Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto, menegaskan, tahun 2008 ini Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan Mandiri (PNPM) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 13 triliun. Anggaran sebesar itu, akan disalurkan ke daerah-daerah hingga ke pedesaan sebagai penguatan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
"Dana sebesar itu, akan disalurkan ke Sulawesi sebesar lebuh Rp 1 triliun. Jadi, saya titipkan kepada seluruh Gubernur se Sulawesi agar laksanakanlah program PNPM ini dengan baik agar tetap sasaran untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia," tegas Mendagri Mardiyanto, pada opening ceremony Sulawesi Summit IV dan Forum Parlemen Sulawesi I di Comvention Hall Silae Beach Palu, (14/1) malam.
Dana sebesar lebih Rp 1 triliun itu, dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang akan disalurkan ke Sulawesi Utara sebesar Rp 28,18 miliar, Sulawesi Tengah Rp 132,66 miliar, Sulawesi Selatan 291,06 miliar, Sulawesi Barat Rp 53,85 miliar, Sulawesi Tenggara Rp 103,38 miliar dan Provinsi Gorontalo akan disalurkan sebesar Rp 53,11 miliar.
Data yang Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara menyebutkan, dari jumlah penduduk sekitar 2.154.234 jiwa, terdapat jumlah masyarakat miskin tahun 2006 sebanyak 10,7 persen, sedangkan tahun 2007 meningkat menjadi 11,42 persen atau 250.100 orang.
Di Sulawesi Tengah, jumlah penduduk tercatat menurut BPS sekitar 1.430.631 jiwa. Dari jumlah itu, tercatat angka orang miskin sebanyak 143.761 jiwa. Jumlah orang miskin terbanyak ada di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan jumlah orang miskin 83.000 jiwa atau 57,7 persen.
Di Sulawesi Selatan, data hingga Juni 2006, tercatat jumlah penduduk sebanyak 7.520.204 jiwa. Tapi tidak ada laporan secara pasti seberapa besar jumlah orang miskin di provinsi itu. Sedangkan di Provinsi Sulawesi Barat, dengan jumlah penduduk sebanyak 62.713 jiwa, jumlah penduduk miskinnya pada bulan Maret 2007 sebanyak 189,9 ribu orang. Jumlah tersebut tersebar di pedesaan sebanyak 55,1 ribu orang di daerah perkotaan 134,8 ribu orang.
Sedangkan di Provinsi Gorontalo, tercatat penduduk miskin sebanyak 29.01 persen atau sekitar 259.100 jiwa. Data lain menunjukkan, sebanyak 2.384 anak putus Sekolah Dasar, 735 anak putus SMP/MTs dan 12,29 persen atau 45.360 orang angkatan kerja menjadi penganggur terbuka.
Rendahnya tingkat kesehatan antara lain dapat diukur dari tingginya persentasi bayi dengan status gizi buruk yakni 21,66 persen pada tahun 2003 dan tingginya angka kematian yakni 77 bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2002. Kedua angka tersebut merupakan peringkat tertinggi nasional.
Asisten Deputi Menko Kesra urusan Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan, Wahnarno Hadi, ketika berbicara pada Sulawesi Summit IV dan Forum Parlemen Sulawesi I di Palu (15/1) pagi, mengatakan agar anggaran penanggulangan kemiskinan 2008 untuk PNPM Mandiri tersebut akan disalurkan ke daerah-daerah, dan pelaksanaannya di bawah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan,” kata Wahnarno Hadi.
Oleh karena itu, Wahnarno Hado mengingatkan, agar seluruh kepala daerah se Sulawesi dapat memberikan dukungan secara partisipatif untuk program PNPM Mandiri ini, karena merupakan komitmen bersama.
Dukungan itu, katanya, selain dengan membentuk lembaga yang bernama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) juga harus membentuk Tim Koordinasi PNPM Mandiri yang di bawah koordinasi oleh TKPD. Tim ini nantinya yang akan melakukan pengendalian program, pelaksanaan dan pengawasa program penanggulangan kemiskinan.
"Tapi yang paling penting adalah segeralah menjalin kemitraan dengan pihak swasta untuk mendorong bantuan bagi penduduk miskin di daerah masing-masing," tandas Wahnarno Hadi.***
No comments:
Post a Comment