, sedang dalam proses penyelesaian hutang terhadap pihak ketiga.
Menurut Mulhanan Tombolotutu, hutang-hutang itu harus dibayarkan dengan beberapa pilihan. Antara lain mereduksi saham PT CNE kepada investor lain, diambilalih pemerintah kota atau dibawa ke pengadilan niaga. Jika Mall Tatura direduksi ke pemodal lain, dipastikan Kepemilikan saham mayoritas Mall Tatura berada di tangan orang luar.
Sementara, jika saham itu diambilalih oleh pemerintah kota, maka Mall Tatura masih dikendalikan oleh orang lokal, di bawah kepengawasan Pemerintah Kota Palu. Sedangkan jika dibawa ke pengadilan niaga oleh pihak ketiga, maka PT CNE akan dinyatakan pailit.
“Pemerintah Kota Palu menawarkan untuk mereduksi saham milik PT CNE di Mall Tatura itu, kemudian semua hutangnya dibayarkan karena sudah jatuh tempo,” kata Tony Tombolotutu---sapaan akarab Ketua DPRD Kota Palu itu.
Menurut Tony Tombolotutu, kepemilikan saham di Mall Tatura Palu itu adalah PT CNE dan Pemerintah Kota Palu. Besar saham yang dimiliki PT CNE adalah 57 persen sementara pemerintah Kota Palu sebesar 43 persen atau sebesar Rp 73 Miliar.
Walikota Palu, Rusdy Mastura, yang dikonfirmasi terpisah, mengatakan saham 34 persen yang dimiliki Pemkot Palu itu berupa asset, sedangkan pihak PT CNE dalam bentuk modal. Tapi karena pihak perusahaan itu terbentuk masalah hutang bank, maka Pemkot Palu akan membeli saham mereka dengan membayar hutang di bank, maka jadilah seluruh saham Mall Tatura direduksi menjadi saham Pemkot Palu.
Presiden Direktur PT CNE, Karman Karim menegaskan, sebenarnya pihaknya bukan tidak mampu menyelesaikan hutang, tap karena pihak bank telah memberikan batas waktu, sehingga dengan sangat terpaksa menjual saham Mall Tatura kepada pihak lain.
Awalnya ditawarkan kepada salah satu PT Bella di Ternate, tapi karena perusahaan itu mau membeli semua saham termasuk saham Pemkot Palu, sehingga tidak tercapai kesepakatan. Akhirnya, saham itu ditawarkan kepada Pemerintah Kota Palu dan mereka bersedia. "Dan setelah itu, saham tersebut diserahkan kepada Perusahaan Daerah Kota Palu," kata Karman Karim.
Sementara itu, Marten Sibarani, salah seorang anggota Tim Percepatan Pembangunan Kota Palu, mengatakan, Mall Tatura harus berbasis ekonomi kerakyaratan. Itu dimaksudkan agar Mall Tatura juga bisa dinikmati oleh semua kalangan, utamanya kalangan ekonomi bawah. "Artinya, ada peluang bagi masyarakat kecil untuk turut berpartisipasi di Mall Tatura Palu," ujarnya.
Data yang berhasil dihimpun Jurnal Nasional menyebutkan, total hutang PT Citra Nuansa Elok (PT CNE) kepada pihak ketiga, mencapai Rp 41 miliar, dengan rincian Rp 29 miliar ke bank dan sekitar Rp 12 miliar ke pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut adalah PT Cipta Beton Sinar Perkasa (CBSP) selaku kontraktor yang mengerjakan struktur bangunan Mall Tatura dengan jumlah utang sekitar Rp 1,3 miliar.
Sedangkan modal awal dari PT CNE terdiri dari 43 persen milik Pemkot dan 57 persen milik Supratman dan Hidayat selaku Komisaris dan Direktur PT CNE dengan total nilai saham sebesar Rp48 miliar. Saham milik Pemkot Palu di mall tersebut dalam bentuk aset berupa tanah, sedangkan modal milik Supratman dan Hidayat ada dalam bentuk tunai dan ada pula dalam bentuk aset.
Sehingga ketika dimasukkan dalam penyertaan modal maka seluruh aset tersebut diubah statusnya menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) dan atas nama PT CNE. Hal tersebut tentunya disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Untuk itu Pemkot Palu juga merupakan bagian dari PT CNE, karena perusahaan itu adalah perusahaan patungan antara Pemkot, Supratman dan Hidayat.
Ketika ingin membangun Mal Tatura, yang membutuhkan pembiayaan maka diajukanlah permohonan kredit ke bank. Kredit yang diajukan berdasarkan plafon anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambarnya, sebesar Rp 48 miliar, namun yang mampu dibiayai oleh bank hanya sebesar Rp 32 miliar. Sementara yang sempat dicairkan oleh bank hanya sebesar Rp 29 miliar. Kredit yang dicairkan oleh bank itu bukan merupakan modal kerja tetapi adalah kredit konstruksi.
Dari jumlah modal tersebut, berdasarkan hasil penilaian lembaga apresial terhadap aset Mall Tatura, mulai dari bangunan, tanah serta peralatan saat ini, telah mencapai hampir Rp 100 miliar. Artinya jika Pemkot Palu dapat menyelesaikan utang PT CNE sekitar Rp 41 miliar, maka Pemkot jelas akan sangat beruntung.
Pengambilalihan saham milik PT CNE itu, disebabkan perusahaan tersebut terlilit hutang terhadap pihak ketiga. Pemerintah Kota Palu berniat membayarkan hutang yang berjumlah miliaran rupiah itu.
Ketua DPRD Kota Palu, Mulhanan Tombolotutu mengatakan, rencana pengambilalihan saham Mall Tatura itu, merupakan bagian dari penyehatan managemen Mall Tatura. Tapi bukan karena managemen pusat perbelanjaan terlengkap dan pertama di Sulawesi Tenagh dalam kondisi kritis, tapi karena pemilik saham mayoritas itu, sedang dalam proses penyelesaian hutang terhadap pihak ketiga.
Menurut Mulhanan Tombolotutu, hutang-hutang itu harus dibayarkan dengan beberapa pilihan. Antara lain mereduksi saham PT CNE kepada investor lain, diambilalih pemerintah kota atau dibawa ke pengadilan niaga. Jika Mall Tatura direduksi ke pemodal lain, dipastikan Kepemilikan saham mayoritas Mall Tatura berada di tangan orang luar.
Sementara, jika saham itu diambilalih oleh pemerintah kota, maka Mall Tatura masih dikendalikan oleh orang lokal, di bawah kepengawasan Pemerintah Kota Palu. Sedangkan jika dibawa ke pengadilan niaga oleh pihak ketiga, maka PT CNE akan dinyatakan pailit.
“Pemerintah Kota Palu menawarkan untuk mereduksi saham milik PT CNE di Mall Tatura itu, kemudian semua hutangnya dibayarkan karena sudah jatuh tempo,” kata Tony Tombolotutu---sapaan akarab Ketua DPRD Kota Palu itu.
Menurut Tony Tombolotutu, kepemilikan saham di Mall Tatura Palu itu adalah PT CNE dan Pemerintah Kota Palu. Besar saham yang dimiliki PT CNE adalah 57 persen sementara pemerintah Kota Palu sebesar 43 persen atau sebesar Rp 73 Miliar.
Walikota Palu, Rusdy Mastura, yang dikonfirmasi terpisah, mengatakan saham 34 persen yang dimiliki Pemkot Palu itu berupa asset, sedangkan pihak PT CNE dalam bentuk modal. Tapi karena pihak perusahaan itu terbentuk masalah hutang bank, maka Pemkot Palu akan membeli saham mereka dengan membayar hutang di bank, maka jadilah seluruh saham Mall Tatura direduksi menjadi saham Pemkot Palu.
Presiden Direktur PT CNE, Karman Karim menegaskan, sebenarnya pihaknya bukan tidak mampu menyelesaikan hutang, tap karena pihak bank telah memberikan batas waktu, sehingga dengan sangat terpaksa menjual saham Mall Tatura kepada pihak lain.
Awalnya ditawarkan kepada salah satu PT Bella di Ternate, tapi karena perusahaan itu mau membeli semua saham termasuk saham Pemkot Palu, sehingga tidak tercapai kesepakatan. Akhirnya, saham itu ditawarkan kepada Pemerintah Kota Palu dan mereka bersedia. "Dan setelah itu, saham tersebut diserahkan kepada Perusahaan Daerah Kota Palu," kata Karman Karim.
Sementara itu, Marten Sibarani, salah seorang anggota Tim Percepatan Pembangunan Kota Palu, mengatakan, Mall Tatura harus berbasis ekonomi kerakyaratan. Itu dimaksudkan agar Mall Tatura juga bisa dinikmati oleh semua kalangan, utamanya kalangan ekonomi bawah. "Artinya, ada peluang bagi masyarakat kecil untuk turut berpartisipasi di Mall Tatura Palu," ujarnya.
Data yang berhasil dihimpun Jurnal Nasional menyebutkan, total hutang PT Citra Nuansa Elok (PT CNE) kepada pihak ketiga, mencapai Rp 41 miliar, dengan rincian Rp 29 miliar ke bank dan sekitar Rp 12 miliar ke pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut adalah PT Cipta Beton Sinar Perkasa (CBSP) selaku kontraktor yang mengerjakan struktur bangunan Mall Tatura dengan jumlah utang sekitar Rp 1,3 miliar.
Sedangkan modal awal dari PT CNE terdiri dari 43 persen milik Pemkot dan 57 persen milik Supratman dan Hidayat selaku Komisaris dan Direktur PT CNE dengan total nilai saham sebesar Rp48 miliar. Saham milik Pemkot Palu di mall tersebut dalam bentuk aset berupa tanah, sedangkan modal milik Supratman dan Hidayat ada dalam bentuk tunai dan ada pula dalam bentuk aset.
Sehingga ketika dimasukkan dalam penyertaan modal maka seluruh aset tersebut diubah statusnya menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) dan atas nama PT CNE. Hal tersebut tentunya disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Untuk itu Pemkot Palu juga merupakan bagian dari PT CNE, karena perusahaan itu adalah perusahaan patungan antara Pemkot, Supratman dan Hidayat.
Ketika ingin membangun Mal Tatura, yang membutuhkan pembiayaan maka diajukanlah permohonan kredit ke bank. Kredit yang diajukan berdasarkan plafon anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambarnya, sebesar Rp 48 miliar, namun yang mampu dibiayai oleh bank hanya sebesar Rp 32 miliar. Sementara yang sempat dicairkan oleh bank hanya sebesar Rp 29 miliar. Kredit yang dicairkan oleh bank itu bukan merupakan modal kerja tetapi adalah kredit konstruksi.
Dari jumlah modal tersebut, berdasarkan hasil penilaian lembaga apresial terhadap aset Mall Tatura, mulai dari bangunan, tanah serta peralatan saat ini, telah mencapai hampir Rp 100 miliar. Artinya jika Pemkot Palu dapat menyelesaikan utang PT CNE sekitar Rp 41 miliar, maka Pemkot jelas akan sangat beruntung.
TNLL, Lokasi Wisata Terbaik di Sulteng
Sulawesi Tengah memiliki potensi wisata yang cukup beragam, mulai dari laut hingga hutan. Mungkin terlalu banyak untuk dirinci satu per satu. Namun yang pasti, yang sudah dikenal selama ini adalah Pulau Togean di Kabupaten Tojo Una-Una, Danau Poso di Kabupaten Poso, situs-situs megalith di Kabupaten Poso dan Donggala, Pantai Pasir Putih di Tanjung Karang, Donggala, dan Taman Nasional Lore Lindu di Donggala dan Poso.Hanya saja, semua potensi wisata itu belum tergali maksimal, sehingga nyaris tidak terlalu dikenal oleh pihak luar, kecuali beberapa saja yang sudah dikenal hingga ke manca negara.
Padahal, Pemerintah Sulawesi Tengah, mestinya menjadikan Taman Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) yang merupakan cagar biosfer dunia itu, sebagai pintu masuk untuk mempromosikan pariwisata di daerah ini.
TNLL memang terletak di dua wilayah kabupaten yaitu di Kabupaten Donggala (Kecamatan Kulawi, Sigibiromaru, Palolo, Pipikoro) dan di Kabupaten Poso (Kecamatan Lore Utara, Lore Selatan, Lore Tengah). Di tujuh kecamatan tersebut terdapat tiga kawasan lindung, yaitu Suaka Margasatwa Lore Kalamanta, Hutan Wisata dan Hutan Lindung Danau Lindu, dan Suaka Margasatwa Lore Lindu yang kemudian bergabung menjadi Taman Nasional Lore Lindu. Penetapannya dilakukan pada saat berlangsungnya Kongres Taman Nasional Sedunia, Denpasar, Bali, 1982. Saat ini luas kawasan taman nasional tersebut sekitar 217.991,18 hektare.
Banyak yang mengakui, bahwa TNLL itu memiliki keunikan tersendiri, karena banyak fauna dan flora tidak ditemukan di taman nasional lain di dunia, tapi dengan mudah ditemukan TNLL. Bahkan, kanguru yang selama ini dikenal di Australia, bisa dilihat di TNLL. Tidak hanya itu, masih ada juga jenis tanaman yang bernama Wanga (Figafeta filaris Sp.). Tanaman ini merupakan jenis palma endemik Sulawesi yang tumbuh pada ketinggian 300-1000 meter di bawah permukaan laut.
Jenis tanaman lain yang oleh masyarakat lokal menyebutnya dengan Leda (Eucalyptus deglupta) yang banyak dijumpai di Australia, banyak bertebaran di hutan TNLL. Tanaman ini memiliki bau yang harum sehingga seringkali dijadikan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan kosmetik.
Sementara potensi fauna di Taman Nasional Lore Lindu juga tidak kalah kayanya dengan potensi floranya. Sejumlah satwa yang dapat kita jumpai di kawasan lindung tersebut, di antaranya anoa (Anoa quarlesi, anoa depressicornis), babi rusa (Babyrousa babyrusa), babi sulawesi (Sus celebensis), Macaca tonkeana, Phalanger ursinus, kus-kus sulawesi (P. celebencis), tarsius sulawesi (Tarsius spectrum) dan rusa (Cervus timorensis).
Anoa, binatang yang nyaris mirip dengan kerbau ini berbulu lebat, warnanya cokelat muda sampai cokelat tua atau hitam. Populasi anoa ini sedang menuju kepunahan akibat diburu oleh masyarakat. Tarsius atau kera hantu, merupakan salah satu primata terkecil di dunia, beratnya hanya 100 g dengan panjang badan 10 centimeter dari kepala dan panjang ekor 20 centimeter. Tarsius ini memiliki banyak jenis, salah satunya tarsius dianae yang diidentifikasikan sebagai satwa asli (endemik) kawasan Taman Nasional Lore Lindu.
Pihak The Nature Conservancy (TNC) Sulawesi Tengah menyebutkan, selain hewan mamalia, di kawasan lindung tersebut juga hidup bermacam-macam reptil, ikan, burung, dan amfibi. Pun dengan serangga, ribuan jenis serangga. Sayangnya, kebanyakan dari serangga ini belum berhasil diidentifikasi.
"TNLL memang kaya akan flora dan fauna. Itulah yang membuat kawasan konservasi alam ini menjadi yang terbesar di dunia," kata Ismet Khaeruddin, direktur TNC Sulawesi Tengah kepada Jurnal Nasional, Senin (14/1) sore.
Selama ini, kawasan TNLL masih sebatas wisata ilmiah saja berupa penelitian sejumlah LSM dan para calon doktor serta magister Biologi baik dari dalam maupun luar negeri. Bahkan, Universitas Tadulako Palu, bekerjasama dengan STORMA dari Jerman untuk melakukan penelitian di kawasan ini. STORMA merupakan kerja sama penelitian bidang stabilitas pinggiran hutan tropis yang didanai oleh Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) atau masyarakat peduli lingkungan di Jerman.
Padahal, jika dikembangkan, kawasan ini juga bisa menjadi wisata pengamatan burung. TNC Sulteng mencatat, tercatat ada 224 jenis burung yang hidup di TNLL, dan 97 jenis di antaranya merupakan burung endemik Sulawesi. Antara lain jenis burung itu adalah Nuri Sulawesi (Tanygnatus sumatrana), Loriculus exilis, Trichologssus platurus, Cacatua sulphurea, Rangkong (Buceros rhinoceros dan Aceros cassidix), Pecuk ular (Anhinga rufa), Rallus plateni, Scolopax celebencis, Tyto inexspectata, Geomalia heinrichi, Macrocephalon maleo, Megapodius frecycynent.
"Makanya, kawasan ini sangat dikenal sebagai kawasan suaka burung yang penting," ujar Ismet Khaeruddin.***
Friday, January 18, 2008
Mall Tatura Palu Dibongkar Pencuri
Mall Tatura Palu, sebuah pusat perbelanjaan terbesar di Kota Palu,Sulawesi Tengah, Jumat (18/1) dini hari dibongkar maling. Barang dagangan seperti hand phone di sejumlah outlet di mall ini digasak maling.
Pemilik dan karyawan outlet baru mengetahui kalau mall itu dibongkar, setelah pagi hari mereka datang untuk membuka dagangan mereka. Mereka sangat terkejut, karena outlet yang terletak di lantai tiga dan empat itu berantakan. Meja-meja kasir juga terbuka. Diduga, laci kasir itu dibuka paksa oleh pencuri. Belum diketahui jumlah kerugian akibat pencurian itu.
Aparat Polres Palu yang dipimpin Kapolres Palu AKBP Sunarto yang tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) beberapa saat setelah dihubungi, langsung melakukan penyidikan. Polisi memasang police line di sejumlah titik untuk menghalangi pengunjung mall mendekati TKP.
Polisi juga segera melakukan identifikasi. Sejumlah tempat yang dibongkar diperiksa satu per satu untuk mendapatkan jejak pelaku pencurian. Polisi juga mengumpulkan data barang-barang yang dicuri. Di lantai IV, polisi menemukan jejak kaki di dinding menuju bagian atap mall.
Diduga pelaku pencurian melarikan diri melalui atap mall dengan memanjat dinding di lantai IV ini. Sebelumnya, diduga pencuri bersembunyi saat mall akan ditutup Kamis (17/1) malam. Pencurian dilakukan jumat dini hari setelah mall sepi.
Hingga Jumat sore, polisi belum menemukan pelaku pencurian. Namun,untuk memudahkan penyidikan, sejumlah petugas keamanan mall yang bertugas Kamis malam hingga Jumat pagi, dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Mereka dimintai keterangan seputar aktivitas mereka saat bertugas malam harinya.
Karman Karim, direktur Mall Tatura Palu, yang dikonfirmasi mengatakan, peristiwa ini yang pertama kalinya terjadi di pusat perbelanjaan itu. Menurutnya, pencuri itu tidak akan bisa masuk, karena pengamanan dilakukan dengan sangat ketat. Pengamanan tidak hanya dilakukan di bagian depan mall, tapi juga di belakang dan di samping kiri kanan.
"Kemungkinan saja pencuri itu sudah bersembunyi sebelumnya, dengan pura-pura menjadi pengunjung. Pada saat mall sudah tutup itulah, mereka kemudian beraksi dan keluar saat petugas keamanan lalai," kata Karman Karim.
Tapi, Karman Karim mengatakan bahwa itu hanya dugaannya saja. Selanjutnya pihak manajemen mall menyerahkan sepenuhnya kepada polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Pemilik dan karyawan outlet baru mengetahui kalau mall itu dibongkar, setelah pagi hari mereka datang untuk membuka dagangan mereka. Mereka sangat terkejut, karena outlet yang terletak di lantai tiga dan empat itu berantakan. Meja-meja kasir juga terbuka. Diduga, laci kasir itu dibuka paksa oleh pencuri. Belum diketahui jumlah kerugian akibat pencurian itu.
Aparat Polres Palu yang dipimpin Kapolres Palu AKBP Sunarto yang tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) beberapa saat setelah dihubungi, langsung melakukan penyidikan. Polisi memasang police line di sejumlah titik untuk menghalangi pengunjung mall mendekati TKP.
Polisi juga segera melakukan identifikasi. Sejumlah tempat yang dibongkar diperiksa satu per satu untuk mendapatkan jejak pelaku pencurian. Polisi juga mengumpulkan data barang-barang yang dicuri. Di lantai IV, polisi menemukan jejak kaki di dinding menuju bagian atap mall.
Diduga pelaku pencurian melarikan diri melalui atap mall dengan memanjat dinding di lantai IV ini. Sebelumnya, diduga pencuri bersembunyi saat mall akan ditutup Kamis (17/1) malam. Pencurian dilakukan jumat dini hari setelah mall sepi.
Hingga Jumat sore, polisi belum menemukan pelaku pencurian. Namun,untuk memudahkan penyidikan, sejumlah petugas keamanan mall yang bertugas Kamis malam hingga Jumat pagi, dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Mereka dimintai keterangan seputar aktivitas mereka saat bertugas malam harinya.
Karman Karim, direktur Mall Tatura Palu, yang dikonfirmasi mengatakan, peristiwa ini yang pertama kalinya terjadi di pusat perbelanjaan itu. Menurutnya, pencuri itu tidak akan bisa masuk, karena pengamanan dilakukan dengan sangat ketat. Pengamanan tidak hanya dilakukan di bagian depan mall, tapi juga di belakang dan di samping kiri kanan.
"Kemungkinan saja pencuri itu sudah bersembunyi sebelumnya, dengan pura-pura menjadi pengunjung. Pada saat mall sudah tutup itulah, mereka kemudian beraksi dan keluar saat petugas keamanan lalai," kata Karman Karim.
Tapi, Karman Karim mengatakan bahwa itu hanya dugaannya saja. Selanjutnya pihak manajemen mall menyerahkan sepenuhnya kepada polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Tuesday, January 15, 2008
Pemerintah Cairkan Dana hampir Rp 1 Triliun Untuk Sulawesi
Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto, menegaskan, tahun 2008 ini Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan Mandiri (PNPM) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 13 triliun. Anggaran sebesar itu, akan disalurkan ke daerah-daerah hingga ke pedesaan sebagai penguatan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
"Dana sebesar itu, akan disalurkan ke Sulawesi sebesar lebuh Rp 1 triliun. Jadi, saya titipkan kepada seluruh Gubernur se Sulawesi agar laksanakanlah program PNPM ini dengan baik agar tetap sasaran untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia," tegas Mendagri Mardiyanto, pada opening ceremony Sulawesi Summit IV dan Forum Parlemen Sulawesi I di Comvention Hall Silae Beach Palu, (14/1) malam.
Dana sebesar lebih Rp 1 triliun itu, dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang akan disalurkan ke Sulawesi Utara sebesar Rp 28,18 miliar, Sulawesi Tengah Rp 132,66 miliar, Sulawesi Selatan 291,06 miliar, Sulawesi Barat Rp 53,85 miliar, Sulawesi Tenggara Rp 103,38 miliar dan Provinsi Gorontalo akan disalurkan sebesar Rp 53,11 miliar.
Data yang Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara menyebutkan, dari jumlah penduduk sekitar 2.154.234 jiwa, terdapat jumlah masyarakat miskin tahun 2006 sebanyak 10,7 persen, sedangkan tahun 2007 meningkat menjadi 11,42 persen atau 250.100 orang.
Di Sulawesi Tengah, jumlah penduduk tercatat menurut BPS sekitar 1.430.631 jiwa. Dari jumlah itu, tercatat angka orang miskin sebanyak 143.761 jiwa. Jumlah orang miskin terbanyak ada di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan jumlah orang miskin 83.000 jiwa atau 57,7 persen.
Di Sulawesi Selatan, data hingga Juni 2006, tercatat jumlah penduduk sebanyak 7.520.204 jiwa. Tapi tidak ada laporan secara pasti seberapa besar jumlah orang miskin di provinsi itu. Sedangkan di Provinsi Sulawesi Barat, dengan jumlah penduduk sebanyak 62.713 jiwa, jumlah penduduk miskinnya pada bulan Maret 2007 sebanyak 189,9 ribu orang. Jumlah tersebut tersebar di pedesaan sebanyak 55,1 ribu orang di daerah perkotaan 134,8 ribu orang.
Sedangkan di Provinsi Gorontalo, tercatat penduduk miskin sebanyak 29.01 persen atau sekitar 259.100 jiwa. Data lain menunjukkan, sebanyak 2.384 anak putus Sekolah Dasar, 735 anak putus SMP/MTs dan 12,29 persen atau 45.360 orang angkatan kerja menjadi penganggur terbuka.
Rendahnya tingkat kesehatan antara lain dapat diukur dari tingginya persentasi bayi dengan status gizi buruk yakni 21,66 persen pada tahun 2003 dan tingginya angka kematian yakni 77 bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2002. Kedua angka tersebut merupakan peringkat tertinggi nasional.
Asisten Deputi Menko Kesra urusan Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan, Wahnarno Hadi, ketika berbicara pada Sulawesi Summit IV dan Forum Parlemen Sulawesi I di Palu (15/1) pagi, mengatakan agar anggaran penanggulangan kemiskinan 2008 untuk PNPM Mandiri tersebut akan disalurkan ke daerah-daerah, dan pelaksanaannya di bawah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan,” kata Wahnarno Hadi.
Oleh karena itu, Wahnarno Hado mengingatkan, agar seluruh kepala daerah se Sulawesi dapat memberikan dukungan secara partisipatif untuk program PNPM Mandiri ini, karena merupakan komitmen bersama.
Dukungan itu, katanya, selain dengan membentuk lembaga yang bernama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) juga harus membentuk Tim Koordinasi PNPM Mandiri yang di bawah koordinasi oleh TKPD. Tim ini nantinya yang akan melakukan pengendalian program, pelaksanaan dan pengawasa program penanggulangan kemiskinan.
"Tapi yang paling penting adalah segeralah menjalin kemitraan dengan pihak swasta untuk mendorong bantuan bagi penduduk miskin di daerah masing-masing," tandas Wahnarno Hadi.***
"Dana sebesar itu, akan disalurkan ke Sulawesi sebesar lebuh Rp 1 triliun. Jadi, saya titipkan kepada seluruh Gubernur se Sulawesi agar laksanakanlah program PNPM ini dengan baik agar tetap sasaran untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia," tegas Mendagri Mardiyanto, pada opening ceremony Sulawesi Summit IV dan Forum Parlemen Sulawesi I di Comvention Hall Silae Beach Palu, (14/1) malam.
Dana sebesar lebih Rp 1 triliun itu, dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang akan disalurkan ke Sulawesi Utara sebesar Rp 28,18 miliar, Sulawesi Tengah Rp 132,66 miliar, Sulawesi Selatan 291,06 miliar, Sulawesi Barat Rp 53,85 miliar, Sulawesi Tenggara Rp 103,38 miliar dan Provinsi Gorontalo akan disalurkan sebesar Rp 53,11 miliar.
Data yang Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara menyebutkan, dari jumlah penduduk sekitar 2.154.234 jiwa, terdapat jumlah masyarakat miskin tahun 2006 sebanyak 10,7 persen, sedangkan tahun 2007 meningkat menjadi 11,42 persen atau 250.100 orang.
Di Sulawesi Tengah, jumlah penduduk tercatat menurut BPS sekitar 1.430.631 jiwa. Dari jumlah itu, tercatat angka orang miskin sebanyak 143.761 jiwa. Jumlah orang miskin terbanyak ada di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan jumlah orang miskin 83.000 jiwa atau 57,7 persen.
Di Sulawesi Selatan, data hingga Juni 2006, tercatat jumlah penduduk sebanyak 7.520.204 jiwa. Tapi tidak ada laporan secara pasti seberapa besar jumlah orang miskin di provinsi itu. Sedangkan di Provinsi Sulawesi Barat, dengan jumlah penduduk sebanyak 62.713 jiwa, jumlah penduduk miskinnya pada bulan Maret 2007 sebanyak 189,9 ribu orang. Jumlah tersebut tersebar di pedesaan sebanyak 55,1 ribu orang di daerah perkotaan 134,8 ribu orang.
Sedangkan di Provinsi Gorontalo, tercatat penduduk miskin sebanyak 29.01 persen atau sekitar 259.100 jiwa. Data lain menunjukkan, sebanyak 2.384 anak putus Sekolah Dasar, 735 anak putus SMP/MTs dan 12,29 persen atau 45.360 orang angkatan kerja menjadi penganggur terbuka.
Rendahnya tingkat kesehatan antara lain dapat diukur dari tingginya persentasi bayi dengan status gizi buruk yakni 21,66 persen pada tahun 2003 dan tingginya angka kematian yakni 77 bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2002. Kedua angka tersebut merupakan peringkat tertinggi nasional.
Asisten Deputi Menko Kesra urusan Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan, Wahnarno Hadi, ketika berbicara pada Sulawesi Summit IV dan Forum Parlemen Sulawesi I di Palu (15/1) pagi, mengatakan agar anggaran penanggulangan kemiskinan 2008 untuk PNPM Mandiri tersebut akan disalurkan ke daerah-daerah, dan pelaksanaannya di bawah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan,” kata Wahnarno Hadi.
Oleh karena itu, Wahnarno Hado mengingatkan, agar seluruh kepala daerah se Sulawesi dapat memberikan dukungan secara partisipatif untuk program PNPM Mandiri ini, karena merupakan komitmen bersama.
Dukungan itu, katanya, selain dengan membentuk lembaga yang bernama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) juga harus membentuk Tim Koordinasi PNPM Mandiri yang di bawah koordinasi oleh TKPD. Tim ini nantinya yang akan melakukan pengendalian program, pelaksanaan dan pengawasa program penanggulangan kemiskinan.
"Tapi yang paling penting adalah segeralah menjalin kemitraan dengan pihak swasta untuk mendorong bantuan bagi penduduk miskin di daerah masing-masing," tandas Wahnarno Hadi.***
Terjadi Disparitas Pembangunan, Kepala Daerah Se-Sulawesi Bertemu
Para Gubernur, Bupati, Walikota dan Ketua DPRD se Sulawesi, menilai bahwa telah terjadi disparitas tingkat pembangunan antara Sulawesi dan pulau-pulau di Jawa, kondisi infrastruktur wilayah yang sangat terbatas dan lemahnya investasi swasta di daerah ini.
Disparitas itu sangat terlihat, karena adanya kebijakan yang belum merata di segala bidang. Karena itulah, para kepala daerah dan pimpinan DPRD se Sulawesi ini bertemu di Palu, Sulawesi Tengah untuk membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan soal tersebut.
Pertemuan yang berlangsung sejak tanggal 14 Januari 2008 itu, membahas berbagai kebijakan di Sulawesi, termasuk penandatanganan kesepakatan untuk mengerjakan sejumlah program besar, salah satunya adalah pengelolaan Teluk Tomini, yang disepakati antara Gubernur Sulawesi Tengah, Bandjela Paliudju dan dan Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad.
Pengelolaan Teluk Tomini itu menjadi sangat penting, karena teluk yang memiliki luas sekitar 411.373 hektar itu, telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu kekayaan dunia yang patut dilindungi, karena menyimpan potensi laut yang sangat menjanjikan. Potensi perikanan di teluk ini saja, mencapai sekitar 330.000 ton per tahun. Yang dapat dikelola secara lestari sekitar 214.000 ton per tahun.
Sedangkan jenis ikan yang banyak dicari adalah jenis ikan pelagis besar dan ikan tuna sekitar 10.000 ton per tahun, ikan cakalang 14.000 ton per tahun. Juga terdapat jenis ikan seperti tongkol, sunu, baronang, kakap laut. Dan hasil laut lainnya seperti biji mutiara, teripang, udang dan rumput laut.
"Ini merupakan potensi yang sangat besar, sehingga perlu dikelola maksimal demi kepentingan seluruh Sulawesi," kata Fadel Muhammad, gubernur Gorontalo usai acara opening ceremony, Sulawesi Summit IV dan Forum Parlemen Sulawesi I di Silae Beah Convention Hall, Palu, (14/1) malam.
Gubernur Sulawesi Tengah, Bandjela Paliudju melaporkan, potensi penangkapan ikan di laut lepas Sulawesi Tengah (Teluk Tomini) dan budi daya perikanan, diperkirakan dapat menghasilkan 213.774 ton ikan per tahun. Namun, hingga tahun 2006, potensi tersebut baru bisa dimanfaatkan sekitar 72,21 persen atau sebanyak 154.370,06 ton per tahunnya.
Potensi perikanan laut ini juga, kata Paliudju, dibagi dalam tiga zona. Zona I di Selat Makassar/Laut Sulawesi) sebesar 929.700 ton, Zona II (Teluk Tomini) sebesar 595.620 ton dan Zona III di Teluk Tolo sebesar 68.456 ton.
Demikian halnya dengan potensi perairan umum seperti danau, rawa dan sungai, menurut Gubernur Paliudju, diperkirakan dapat menghasilkan sekitar 75,643 ton ikan setiap tahun, tetapi yang bisa dikelola hanya sekitar 0,45 persen atau hanya 342 ton pada tahun 2006.
Gubernur Paliudju juga melaporkan, untuk budi daya ikan seperti tambak, kolam, sawah dan kerambah, telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hingga tahun 2006, telah mencapai sedikitnya 48.969,58 ikan per tahun. "Ini potensi yang sangat menjanjikan bagi perkembangan daerah. Makanya, agar ini bisa dikelola maksimal, perlu dikerjasamakan dengan provinsi lain. Karena Gorontalo yang terdekat, sehingga kami bekerjasama dengan mereka," kata Gubernur Paliudju.
Bukan hanya itu, para kepala daerah se Sulawesi ini juga berobsesi membangun Terusan Katulistiwa yang berpusat di wilayah barat Sulawesi Tengah, untuk menghubungkan sejumlah kawasan di Sulawesi, serta menjadi jalur perdagangan antara pulau di Indonesia dan ke luar negeri seperti Singapura, Philipina dan Brunei Darussalam.
Untuk kepentingan itu, Fadel Muhammad mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu dengan pihak Singapura dan Hyundai Korea, untuk ikut berinvestasi membangun Terusan Katulistiwa itu. "Saya yakin, program kerjasama ini akan berjalan sukses dan akan sangat menguntungkan Sulawesi," katanya.
KONFLIK POSO DAN SEJARAH BKPRS
Sulawesi Summit yang dilaksanakan di Palu itu merupakan agenda tetap sebuah lembaga yang bernama Badan Kerjasama Pembangunan Regional SUlawesi (BKPRS). Pertemuan ini sudah yang ke sekian kalinya.
Pertemuan pertama dilaksanakan tanggal 15 September 1998 di Makassar, Sulawesi Selatan, dua tahun kemudian di Manado, Sulawesi Utara, tahun berikutnya dilaksanakan di Tentena, Poso, Sulawesi Tengah, beberapa bulan kemudian dilanjutkan di Makassar, setahun kemudian pertemuan lagi di Palu, empat tahun berikutnya di Kendari, dan sekarang dilaksanakan di Palu, Sulawesi Tengah. Kantor lembaga ini berkedudukan di Makassar
"Cikal bakal berdirinya Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) ini, karena adanya konflik Poso. Saat ini para gubernur se Sulawesi bertemu untuk membicarakan soal penyelesaian konflik, kemudian bersepakat membentuk BKPRS," kata Ketua Dewan Pembina BKPRS, Ali MAzi.
Seiring dengan waktu, BKPRS kemudian telah melaksanakan sejumlah program penting untuk kemajuan Sulawesi. Berdasarkan executive summary, Ali Mazi melaporkan bahwa lembaga ini telah melakukan sejumlah kerjasama dengan Pemerintah DKI Jakarta untuk bidang jasa perdagangan dan agribisnis.
BKPRS juga telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk usaha industri rotan, kerjasama denganBank Eksport Indonesia (BEI) untuk persiapan pembukaan kantor perwakilan BEI di Makassar. "Bank ini bertujuan untuk memfasilitasi pembiayaan ekspor komiditi Sulawesi," kata Ali Mazi.
Selain itu, kata ALi Mazi, BKPRS telah bekerjasama dengan LSM Lestari untuk pemantapan jaringan komunikasi pengelolaan sumber daya alam di tingkat regional Sulawesi. Juga telah melaksanakan Sulawesi Expo di Jakarta.
Kegiatan ini bertujuan untuk menarik investor domestik dan Foreign Direct Investment, yang diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi di Sulawesi, khususnya di bidang perdagangan, komoditas, hasil-hasil industri dan pertambangan serta pariwisata, dan kegiatan lain adalah program pengembangan Master Plan Sulawesi.
BKPRS juga telah menjalin kerjasama dengan lembaga luar negeri. Antara lain dengan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), untuk mendotong penyusunan Visi Industru Sulawesi 2010 yang berbasis agrobisnis dan perikanan. Kerjasama ini mulai dilaksanakan sejak 2003 hingga sekarang. Untuk itu, ada empat komoditas unggulan yang akan didorong, yakni kakao, kelapa, jagung dan perikanan.
BKPRS juga telah bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI). Kegiatan yang telah berlangsung sejak tahun 2005 lalu itu, diarahkan pada Gerakan Regional Menuju Tata Pemerintahan Daerah yang Baik (Regional Good Governance).
Ada juga Program Celebes Corn Belt (CCB) dan kerjasama dengan Canadian International Development Agency (CIDA) untuk mendukung usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). "Masih banyak kerjasama yang sudah kita lakukan dengan lembaga dunia, dan sudah menunjukkan keberhasilan. Terlalu banyak kalau saya harus jelaskan satu per satu," tandas Ali Mazi.***
Disparitas itu sangat terlihat, karena adanya kebijakan yang belum merata di segala bidang. Karena itulah, para kepala daerah dan pimpinan DPRD se Sulawesi ini bertemu di Palu, Sulawesi Tengah untuk membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan soal tersebut.
Pertemuan yang berlangsung sejak tanggal 14 Januari 2008 itu, membahas berbagai kebijakan di Sulawesi, termasuk penandatanganan kesepakatan untuk mengerjakan sejumlah program besar, salah satunya adalah pengelolaan Teluk Tomini, yang disepakati antara Gubernur Sulawesi Tengah, Bandjela Paliudju dan dan Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad.
Pengelolaan Teluk Tomini itu menjadi sangat penting, karena teluk yang memiliki luas sekitar 411.373 hektar itu, telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu kekayaan dunia yang patut dilindungi, karena menyimpan potensi laut yang sangat menjanjikan. Potensi perikanan di teluk ini saja, mencapai sekitar 330.000 ton per tahun. Yang dapat dikelola secara lestari sekitar 214.000 ton per tahun.
Sedangkan jenis ikan yang banyak dicari adalah jenis ikan pelagis besar dan ikan tuna sekitar 10.000 ton per tahun, ikan cakalang 14.000 ton per tahun. Juga terdapat jenis ikan seperti tongkol, sunu, baronang, kakap laut. Dan hasil laut lainnya seperti biji mutiara, teripang, udang dan rumput laut.
"Ini merupakan potensi yang sangat besar, sehingga perlu dikelola maksimal demi kepentingan seluruh Sulawesi," kata Fadel Muhammad, gubernur Gorontalo usai acara opening ceremony, Sulawesi Summit IV dan Forum Parlemen Sulawesi I di Silae Beah Convention Hall, Palu, (14/1) malam.
Gubernur Sulawesi Tengah, Bandjela Paliudju melaporkan, potensi penangkapan ikan di laut lepas Sulawesi Tengah (Teluk Tomini) dan budi daya perikanan, diperkirakan dapat menghasilkan 213.774 ton ikan per tahun. Namun, hingga tahun 2006, potensi tersebut baru bisa dimanfaatkan sekitar 72,21 persen atau sebanyak 154.370,06 ton per tahunnya.
Potensi perikanan laut ini juga, kata Paliudju, dibagi dalam tiga zona. Zona I di Selat Makassar/Laut Sulawesi) sebesar 929.700 ton, Zona II (Teluk Tomini) sebesar 595.620 ton dan Zona III di Teluk Tolo sebesar 68.456 ton.
Demikian halnya dengan potensi perairan umum seperti danau, rawa dan sungai, menurut Gubernur Paliudju, diperkirakan dapat menghasilkan sekitar 75,643 ton ikan setiap tahun, tetapi yang bisa dikelola hanya sekitar 0,45 persen atau hanya 342 ton pada tahun 2006.
Gubernur Paliudju juga melaporkan, untuk budi daya ikan seperti tambak, kolam, sawah dan kerambah, telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hingga tahun 2006, telah mencapai sedikitnya 48.969,58 ikan per tahun. "Ini potensi yang sangat menjanjikan bagi perkembangan daerah. Makanya, agar ini bisa dikelola maksimal, perlu dikerjasamakan dengan provinsi lain. Karena Gorontalo yang terdekat, sehingga kami bekerjasama dengan mereka," kata Gubernur Paliudju.
Bukan hanya itu, para kepala daerah se Sulawesi ini juga berobsesi membangun Terusan Katulistiwa yang berpusat di wilayah barat Sulawesi Tengah, untuk menghubungkan sejumlah kawasan di Sulawesi, serta menjadi jalur perdagangan antara pulau di Indonesia dan ke luar negeri seperti Singapura, Philipina dan Brunei Darussalam.
Untuk kepentingan itu, Fadel Muhammad mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu dengan pihak Singapura dan Hyundai Korea, untuk ikut berinvestasi membangun Terusan Katulistiwa itu. "Saya yakin, program kerjasama ini akan berjalan sukses dan akan sangat menguntungkan Sulawesi," katanya.
KONFLIK POSO DAN SEJARAH BKPRS
Sulawesi Summit yang dilaksanakan di Palu itu merupakan agenda tetap sebuah lembaga yang bernama Badan Kerjasama Pembangunan Regional SUlawesi (BKPRS). Pertemuan ini sudah yang ke sekian kalinya.
Pertemuan pertama dilaksanakan tanggal 15 September 1998 di Makassar, Sulawesi Selatan, dua tahun kemudian di Manado, Sulawesi Utara, tahun berikutnya dilaksanakan di Tentena, Poso, Sulawesi Tengah, beberapa bulan kemudian dilanjutkan di Makassar, setahun kemudian pertemuan lagi di Palu, empat tahun berikutnya di Kendari, dan sekarang dilaksanakan di Palu, Sulawesi Tengah. Kantor lembaga ini berkedudukan di Makassar
"Cikal bakal berdirinya Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) ini, karena adanya konflik Poso. Saat ini para gubernur se Sulawesi bertemu untuk membicarakan soal penyelesaian konflik, kemudian bersepakat membentuk BKPRS," kata Ketua Dewan Pembina BKPRS, Ali MAzi.
Seiring dengan waktu, BKPRS kemudian telah melaksanakan sejumlah program penting untuk kemajuan Sulawesi. Berdasarkan executive summary, Ali Mazi melaporkan bahwa lembaga ini telah melakukan sejumlah kerjasama dengan Pemerintah DKI Jakarta untuk bidang jasa perdagangan dan agribisnis.
BKPRS juga telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk usaha industri rotan, kerjasama denganBank Eksport Indonesia (BEI) untuk persiapan pembukaan kantor perwakilan BEI di Makassar. "Bank ini bertujuan untuk memfasilitasi pembiayaan ekspor komiditi Sulawesi," kata Ali Mazi.
Selain itu, kata ALi Mazi, BKPRS telah bekerjasama dengan LSM Lestari untuk pemantapan jaringan komunikasi pengelolaan sumber daya alam di tingkat regional Sulawesi. Juga telah melaksanakan Sulawesi Expo di Jakarta.
Kegiatan ini bertujuan untuk menarik investor domestik dan Foreign Direct Investment, yang diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi di Sulawesi, khususnya di bidang perdagangan, komoditas, hasil-hasil industri dan pertambangan serta pariwisata, dan kegiatan lain adalah program pengembangan Master Plan Sulawesi.
BKPRS juga telah menjalin kerjasama dengan lembaga luar negeri. Antara lain dengan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), untuk mendotong penyusunan Visi Industru Sulawesi 2010 yang berbasis agrobisnis dan perikanan. Kerjasama ini mulai dilaksanakan sejak 2003 hingga sekarang. Untuk itu, ada empat komoditas unggulan yang akan didorong, yakni kakao, kelapa, jagung dan perikanan.
BKPRS juga telah bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI). Kegiatan yang telah berlangsung sejak tahun 2005 lalu itu, diarahkan pada Gerakan Regional Menuju Tata Pemerintahan Daerah yang Baik (Regional Good Governance).
Ada juga Program Celebes Corn Belt (CCB) dan kerjasama dengan Canadian International Development Agency (CIDA) untuk mendukung usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). "Masih banyak kerjasama yang sudah kita lakukan dengan lembaga dunia, dan sudah menunjukkan keberhasilan. Terlalu banyak kalau saya harus jelaskan satu per satu," tandas Ali Mazi.***
Monday, January 14, 2008
Mamuju Utara, Surga Baru di Bumi Sulawesi
Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat bakal menjadi surga baru di belahan Bumi Sulawesi. Paling tidak, itulah sebutan yang tepat bagi kabupaten yang baru berusia lebih empat tahun ini.Kabupaten ini sebelumnya, adalah bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003, kabupaten ini kemudian berdiri sendiri di bawah Provinsi Sulawesi Barat.
Bupati Mamuju Utara, Abdullah Rasyid, akhir pekan lalu, menjelaskan, kabupaten yang berpenduduk sekitar 102.322 jiwa ini memiliki sejumlah potensi yang sangat menjanjikan, mulai dari perkebunan hingga minyak dan batu bara."Hanya saja, infrastruktur kita yang belum memadai," katanya.
Menurut Abdullah Rasyid, saat ini Kabupaten Mamuju Utara memiliki luas lahan konsesi kebun kelapa sawit sebesar 42.370 hektar, luas areal yang menghasilkan sebesar 31 ribu hektar, dengan kapasitas produksi 640.300 ton per tahun dan dengan Produktivitas sebanyak 20,65 ton per tahun.
Selain itu, kelapa sawit milik masyarakat yang berproduksi seluas 10.550 haktar, dengan kapasitas produksi 211.000 ton per tahun dan dengan produktivitas 20 ton per hektar. Belum lagi kelapa dalam dengan luas areal produksi 24 ribu ton per hektar.
Lahan pertanian seluas lebih dari 160 hektar atau sekitar 43,70 persen dari luas kabupaten itu, lahan kebun kakao 28.000 hektar dengan produksi 0,6 Ton per hektar per tahun, serta hutan yang seluas 162.428 hektar atau lebih 50 persen dari luas Mamuju Utara. Karena itulah, masyarakat setempat lebih menjadikan pertanian dan perkebunan sebagai tumpuan hidup mereka.
Tidak hanya itu, Bupati Mamuju Utara, menjelaskan, ada tiga blok sumur minyak di daerahnya yang sekarang dalam tahap eksplorasi, yakni Blok Pasangkayu, Blok Surumana dan BLok Kuma. Eksplorasi minyak itu akan dilakukan oleh Marathon International Petroleum Oil, PT. Exxon Mobile dan PT Pertamina.
Untuk Marathon International Petroleum Oil, kata Bupati, memiliki lahan konsesi seluas 4.707,02 kilometer persegi, dengan nilai investasi tahap pertama lebih Rp 700 miliar. Perusahaan ini akan melakukan dua tahap eksplorasi. Tahap pertama akan berlangsung selama enam tahun dan akan diperpanjang lagi. PAda 10 tahun kemudian, perusahaan ini sudah dapat menghasilkan minyak dari antara 20 sampai 30 sumur di kawasan itu.
Bupati Abdullah Rasyid mengatakan, untuk PT Exxon Mobile, telah melakukan kegiatan serupa di Kabupaten Mamuju Utara yang juga akan mengolah Blok Migas Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara sejak Maret 2007 lalu.
Tahun ini, perusahaan tersebut akan melakukan survei seismic dengan luas wilayah sekitar 1.750 kilometer persegi, sedangkan luas blok wilayah eksplorasi sekitar 4.200 kilometer persegi. "Perusahaan ini akan melakukan pengeboran tiga sumur minyak sampai satu tahun ke depan," ujar Bupati Mamuju Utara.
Hanya saja, menurut Bupati Abdullah Rasyid, infrastruktur di daerahnya masih sangat terbatas. Hotel dan penginapan hanya ada dua, belum lagi soal energi listrik yang hanya bisa beroperasi delapan jam per hari.
Lantaran itu, pihaknya telah berupaya menggandeng sejumlah pelaku usaha untuk mendorong pembangunan infrastruktur di wilayah itu agar menjadi lebih baik. Antara lain yang sudah dijajaki adalah PT Citra Nuansa Elok (CNE) Palu dan Perusahaan Daerah Kota Palu. Dua perusahaan ini, kata Bupati Mamuju Utara, akan membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan hotel. Pihaknya, kata Bupati, sengaja menggandeng dua perusahaan di Palu ini, karena selain dari segi jarak tempuh yang sangat dekat, yakni hanya sekitar 120 kilometer dari Pasangkayu--ibukota Mamuju Utara, dua perusahaan ini telah terbukti berhasil membangun PLTU Palu dan Mall Tatura Palu.
"Dari pengalaman mereka itulah, kami sengaja mengundang mereka untuk membicarakan soal rencana pembangunan infrastruktur tersebut," kata Bupati Abdullah Rasyid.
Karman Karim, direktur Utama PT Citra Nuansa Elok, mengatakan, pihaknya akan membangun PLTMH di Mamuju Utara minimal satu mega per 1 turbin. Nilai investasinya nanti sekitar Rp 13 miliar. Nilai investasi sebesar itu, akan menjadi tanggungan bersama antara PT CItra Nuansa Elok, Perusahaan Daerah Kota Palu dan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
"Dalam waktu dekat, kami bersama Pemerintah Mamuju Utara segera membuat fisibility study, selanjutnya pekerjaan segera kami lakukan. Kami tidak sekadar membangun PLTMH saja, tapi sekaligus dengan mengurusi izin dan segala tetek bengek lainnya," kata Karman Karim.
Meski masih dalam tahap membangun berbagai sarana dan prasarana, tapi pemerintah setempat telah berani melakukan gebrakan positif dengan memberlakukan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat di daerahnya. Tidak pandang bulu, apakah masyarakatnya miskin atau kaya, yang pasti kalau mereka berobat di rumah sakit atau puskesmas,
semuanya tidak dipungut biaya. Padahal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2007 di Mamuju Utara, hanya sekitar lebih Rp 265 miliar dan Pendapatan Asli Daerah lebih Rp 20 miliar.
Pertimbangannya, menurut Bupati, pihaknya telah menganggarkan sebanyak Rp 14 miliar dari APBD Mamuju Utara di bidang kesehatan, sementara pendapatan yang diperoleh dari Dinas Kesehatan (rumah sakit) hanya sekitar Rp 90 juta per tahun.
"Jadi, antara pendapatan dan subsidi sangat tidak seimbang, sehingga saya mengambil kebijakan, lebih baik digratiskan saja," ujar Bupati Abdullah Rasyid.
Dengan begitu, walaupun usianya masih seumur jagung, tapi kabupaten ini paling tidak telah menjadi surga bagi masyarakatnya sendiri. Dan dalam waktu yang tidak lama lagi, setelah tiga blok minyak di Mamuju Utara itu sudah mulai dieksploitasi, maka Mamuju Utara akan menjadi Surga Baru di Bumi Sulawesi.
Tuesday, January 08, 2008
Dua SSK Brimob Ditarik dari Poso
Sebanyak Dua Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau sekitar 220 personel anggota Brimob dari Satuan Pelopor II Jakarta, akhirnya ditarik dari Poso untuk kembali ke kesatuannya.Kapolda Sulawesi Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Badrodin Haiti, kepada Jurnal Nasional, Selasa (8/1) di kantornya Jalan Sam Ratulangi Palu, membenarkan penarikan pasukan itu.
"Benar, Dua SSK pasukan Brimob Jakarta telah ditarik dari Poso pada Senin (7/1) kemarin. Penarikan itu karena telah berakhirnya Operasi Lantodago," kata Kapolda Sulteng.
Pasukan Brimob dari Satuan Pelopor II Jakarta itu, telah bertugas di Poso selama delapan bulan lalu. Mereka berada Bawah Kendali Operasi (BKO) Polda Sulteng dalam rangka mendukung Operasi Lantodago untuk mengamankan situasi Poso dan ikut mengejar para pelaku kekerasan.
Menurut Kapolda Sulteng, setelah ditariknya 220 personel Brimob itu, maka praktis tidak ada lagi pasukan BKO yang bertugas di Poso. Untuk menggantikannya, Polda Sulteng telah menugaskan sedikitnya Dua SSK Resimen Brimob Sulteng. Mereka berasal dari Polda Sulteng sebanyak 150 orang, Polresta Palu 50 orang ditambah 300 orang Brimob Organik Polres Poso.
Mereka inilah, kata Kapolda Badrodin Haiti, yang akan mendukung Operasi Siwagilemba yang tujuan besarnya adalah ikut mendorong beberapa kesepakatan Deklarasi Malino yang belum terealisasikan, antara lain pengembalian hak-hak keperdataan warga.
Bukan hanya itu, menurut Kapolda Badrodin, pasukan Brimob dari Polda Sulteng ini juga, akan ikut mendukung kerja-kerja rehabilitasi dan rekonstruksi Poso pasca konflik, serta melakukan pembinaan terhadap generasi baru yang oleh kelompok garis keras disebut-sebut sebagai "anak bebek".
Operasi Siwagilemba adalah operasi yang ]dikoordinir langsung oleh Kapolda Sulteng, dengan anggaran dari daerah dan hanya melibatkan sedikitnya 500 personel polisi dari Polda Sulteng dan Polres Poso. Sedangkan Operasi Lantodago dikoordinir oleh Mabes Polri dengan anggaran dari pusat serta menurunkan sedikitnya 1200 personel termasuk Bawah Kendali Operasi (BKO), maka Operasi
"Ini dua hal yang berbeda. Makanya, dalam Operasi Siwagilemba ini, kita lebih mengedepankan pendekatan persuasif dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat," kata Kapolda Badrodin Haiti.
Kapolda Sulteng menyatakan, operasi keamanan di Poso ini menjadi penting, karena saat ini tercatat masih ada sekitar tujuh orang para pelaku kekerasan di Poso, yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan belum berhasil ditangkap.
Mereka ini, kata Kapolda Sulteng, ditengarai masih berada di Poso dan beberapa di antaranya di luar Poso, termasuk di Philipina. Antara lain para DPO itu berinsial M, Id, U, I dan S.***
Puluhan Ijazah Siswa SMP di Palu Ditahan Sekolah
Lebih dari dua puluh alumni SMP Negeri 9 Palu, hingga kini belum menerima ijazah mereka, hanya karena gara-gara mereka belum melunasi beberapa pungutan yang dibebani pihak sekolah. Antara lain pungutan itu berupa iuran komite sekolah dan biaya komputer."Kami tidak akan memberikan ijazah kepada mereka jika mereka belum melunasi tunggakan itu," kata Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Palu, Ny. Sadarmi Budi Hastuti.
Khusus pembayaran komouter saja, dibebankan kepada siswa sebesar Rp 223 ribu yang diwajibkan kepada seluruh siswa SMP Negeri 9 Palu. Namun pada tahun ajaran 2007/2008, biaya komputer hanya diberlakukan kepada siswa kelas satu saja yang bukan berasal dari keluarga miskin (gakin).
Menurut Sadarmi Budi Hastuti, siswa yang tidak memiliki surat keterangan keluarga miskin (Gakin) diwajibkan membayar sejumlah kewajiban sekolah. Sebaliknya, tidak ada kewajiban kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin. "Jadi, kalau bukan dari gakin, ijazahnya akan ditahan sampai mereka melunasi pembayaran itu," katanya.
Dari hitung-hitungan uang pembayaran komputer itu, maka dana dari siswa kelas satu saja, yang berhasil dikumpulkan oleh pihak SMP Negeri 9 Palu, tercatat sebanyak Rp 60 juta setiap tahunnya. Belum lagi jika dihitung dengan siswa kelas dua dan tiga.
Tapi anehnya, dana yang dikumpulkan sebanyak itu, dengan dalih biaya komputer, tapi sampai sekarang sekolah itu hanya memiliki 10 unit komputer dan tidak dilengkapi dengan jaringan internet.
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Palu, Hamzah Rudji, yang dikonfirmasi terpisah, sangat berang mendengar informasi itu. Oleh karena itu, ia menegaskan agar pihak sekolah tidak menahan-nahan ijazah siswa yang sudah lulus.
Hamzah Rudji juga menghimbau agar semua kepala sekolah secepatnya mendata siswanya yang berasal dari Gakin, agar kasus yang terjadi di SMP Negeri 9 Palu itu tidak terjadi di sekolah-sekolah lain.
"Apa yang terjadi di SMP Negeri 9 Palu itu, justru menghambat siswa melanjutkan pendidikan. Dan itu bertentangan dengan tujuan pendidikan. Saya akan panggil kepala sekolahnya untuk meminta pertanggungjawaban," kata Hamzah Rudji.
Sunday, January 06, 2008
Setelah Hujan dan Angin, Hari Ini Palu Panas Lagi
Setelah dilanda hujan dan angin kencang pada Sabtu (5/1) siang kemarin, Kota Palu hari ini kembali panas. Bahkan, berdasarkan catatan Badan Meteorologi dan Geofisika Mutiara Palu, suhu mencapai 29 derajat celcius. Bahkan, panasnya terasa sangat menyengat.
Tapi, menurut Kepala Badan Meteorologi dan Geosfisika Palu, S Prayitno Adi, akumulasi awan yang menimbulkan hujan masih berpeluang terjadi. Kota Palu dan Sulawesi Tengah pada umumnya, kata dia, memiliki variabilitas suhu yang tidak menentu, saat panas dengan suhu antara 29 sampai 30 derajat celcius, tapi tiba-tiba bisa berubah hujan.
"Kalau panas, terkadang panas berkepanjangan. Tapi keuntungannya tidak sampai menimbulkan kekeringan. Dan kalau hujan, terkadang juga berhari-hari," katanya, Minggu (6/1).
Prayitno Adi mengatakan, karakteristik cuaca di daerah tropis memang berubah-ubah. Itulah yang mempengaruhi pihak BMG untuk sulit memprediksi cuaca secara tepat.
Seperti diberitakan, hujan deras yang disertai angin kencang, Sabtu siang hingga sore, melanda Kota Palu, Sulawesi Tengah, mengakibatkan puluhan pohon tumbang menutup badan jalan.
Angin yang bertiup kencang sekitar tiga jam sejak Pukul 12.00 Wita, juga menumbangkan tower jaringan internet milik Pemprov Sulteng di halaman Kantor Bappeda Sulteng sampai menimpa atap salah satu bangunan sampai hancur.
"Jaringan internet terpadu di lingkungan Pemprov Sulteng mati total sampai batas waktu yang belum ditentukan," kata Muhammad Ilham, pegawai Bappeda Sulteng.
Tower setinggi 42 meter milik Geonet, perusahaan penyedia jasa internet yang berlokasi di Jalan Kartini Palu Timur, juga juga patah dan menimpah bangunan di sekitarnya.
"Tower patah saat anging kencang. Kerugian ditaksir sekitar Rp50 juta, belum termasuk kerugian selama tidak beroperasi yang diperkirakan dua pekan ke depan," kata Usman Tandjung, pengelola Geonet.
Pohon tumbang yang menutup badan jalan terlihat di Jalan S Parman, Jalan Setia Budi dan Jalan Raden Saleh di Palu Timur. Dan yang paling parah di Jalan S.Parman, karena hampir semua pohon di jalan itu tumbang menutupi badan jalan. ***
Tapi, menurut Kepala Badan Meteorologi dan Geosfisika Palu, S Prayitno Adi, akumulasi awan yang menimbulkan hujan masih berpeluang terjadi. Kota Palu dan Sulawesi Tengah pada umumnya, kata dia, memiliki variabilitas suhu yang tidak menentu, saat panas dengan suhu antara 29 sampai 30 derajat celcius, tapi tiba-tiba bisa berubah hujan.
"Kalau panas, terkadang panas berkepanjangan. Tapi keuntungannya tidak sampai menimbulkan kekeringan. Dan kalau hujan, terkadang juga berhari-hari," katanya, Minggu (6/1).
Prayitno Adi mengatakan, karakteristik cuaca di daerah tropis memang berubah-ubah. Itulah yang mempengaruhi pihak BMG untuk sulit memprediksi cuaca secara tepat.
Seperti diberitakan, hujan deras yang disertai angin kencang, Sabtu siang hingga sore, melanda Kota Palu, Sulawesi Tengah, mengakibatkan puluhan pohon tumbang menutup badan jalan.
Angin yang bertiup kencang sekitar tiga jam sejak Pukul 12.00 Wita, juga menumbangkan tower jaringan internet milik Pemprov Sulteng di halaman Kantor Bappeda Sulteng sampai menimpa atap salah satu bangunan sampai hancur.
"Jaringan internet terpadu di lingkungan Pemprov Sulteng mati total sampai batas waktu yang belum ditentukan," kata Muhammad Ilham, pegawai Bappeda Sulteng.
Tower setinggi 42 meter milik Geonet, perusahaan penyedia jasa internet yang berlokasi di Jalan Kartini Palu Timur, juga juga patah dan menimpah bangunan di sekitarnya.
"Tower patah saat anging kencang. Kerugian ditaksir sekitar Rp50 juta, belum termasuk kerugian selama tidak beroperasi yang diperkirakan dua pekan ke depan," kata Usman Tandjung, pengelola Geonet.
Pohon tumbang yang menutup badan jalan terlihat di Jalan S Parman, Jalan Setia Budi dan Jalan Raden Saleh di Palu Timur. Dan yang paling parah di Jalan S.Parman, karena hampir semua pohon di jalan itu tumbang menutupi badan jalan. ***
Saturday, January 05, 2008
Hujan dan Angin Kencang, Pohon dan Tower di Palu Tumbang
Hujan deras yang disertai angin kencang, Sabtu siang hingga sore, melanda Kota Palu, Sulawesi Tengah, mengakibatkan puluhan pohon tumbang menutup badan jalan.Angin yang bertiup kencang sekitar tiga jam sejak Pukul 12.00 Wita, juga menumbangkan tower jaringan internet milik Pemprov Sulteng di halaman Kantor Bappeda Sulteng sampai menimpa atap salah satu bangunan sampai hancur.
"Jaringan internet terpadu di lingkungan Pemprov Sulteng mati total sampai batas waktu yang belum ditentukan," kata Muhammad Ilham, pegawai Bappeda Sulteng.
Tower setinggi 42 meter milik Geonet, perusahaan penyedia jasa internet yang berlokasi di Jalan Kartini Palu Timur, juga juga patah dan menimpah bangunan di sekitarnya.
"Tower patah saat anging kencang. Kerugian ditaksir sekitar Rp50 juta, belum termasuk kerugian selama tidak beroperasi yang diperkirakan dua pekan ke depan," kata Usman Tandjung, pengelola Geonet.
Akibat banyak pohon yang tumbang menutup badan jalan itu, membuat arus lalulintas di Kota Palu terganggu, karena sebagian besar pengguna jalan tidak mengetahui keberadaan pohong tumbang tersebut.
Pohon tumbang yang menutup badan jalan terlihat di Jalan S Parman, Jalan Setia Budi dan Jalan Raden Saleh di Palu Timur. Dan yang paling parah di Jalan S.Parman, karena hampir semua pohon di jalan itu tumbang menutupi badan jalan.
Tempat jualan yang berjejal di sepanjang pantai Penghibur Taman Ria Palu Barat dan Pantai Talise Palu Timur juga banyak yang rusak disapu angin kencang. Pemilik warung mulai membersihkan dan menyelamatkan barang dagangan mereka sesaat setelah angin reda.
Sebuah pesta pernikahan di Kelurahan Besusu, Palu Timur, terpaksa berhenti lebih awal, karena tenda biru penganten diterbangkan angin. Para undangan pernikahan lari berhamburan menyelamatkan diri.
Sejauh ini belum diperoleh laporan adanya korban luka maupun jiwa manusia. "Belum ada laporan korban jiwa akibat angin kencang," kata Kapolresta Palu, Ajun Komisaris Besar Polisi Sounarto, Sabtu sore.***
Wednesday, January 02, 2008
Kasus Terorisme di Sulteng Menurun
Jumlah kasus kejahatan di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2007 meningkat sembilan persen dibanding tahun 2006. Pihak Polda Sulawesi Tengah mencatat kasus kejahatan tahun 2007 itu mencapai 7.895 kasus sedangkan tahun 2006 hanya 7.250 kasus.Kapolda Sulteng Brigadir Jenderal Polisi Badrodin Haiti, kepada wartawan mengatakan, kasus kejahatan sebanyak itu, terbagi empat jenis yaitu kejahatan konvensional 7.623 kasus, kejahatan trans nasional 93 kasus, kejahatan terhadap kekayaan negara 176 kasus dan kejahatan berimplikasi kontijensi sebanyak tiga kasus.
Kapolda menjelaskan, kejahatan konvesional didominasi penganiayaan ringan sampai berat dengan 1.710 kasus, disusul pencurian dengan berbagai jenisnya sebanyak 1.657 kasus, penipuan 679 kasus dan pemerasan 399 kasus.
Kejahatan psikotropika menempati urutan teratas untuk kejahatan trans nasional dengan 77 kasus, diikuti terorisme 11 kasus, senjata api dan bahan peledak tiga kasus, serta narkotika dua kasus. Untuk kasus terorisme tahun 2007 ini menurun drastis dibanding tahun sebelum dengan 45 kasus.
Untuk kejahatan terhadap kekayaan negara, yang menempati urutan perama adalah kasus illegal loging dengan 156 kasus, disusul korupsi 16 kasus, pemalsuan uang tiga kasus dan perusakan lingkungan hidup satu kasus.
Sementara tiga kasus kejahatan berimpilkasi kontijensi yakni, konflik SARA, konflik TNI/Polri dan penyerangan markas polisi masing-masing satu kasus.
Tapi, kata Kapolda Badrodin Haiti, peningkatan jumlah kasus kejahatan tersebut, bukan disebabkan karena meningkatnya kriminalitas di wilayah Sulteng, tapi lebih disebabkan proaktif polisi dalam melakukan operasi.
"Polisi proaktif melakukan operasi, makanya kasus kejahatan banyak yang terungkap. Yah...saya sebut ini sebagai prestasi," kata Kapolda Sulteng.
Kapolda Badrodin mengaku institusi yang dipimpimnya masih lamban dalam penyelesaian perkara meski trennya meningkat setiap tahun. Dari 7.895 kasus kejahatan yang terjadi sepenjang tahun 2007, penyelesaian perkara hanya 42 persen atau 3.512 kasus.
"Ini terjadi karena sumber daya penyidik yang masih perlu ditingkatkan, selain membutuhkan keterbukaan masyarakat untuk menjadi saksi. Kedepan Polda Sulteng memperioritaskan merekrut sarjana fakultas hukum untuk menjadi tenaga penyidik," katanya.
Kapolda berharap, kasus kejahatan terorisme di Sulteng tahun 2008 akan menurun, bahkan sudah tidak lagi, menyusul telah ditangkapnya para pelaku kekerasan di Poso, dan makin sadarnya warga Poso akan kedamaian. "Kalau pun ada, paling cuma dalam skala kecil dan itu murni kriminal," kata Kapolda Sulteng.
Walau begitu, Kapolda mengatakan, saat ini warga Poso masih sangat sensitif dengan berbagai isu. Kasus lakalantas di Poso pun bisa digiring pada isu terorisme, sehingga pihaknya sangat hati-hati dalam menangani berbagai masalah di Sulteng, khususnya di Poso.
"Di Poso itu, kasus lakalantas pun bisa jadi dialihkan menjadi isu terorisme. Makanya, saya cuma berharap agar semua pihak bisa bekerja sama untuk menangkal semua isu-isu miring seperti itu," tandas Kapolda Badrodin Haiti.
Tuesday, January 01, 2008
Polda Berlakukan Operasi Siwagilemba di Poso
Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah sejak tanggal 1 Januari 2008, resmi memberlakukan Operasi keamanan di Poso, dengan sandi Operasi Siwagilemba, menyusul telah selesainya Operasi Lantodagi pada 31 Desember 2007 kemarin.Kapolda Sulteng, Brigadir Jenderal Polisi Badrodin Haiti dalam refleksi akhir tahun 2007, Senin (31/12) siang memaparkan, beberapa perbedaan mendasar dalam pelaksanaan Operasi Siwagilemba dan Operasi Lantodago di Poso.
Menurut Kapolda, jika Operasi Lantodago dikoordinir oleh pihak Mabes Polri dengan anggaran dari pusat serta menurunkan sedikitnya 1200 personel termasuk Bawah Kendali Operasi (BKO), maka Operasi Siwagilemba hanya dikoordinir oleh Kapolda Sulteng, dengan anggaran dari daerah dan hanya melibatkan sedikitnya 500 personel polisi dari Polda Sulteng dan Polres Poso.
"Ini dua hal yang berbeda. Makanya, dalam Operasi Siwagilemba ini, kita lebih mengedepankan pendekatan persuasif dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat," kata Kapolda Badrodin Haiti.
Kapolda Sulteng menyatakan, operasi keamanan di Poso ini menjadi penting, karena saat ini tercatat masih ada sekitar tujuh orang para pelaku kekerasan di Poso, yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan belum berhasil ditangkap.
Mereka ini, kata Kapolda Sulteng, ditengarai masih berada di Poso dan beberapa di antaranya di luar Poso, termasuk di Philipina. Antara lain para DPO itu berinsial M, Id, U, I dan S.
Bukan hanya itu, Kapolda menyatakan bahwa masih ada sekelompok orang secara diam-diam terus melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menganggu keamanan di Poso, dan masih ada wilayah yang dianggap rawan pasca penangkapan Basri Cs.
"Wilayah yang kami anggap masih rawan itu adalah Kelurahan Gebangrejo. Ini yang perlu diwaspadai, sehingga operasi keamanan dalam skala kecil masih terus dilakukan," tegas Kapolda Badrodin.
Poso sekarang, kata Kapolda, masih memerlukan penanganan untuk mengembalikan suasana menjadi benar-benar membaik. Apalagi saat ini pemerintah masih sedang melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca konflik.
Apalagi, menurut Brigjen Badrodin Haiti, generasi baru yang pernah bergabung dalam kelompok Basri CS, yang disebut-sebut sebagai "Anak Bebek" memerlukan pembinaan agar tidak lagi melakukan tindakan destruktif. Jika mereka ini tidak dibina, dikhawatirkan akan menjadi kelompok garis keras baru yang pada gilirannya akan melakukan aksi-aksi kekerasan di Poso.
Persoalan lain yang masih membutuhkan campur tangan aparat keamanan, adalah belum terealisasi kesepakatan soal pengembalian hak-hak keperdataan masyarakat. "Kami menilai bahwa pengembalian hak-hak keperdataan sesuai kesepakatan Deklarasi Malino itu belum jalan, sehingga ini juga akan menjadi masalah. Maka, Operasi Siwagilemba menjadi sangat penting," tandasnya.
Sementara itu, dari Poso dilaporkan, suasana menjelang Tahun Baru 2008 sangat meriah. Hampir semua kelurahan di Poso menggelar pesta menyambut tahun baru. Bahkan di Poso Pesisir, diadakan Pesta Adat untuk melepas tahun 2007 itu.
Pesta kembang api dan terompet juga berlangsung di Lapangan Maroso, Pelabuhan, Pantai Penghibur dan di Tentena. Bupati Poso, Piet Inkiriwang mengimbau, warga tetap bersatu dalam kedamaian menyambut Tahun Baru 2008 dan bahi membahu bersama semua pihak untuk menyatakan akan membangun Poso menjadi lebih baik pada tahun 2008 nanti.
"Kita harus bersatu, bahu-membahu membangun Poso agar menjadi lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang," pinta Bupati Inkiriwang.***
Subscribe to:
Posts (Atom)