Puluhan Ijazah Siswa SMP di Palu Ditahan Sekolah

Lebih dari dua puluh alumni SMP Negeri 9 Palu, hingga kini belum menerima ijazah mereka, hanya karena gara-gara mereka belum melunasi beberapa pungutan yang dibebani pihak sekolah. Antara lain pungutan itu berupa iuran komite sekolah dan biaya komputer.

"Kami tidak akan memberikan ijazah kepada mereka jika mereka belum melunasi tunggakan itu," kata Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Palu, Ny. Sadarmi Budi Hastuti.

Khusus pembayaran komouter saja, dibebankan kepada siswa sebesar Rp 223 ribu yang diwajibkan kepada seluruh siswa SMP Negeri 9 Palu. Namun pada tahun ajaran 2007/2008, biaya komputer hanya diberlakukan kepada siswa kelas satu saja yang bukan berasal dari keluarga miskin (gakin).

Menurut Sadarmi Budi Hastuti, siswa yang tidak memiliki surat keterangan keluarga miskin (Gakin) diwajibkan membayar sejumlah kewajiban sekolah. Sebaliknya, tidak ada kewajiban kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin. "Jadi, kalau bukan dari gakin, ijazahnya akan ditahan sampai mereka melunasi pembayaran itu," katanya.

Dari hitung-hitungan uang pembayaran komputer itu, maka dana dari siswa kelas satu saja, yang berhasil dikumpulkan oleh pihak SMP Negeri 9 Palu, tercatat sebanyak Rp 60 juta setiap tahunnya. Belum lagi jika dihitung dengan siswa kelas dua dan tiga.

Tapi anehnya, dana yang dikumpulkan sebanyak itu, dengan dalih biaya komputer, tapi sampai sekarang sekolah itu hanya memiliki 10 unit komputer dan tidak dilengkapi dengan jaringan internet.

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Palu, Hamzah Rudji, yang dikonfirmasi terpisah, sangat berang mendengar informasi itu. Oleh karena itu, ia menegaskan agar pihak sekolah tidak menahan-nahan ijazah siswa yang sudah lulus.

Hamzah Rudji juga menghimbau agar semua kepala sekolah secepatnya mendata siswanya yang berasal dari Gakin, agar kasus yang terjadi di SMP Negeri 9 Palu itu tidak terjadi di sekolah-sekolah lain.

"Apa yang terjadi di SMP Negeri 9 Palu itu, justru menghambat siswa melanjutkan pendidikan. Dan itu bertentangan dengan tujuan pendidikan. Saya akan panggil kepala sekolahnya untuk meminta pertanggungjawaban," kata Hamzah Rudji.