Pelaku kekerasan sesame anggota polisi yang veideonya beredar luas di masyarakat sudah teridentifikasi. Mereka itu adalah Brigadir Polisi Dua (Bripda) Jumansar, Bripda Franki, Bripda Triadi Pradana, Bripda Irfan Efendi, Bripda Mudatsir dan Bripda Haidar selaku korban kekerasan.
Bripda Haidar kini bertugas di Polres Banggai Kepulauan (Bangkep), sementara kelima pelaku kekerasan kini bertugas di Direktorat Samapta Polda Sulteng. Kapolda Sulteng, Brigjen Pol Suparni Parto menilai rekaman video kekerasan itu hanyalah sebuah video kenang-kenangan yang dilakukan pelaku. Mereka itu, katanya, pada 2007 silam akan bertugas di daerah-daerah.
"Itu adalah sebuah skenario, dan saya sudah menemui beberapa pelakunya dan mendapatkan penjelasan dari yang bersangkutan," kata Kapolda Sulteng.
Kapolda Suparni Parto mengatakan pihaknya sanggup menjamin dengan menghadirkan pelaku, maupun korban seperti yang terekam dalam video tersebut untuk mengatakan hal itu adalah sebuah skenario.
Kapolda menyebutkan adegan dalam video berdurasi 4,30 menit itu terjadi pada 2007, atau sebelum dirinya menjabat Kapolda Sulteng menggantikan Brigjen Polisi Badrodin Haiti—sekarang Inspektur Jenderal Polisi. Adegan kekerasan yang direkam melalui kamera telepon genggam tersebut, diperkirakan terjadi di sebuah asrama polisi di Poboya, Kecamatan Palu Timur.
Namun sejumlah warga menyangsikan video rekaman itu sekadar kenang-kenangan saja. Thamrin (40) seorang pegawai negeri di lingkungan Pemda Sulteng misalnya, menyebutkan video itu sudah di luar batas normal. Masa, orang dipukul, ditendang dan ditempeleng pakai sandal berkali-kali, hanya rekayasa. Saya tak percaya itu," katanya
Dalam tarikan nafas yang sama datang dari Muhtadin, (35), warga Pasar Inpres Manonda Palu. Ia mengatakan, setelah menonton rekaman video kekerasan itu, dirinya tak percaya kalau adegan itu sebuah rekayasa. Soalnya, kata dia, kekerasan dalam bentuk pemukulan dan tempeleng muka memakai sepatu sudah di luar tabiat manusia normal. Ia mengaku tak mau menjodohkan anak gadisnya dengan seorang polisi. “Saya sudah berkesimpulan anak gadis saya tak mau saya jodohkan dengan polisi,” ujar Muhtadin. ***
Friday, February 20, 2009
Thursday, February 19, 2009
Video Kekerasan Polisi Palu beredar
PALU - Video kekerasan yang dilakukan oknum polisi Palu kepada juniornya, beredar luas di kalangan masyarakat. Dalam rekaman video yang berdurasi 4,3 menit itu, nampak tiga orang oknum berseragam polisi sedang mengahajar seorang pria yang juga diduga anggota polisi.
Dalam adegan itu, empat orang polisi secara bergantian menendang, menempeleng dan memukul seorang polisi yang berpakaian seragam olahraga berwarna kuning hitam. Korban, dalam rekaman itu jatuh lalu dipapah berdiri dan kemudian dihajar lagi hingga beberapa kali.
Dalam rekaman video itu, kekerasan sepertinya dilakukan di dalam kamar dengan cat dinding warna biru. Korban dalam rekaman itu sempat ditanya mengenai tempat tinggalnya. Dari situ diketahui kalau korban tinggal di Desa Watunonju, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
Di akhir video itu, ketiga pelaku yang masih sempat menginjak-injak korban meminta kepada korban untuk tidak melaporkan kejadian tersebut, “Awas memang kalau kau balapor---awas ya kalau melapor,” kata salah seorang pelaku kekerasan itu.
Entah dari mana asalnya, rekaman kekerasan yang berjudul xXx Poboya yang disebarkan melalui HP, dalam beberapa hari ini menjadi tontonan menarik bagi masyarakat Palu. ”Adegannya sangat ngeri, karena ini lebih kejam dari rekaman video yang pernah diambil dari kampus IPDN,” kata M. Farid Adi, salah seorang warga yang menyaksikan rekaman video itu.
Juru Bicara Polda Sulteng, Ajun Komisaris Besar Polisi Irfaizal Nasution yang di konfirmasi Kamis (19/2) siang, mengaku belum melihat dan mendapatkan rekaman video kekerasan yang dilakukan oknum polisi Palu itu.
Menurut Irfaizal, kekerasan seperti itu biasa di lakukan oleh anggota Samapta dalam hal penegakan disiplin. Namun jika ada kekerasan hingga mengeluarkan darah, maka itu wajib diproses "Saya belum lihat, tapi kalau sudah di luar batas kewajaran, misalnya korban berdarah atau mengalami cacat fisik, tentu ini tak bisa dibiarkan, " katanya. ***
Dalam adegan itu, empat orang polisi secara bergantian menendang, menempeleng dan memukul seorang polisi yang berpakaian seragam olahraga berwarna kuning hitam. Korban, dalam rekaman itu jatuh lalu dipapah berdiri dan kemudian dihajar lagi hingga beberapa kali.
Dalam rekaman video itu, kekerasan sepertinya dilakukan di dalam kamar dengan cat dinding warna biru. Korban dalam rekaman itu sempat ditanya mengenai tempat tinggalnya. Dari situ diketahui kalau korban tinggal di Desa Watunonju, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
Di akhir video itu, ketiga pelaku yang masih sempat menginjak-injak korban meminta kepada korban untuk tidak melaporkan kejadian tersebut, “Awas memang kalau kau balapor---awas ya kalau melapor,” kata salah seorang pelaku kekerasan itu.
Entah dari mana asalnya, rekaman kekerasan yang berjudul xXx Poboya yang disebarkan melalui HP, dalam beberapa hari ini menjadi tontonan menarik bagi masyarakat Palu. ”Adegannya sangat ngeri, karena ini lebih kejam dari rekaman video yang pernah diambil dari kampus IPDN,” kata M. Farid Adi, salah seorang warga yang menyaksikan rekaman video itu.
Juru Bicara Polda Sulteng, Ajun Komisaris Besar Polisi Irfaizal Nasution yang di konfirmasi Kamis (19/2) siang, mengaku belum melihat dan mendapatkan rekaman video kekerasan yang dilakukan oknum polisi Palu itu.
Menurut Irfaizal, kekerasan seperti itu biasa di lakukan oleh anggota Samapta dalam hal penegakan disiplin. Namun jika ada kekerasan hingga mengeluarkan darah, maka itu wajib diproses "Saya belum lihat, tapi kalau sudah di luar batas kewajaran, misalnya korban berdarah atau mengalami cacat fisik, tentu ini tak bisa dibiarkan, " katanya. ***
Monday, February 16, 2009
Baliho SBY dan Caleg Demokrat Dirusak
PALU - Puluhan kader dan simpatisan Partai Demokrat, Senin (16/2) siang mendatangi Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Palu, mengadukan pengrusakan baliho partainya yang terdapat foto Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan foto caleg DPR RI Sudirman Panigoro.
Mata, telinga dan mulutnya kedua punggawa Partai Demokrat di baliho tersebut dilubangi, sementara pada bagian dahi kedua foto itu dicoret dengan tulisan nama grup band Slank. Bahkan, mulut kedua foto tersebut ditancapkan puntung rokok.
Sejumlah kader Partai Demokrat seperti Yos Sudarso Mardjuni dan Abbas A H Rahim bersama puluhan simpatisan partai, meminta agar Panwaslu Kota Palu mengusut kasus yang dianggap merugikan Partai Demokrat itu. Mereka meminta agar kasus pengrusakan atribut kampanye itu tidak terulang lagi.
“Kami meminta agar Panwaslu mengusut tuntas kasus ini. Karena Pak SBY itu masih presiden RI. Pengrusakan itu sama halnya dengan melecehkan pejabat Negara,’’ kata Yos Sudarso di kantor Panwaslu Kota Palu.
Ketua Panwaslu Kota Palu, Ratna Dewi Pettalolo ditemui terpisah mengatakan, pelaku pengrusakan atribut itu melanggar pasal 270 undang-undang pemilu nomor 10/2008 huruf (g), yakni: “Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu disanksi dengan hukuman mimal 6 bulan penjara maksimal 24 bulan kurungan, denda paling renda Rp 6 juta paling banyak Rp24 juta.
Sejak beberapa pekan ini, peristiwa pengrusakan atribut kampanye semakin marak terjadi. Hampir semua partai politik lama mendapatkan perlakuan yang sama, meskipun cara merusak oleh orang tak dikenal tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya.
Sebelumnya, pengrusakan juga terjadi pada baliho caleg Partai Kedaulatan, caleg Partai Amanat Nasional (PAN) dan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Bahkan sejumlah bendera partai politik dicabut dan belakang diketahui pelakunya adalah oknum caleg salah satu partai politik.
Friday, February 13, 2009
Pemkot Palu Kerjasama Swedia Kelola Sampah
PALU - Penanganan sampah di Kota Palu terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu. Selain melakukan berbagai program yang bersifat stimulan bagi masyarakat, seperti Gerakan Palu Bersih, Palu Menanam Pohon dan Gerakan Palu Damai, kini Pemkot Palu menjalin kerjasama dengan Pemerintah Boras, Swedia untuk penanganan sampah.
Walikota Palu, Rusdy Mastura mengatakan, untuk merealisasikan program tersebut, pihaknya bersama Pemerintah Boras, Swedia membentuk Tim WRD (Waste Refinery Daerah). Tim ini nantinya akan menggelar workshop di Yogyakarta pada 18 Pebruari 2009 ini.
Untuk mengoperasionalkan program tersebut, pihak Pemerintah Boras, Swedia telah mengutus tiga orang dari dari negaranya, yakni dari Pemerintah Boras, Swedia satu orang dan dua orang dari Boras University untuk melakukan kunjungan lapangan ke Kota Palu.
Kunjungan tersebut, selain untuk melihat model serta sistem pengelolaan sampah di Kota Palu. Setelah itu, Pemerintah Kota Palu yang akan menyusun proposal, untuk dipresentasekan pada forum workshop di Yogyakarta nantinya, karena Pemerintah Boras, Swedia juga bekerjasama dengan Pemprov Yogyakarta.
Dari hasil kunjungan itu, Pemerintah Boras memberikan respon yang cukup positif terhadap model pengelolaan sampah di kota ini. “Karena itulah, maka Memorandum of Understanding (MoU) segera dilakukan pada 18 Pebruari 2009 ini,” kata Walikota Palu.
Mengubah Bencana Jadi Manfaat
Memang, sampah menjadi salah satu momok menakutkan bagi Kota Palu. Lantaran itu, Pemerintah Kota Palu, sedang berupaya mengelola sampah di kota itu menjadi gas methan. Untuk kepentingan tersebut, sebelumnya pemerintah setempat melalui PT Palu Cipta Metana, telah menandatangani kesepakatan dengan PT Global Eko Rescue Foundation Ltd di Jakarta untuk pengoperasiannya.
Menurut rencana, pengelolaan sampah menjadi gas methan itu segera dimulai. Lokasinya berada di sekitar lokasi Tempoat Pembuangan Akhir (TPA) di Kelurahan Kawatuna, Palu Timur akan dibangun sebanyak 40 sumur gas yang digunakan untuk menampung gas methan yang berasal dari sampah itu. Sumur-sumur dengan kedalaman 15 meter itu nantinya, akan menampung sebanyak 394.706 meter kubik gas per tahun.
Dari hasil hitungan sementara, volume sampah di Kota Palu per hari sebanyak 631 meter kubik, maka akan dihasilkan sebanyak 228 ton gas methan per harinya. Dengan begitu, akan dihasilkan juga methan CH4 sebanyak 283 ton per tahun dengan volume 394.706 meter kubik per tahun. Karbon dioksida CO2 seberat 564 ton per tahun, dengan volume 315.765 ton per tahun.
Tidak hanya itu, dari sampah itu juga itu akan dihasilkan Nitrogen seberat 0,32 ton per tahun dengan volume 55,259 ton meter kubik per tahun. Hidrogen Sulfida (H2S) seberat 16,14 ton per tahun dengan volume 11.841 ton per tahun dan Oksigen O2 seberat 10,17 ton per tahun dengan volume 7,894 ton kubik per tahunnya.
"Dari gas methan itu, estimasi penghasilan dari perdagangan karbon saja sudah sebesar 1,2 miliar Dolar Amerika per tahunnya. Inilah yang saya sebut dengan mengubah bencana menjadi manfaat," kata Walikota Palu, Rusdy Mastura.
Sekadar perbandingan, produksi sampai di kota-kota besar Indonesia mencapai hampir 10 juta ton sampah per tahun. Jumlah total emisi gas methan dari kota-kota besar itu sebesar 404 juta ton per tahun dan total produksi listrik dari gas metan TPA sampah sebanyak 79 megawatt. Jadi, total pendapatan penjualan karbon dari beberapa TPA di Indonesia sebesar 118 miliar per tahun.
Dengan begitu, kata Walikota Palu, dari 631 ton per hari volume sampah di Kota Palu, maka hasil yang akan didapatkan dari produksi listrik yang berasal dari gas itu nantinya, diperkirakan sebesar Rp 162 miliar per tahun dan hasil penjualan karbon sebesar Rp 163,1 miliar per tahun.
Lebih rinci lagi, Walikota Palu menjelaskan, dari gas yang dihasilkan dari sampah di TPA Kawatuna yang sebanyak 0,038 KWH, maka diprediksi produksi listrik sebesar 2.780.000 KWH per tahun. Jika digunakan untuk masyarakat umum dengan kapasitas listrik 450 watt per rumah dengan asumsi pemakaian listrik adalah 24 jam per hari, diperoleh 10.800 watt listrik per hari atau sekitar 10,8 KWH per hari, maka setiap rumah menggunakan 3.942 KWH per tahun.
"Dengan begitu, kita akan dapat memenuhi kebutuhan listrik rumah di Palu sebanyak 2.780 ribu kwh per tahun untuk 705 rumah. Dan pendapatan Kota Palu dari produksi listrik ini nantinya sekitar 96,836 miliar per tahun. Inilah yang saya sebut dengan mendulang rupiah di tengah timbunan sampah," demikian Rusdy Mastura. ***
Rakernas Alkhairaat Fokus Bahas Pendidikan
PALU - Anggota Panitia Pengarah, Dr. Khairan M. Arif mengatakan, konsep kurikulum pendidikan yang telah dirampungkan PB Alkhairaat, masih akan digodok lagi pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PB Alkhairaat dan Silaturahmi Nasional Pondok Pesantren (Ponpes) Alkhairaat.
Karena konsep tersebut merupakan draft, yang akan dibicarakan oleh beberapa pakar Alkhairaat dari berbagai daerah di Indonesia. Konsep Pendidikan Alkhairaat yang sebelumnya telah dirampungkan yaitu, konsep salafiyah, konsep ini bertujuan mengembalikan ashalah Alkhairaat, sebagaimana pendidikan yang dibawa oleh Saiyid Idrus bin Salim Aljufri. Yakni menguasai Alqur’an, Tafsir dan menguasai kitab kuning (kitab gundul). Salafiyah ini ditempatkan pada daerah tertentu, seperti Palu, Ternate dan Manado,” kata Khairan kepada Media Alkhairaat, di kediamannya, Rabu (11/2).
Kemudian, konsep Modern, yaitu pesantren yang sistem pendidikannya, tidak lagi menggunakan metode salafi. Pada pondok pesantren ini, menurutnya, sebagaimana yang telah digunakan oleh Ponpes Alkhairaat saat ini, yaitu menggunakan metode yang berfariasi dalam proses belajar mengajar.
“Pada konsep ini orisinalitas Alkhairaat terkesan hilang. Namun konsep ini kemungkinan akan tetap dilakukan di daerah-daerah tertentu,” kata lulusan cumlaude dari salah satu Perguruan Tinggi di Mesir ini.
Dan konsep ketiga, menurut Khairan M. Arif, Pondok Pesantren yang memadukan Salafi dan Modern ini memiliki kekhasan tersendiri, karena outputnya selain mampu menguasai ilmu umum secara mendalam, pada waktu yang sama juga mampu menguasai ilmu agama secara komprehensif.
Konsep inilah yang dilihat oleh Khairan M. Arif sebagai konsep pendidikan yang cocok bagi Alkhairaat. Metode Pondok Pesantren Modern Terpadu, yang memadukan antara pesantren Salafiah dan Modern seperti Khusnul Khatimah di Cirebon dan Rafah di Bogor. Mereka ini bagus dalam agama dan menonjol dalam bidang sains. Di satu sisi mereka sanggup membaca kitab kuning, juga menguasai ilmu modern. Mereka juga selalu lulus seleksi untuk siswa yang sekolah keluar negeri. “Nah, ini yang akan digodok pada Rakernas dan Silatnas,” katanya.
Disinggung soal pendidikan ponpes berbasis kawasan, Khairan menjelaskan, output dari konsep tersebut nanti diarahkan untuk menguasai potensi daerahnya. Dan santri ini bisa mengelola asset di daerah masing-masing. Misalnya, jika di wilayah tersebut potensinya adalah pertanian maka santri di tempat tersebut mempelajari pertanian. Begitupula jika di wilayah ponpes itu punya potensi kelautan atau yang lainnya.
“Makanya untuk melaksanakan itu, ke depan di lingkungan Alkhairaat terdapat tiga model pendidikan yaitu Salafiyah, Modern dan Pondok Pesantren Terpadu,” tandasnya.
Karena konsep tersebut merupakan draft, yang akan dibicarakan oleh beberapa pakar Alkhairaat dari berbagai daerah di Indonesia. Konsep Pendidikan Alkhairaat yang sebelumnya telah dirampungkan yaitu, konsep salafiyah, konsep ini bertujuan mengembalikan ashalah Alkhairaat, sebagaimana pendidikan yang dibawa oleh Saiyid Idrus bin Salim Aljufri. Yakni menguasai Alqur’an, Tafsir dan menguasai kitab kuning (kitab gundul). Salafiyah ini ditempatkan pada daerah tertentu, seperti Palu, Ternate dan Manado,” kata Khairan kepada Media Alkhairaat, di kediamannya, Rabu (11/2).
Kemudian, konsep Modern, yaitu pesantren yang sistem pendidikannya, tidak lagi menggunakan metode salafi. Pada pondok pesantren ini, menurutnya, sebagaimana yang telah digunakan oleh Ponpes Alkhairaat saat ini, yaitu menggunakan metode yang berfariasi dalam proses belajar mengajar.
“Pada konsep ini orisinalitas Alkhairaat terkesan hilang. Namun konsep ini kemungkinan akan tetap dilakukan di daerah-daerah tertentu,” kata lulusan cumlaude dari salah satu Perguruan Tinggi di Mesir ini.
Dan konsep ketiga, menurut Khairan M. Arif, Pondok Pesantren yang memadukan Salafi dan Modern ini memiliki kekhasan tersendiri, karena outputnya selain mampu menguasai ilmu umum secara mendalam, pada waktu yang sama juga mampu menguasai ilmu agama secara komprehensif.
Konsep inilah yang dilihat oleh Khairan M. Arif sebagai konsep pendidikan yang cocok bagi Alkhairaat. Metode Pondok Pesantren Modern Terpadu, yang memadukan antara pesantren Salafiah dan Modern seperti Khusnul Khatimah di Cirebon dan Rafah di Bogor. Mereka ini bagus dalam agama dan menonjol dalam bidang sains. Di satu sisi mereka sanggup membaca kitab kuning, juga menguasai ilmu modern. Mereka juga selalu lulus seleksi untuk siswa yang sekolah keluar negeri. “Nah, ini yang akan digodok pada Rakernas dan Silatnas,” katanya.
Disinggung soal pendidikan ponpes berbasis kawasan, Khairan menjelaskan, output dari konsep tersebut nanti diarahkan untuk menguasai potensi daerahnya. Dan santri ini bisa mengelola asset di daerah masing-masing. Misalnya, jika di wilayah tersebut potensinya adalah pertanian maka santri di tempat tersebut mempelajari pertanian. Begitupula jika di wilayah ponpes itu punya potensi kelautan atau yang lainnya.
“Makanya untuk melaksanakan itu, ke depan di lingkungan Alkhairaat terdapat tiga model pendidikan yaitu Salafiyah, Modern dan Pondok Pesantren Terpadu,” tandasnya.
Warga Poso Serahkan Senjata Api
Warga di daerah bekas konflik, Poso, Sulawesi Tengah kembali menyerahkan lima pucuk senjata api rakitan, sebuah bom aktif rakitan dan 37 butir amunisi kaliber 5,56 milimeter kepada Kepolisian Resor Poso. Senjata api, bom dan amunisi dipastikan sebagai sisa-sisa kerusuhan Poso pada 2000 lalu.
Kapolres Poso, Ajun Komisaris Besar Polisi Adeni Muhan Daeng Pabali kepada The Jakarta Post Jumat (13/2) membenarkan penyerahan senjata bom dan amunisi tersebut dilakukan sejumlah warga di Desa Membuke, Kecamatan Poso Pesisir Utara.
“Kami tidak menyita dari tangan warga saat operasi, tapi penyerahan itu dilakukan secara sukarela sebagai hasil dari pembinaan dan pendekatan yang dilakukan pihak kepolisian,” kata Adeni Muhan.
Kapolres Adeni Muhan menyatakan keyakinannya bahwa masih banyak senjata api, bom dan amunisi yang sampai sekarang masih berada di tangan warga sipil Poso. Oleh karena itu, pihaknya terus mengimbau agar warga secara sadar menyerahkannya kepada polisi.
“Jika warga menyerahkannya secara sukarela, maka mereka akan bebas dari jeratan hukum. Sebaliknya, jika kami menemukannya di rumah warga saat melakukan razia, maka mereka bisa dijerat dengan undang-undang kepemilikan senjata api illegal,” ujarnya.
Sebelumnya, pengamanan di daerah bekas konflik Poso, Sulawesi Tengah sampai sekarang masih diperketat. Lalulintas kendaraan dan orang yang masuk dan keluar Poso diperiksa di sejumlah pos penjagaan.
Pemeriksaan itu dilakukan di Pos Toyado, Kecamatan Lage dan dan di pos Tumora, Poso Pesisir. Kedua pos itu dijaga petugas brimob bersenjatakan lengkap. Kendaran baik roda maupun roda empat harus berhenti di pos tersebut. Para penumpang harus turun dan seisi kendaraan diperiksa dengan menggunakan metal detector.
Juru Bicara Polda Sulteng, Ajun Komisaris Besar Polisi Irfaizal Nasution menjelaskan, jika ada warga yang mencurigakan, petugas lalu menginterogasi mereka di pos penjagaan itu, lalu namanya dicatat, lalu orangnya difoto. “Setelah itu mereka diperbolehkan melanjutkan perjalanan,” katanya.
Menurut Kabid Humas Polda Sulteng itu, pemeriksaan ketat di Poso itu, menyusul terjadi dua kali ledakan yang diduga bersumber dari bom rakitan. Ledakan itu terjadi pada Senin (19/1) di Kelurahan Kasintuwu Poso Kota yang radius ledakannya terdengar hingga stau kilometer. Sedangkan ledakan kedua terjadi pada Selasa (20/1) malam di dekat lapangan sepak bola Kasintuwu, Kelurahan Lawanga.
“Ledakan itu memang sempat mengangetkan warga, tapi tidak menimbulkan korban jiwa ataupun kerusakan bangunan. Dan yang lebih penting lagi adalah tidak mempengaruhi aktivits kehidupan warga Poso,” kata Kabid Humas Polda Sulteng.
Menurut Irfaizal Nasution, sesaat setelah ledakan itu, polisi dibantu warga sempat mengejar pengendara sepeda motor yang diduga sebagai pelaku. Tapi mereka tidak tertangkap karena sudah hilang di kegelapan malam.
Namun polisi sudah berhasil mengidentifikasi orang yang dicurigai sebagai pelaku itu. Sekarang mereka sedang dalam pengejaran pihak Detasemen Khusus 88 Polda Sulteng. ***
Kapolres Poso, Ajun Komisaris Besar Polisi Adeni Muhan Daeng Pabali kepada The Jakarta Post Jumat (13/2) membenarkan penyerahan senjata bom dan amunisi tersebut dilakukan sejumlah warga di Desa Membuke, Kecamatan Poso Pesisir Utara.
“Kami tidak menyita dari tangan warga saat operasi, tapi penyerahan itu dilakukan secara sukarela sebagai hasil dari pembinaan dan pendekatan yang dilakukan pihak kepolisian,” kata Adeni Muhan.
Kapolres Adeni Muhan menyatakan keyakinannya bahwa masih banyak senjata api, bom dan amunisi yang sampai sekarang masih berada di tangan warga sipil Poso. Oleh karena itu, pihaknya terus mengimbau agar warga secara sadar menyerahkannya kepada polisi.
“Jika warga menyerahkannya secara sukarela, maka mereka akan bebas dari jeratan hukum. Sebaliknya, jika kami menemukannya di rumah warga saat melakukan razia, maka mereka bisa dijerat dengan undang-undang kepemilikan senjata api illegal,” ujarnya.
Sebelumnya, pengamanan di daerah bekas konflik Poso, Sulawesi Tengah sampai sekarang masih diperketat. Lalulintas kendaraan dan orang yang masuk dan keluar Poso diperiksa di sejumlah pos penjagaan.
Pemeriksaan itu dilakukan di Pos Toyado, Kecamatan Lage dan dan di pos Tumora, Poso Pesisir. Kedua pos itu dijaga petugas brimob bersenjatakan lengkap. Kendaran baik roda maupun roda empat harus berhenti di pos tersebut. Para penumpang harus turun dan seisi kendaraan diperiksa dengan menggunakan metal detector.
Juru Bicara Polda Sulteng, Ajun Komisaris Besar Polisi Irfaizal Nasution menjelaskan, jika ada warga yang mencurigakan, petugas lalu menginterogasi mereka di pos penjagaan itu, lalu namanya dicatat, lalu orangnya difoto. “Setelah itu mereka diperbolehkan melanjutkan perjalanan,” katanya.
Menurut Kabid Humas Polda Sulteng itu, pemeriksaan ketat di Poso itu, menyusul terjadi dua kali ledakan yang diduga bersumber dari bom rakitan. Ledakan itu terjadi pada Senin (19/1) di Kelurahan Kasintuwu Poso Kota yang radius ledakannya terdengar hingga stau kilometer. Sedangkan ledakan kedua terjadi pada Selasa (20/1) malam di dekat lapangan sepak bola Kasintuwu, Kelurahan Lawanga.
“Ledakan itu memang sempat mengangetkan warga, tapi tidak menimbulkan korban jiwa ataupun kerusakan bangunan. Dan yang lebih penting lagi adalah tidak mempengaruhi aktivits kehidupan warga Poso,” kata Kabid Humas Polda Sulteng.
Menurut Irfaizal Nasution, sesaat setelah ledakan itu, polisi dibantu warga sempat mengejar pengendara sepeda motor yang diduga sebagai pelaku. Tapi mereka tidak tertangkap karena sudah hilang di kegelapan malam.
Namun polisi sudah berhasil mengidentifikasi orang yang dicurigai sebagai pelaku itu. Sekarang mereka sedang dalam pengejaran pihak Detasemen Khusus 88 Polda Sulteng. ***
Wednesday, February 11, 2009
Panwas Nilai SKPD Kurang Proaktif
PALU - Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu menilai pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kota Palu kurang proaktif mengamankan kebijakan Walikota terkait penertiban atribut kampanye caleg maupun partai politik.
Ketua Panwas Kota Palu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, Walikota Rusdi Mastura telah menerbitkan aturan mengenai lokasi yang dilarang dan dibolehkan pemasangan atribut kampanye beberapa waktu lalu, namun instansi teknis belum menuntaskan sosialisasi kepada fungsionaris partai maupun caleg.
“Sepertinya pimpinan SKPD terkait tak punya political will dalam mendukung penertiban atribut,” kata Ratna Dewi.P
anwas Kota Palu, lanjut dia, menargetkan pekan ini melakukan penertiban atribut kampanye, sekalipun KPUD dan SKPD terkait belum berkoordinasi. Pegangan KPU Undang-Undang No. 10/2008 tentang Pemilu dan peraturan Walikota.
“Sabtu pekan lalu Panwas sudah turun, namun penertiban urung dilakukan sebab ada pimpinan SKPD yang meminta waktu sosialisasi,” ujarnya.
Pantauan media ini, sejumlah atribut kampanye yang menyalahi aturan di antaranya, sticker caleg Partai Republikan atas nama Yarif Seling dan Caleg Golkar Muhidin Said tertempel pada dinding pagar SMP Negeri 1 Palu. Demikian halnya panflet calon anggota DPD Pdt Silviana A. Pandegirot terpasang di pohon dalam pagar Dinas Kehutanan Sulteng.
Ketua Panwas Pemilu Sulteng, Kasman Jaya mengaku telah mengisntruksikan kepada seluruh Panwas Kabupaten/Kota untuk menertibkan atribut kampanye, sebab sudah banyak yang menyalahi aturan, selain semrawut dan tak mengindahkan estetika kota.
“Hal ini juga sudah banyak dikeluhkan warga, makanya Panwas mesti segera bertindak,” kata Kasman.
Sementara dari Morowali dilaporkan, Panwas setempat juga belum bertindak menertibakan atribut kampanye yang melanggar sebab Pemkab Morowali belum menerbitkan peraturan.
“Kami sudah menyurat resmi, tapi sampai saat ini belum direspon,” katanya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa (Kesbang) Kabupaten Morowali Darmansyah mengaku belum menerima surat resmi dari Panwas. “Saya belum pernah menerima surat resmi ataupun pemyampaian lisan dari Panwas, tapi dengan informasi dari wartawan, akan segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Ketua Panwas Kota Palu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, Walikota Rusdi Mastura telah menerbitkan aturan mengenai lokasi yang dilarang dan dibolehkan pemasangan atribut kampanye beberapa waktu lalu, namun instansi teknis belum menuntaskan sosialisasi kepada fungsionaris partai maupun caleg.
“Sepertinya pimpinan SKPD terkait tak punya political will dalam mendukung penertiban atribut,” kata Ratna Dewi.P
anwas Kota Palu, lanjut dia, menargetkan pekan ini melakukan penertiban atribut kampanye, sekalipun KPUD dan SKPD terkait belum berkoordinasi. Pegangan KPU Undang-Undang No. 10/2008 tentang Pemilu dan peraturan Walikota.
“Sabtu pekan lalu Panwas sudah turun, namun penertiban urung dilakukan sebab ada pimpinan SKPD yang meminta waktu sosialisasi,” ujarnya.
Pantauan media ini, sejumlah atribut kampanye yang menyalahi aturan di antaranya, sticker caleg Partai Republikan atas nama Yarif Seling dan Caleg Golkar Muhidin Said tertempel pada dinding pagar SMP Negeri 1 Palu. Demikian halnya panflet calon anggota DPD Pdt Silviana A. Pandegirot terpasang di pohon dalam pagar Dinas Kehutanan Sulteng.
Ketua Panwas Pemilu Sulteng, Kasman Jaya mengaku telah mengisntruksikan kepada seluruh Panwas Kabupaten/Kota untuk menertibkan atribut kampanye, sebab sudah banyak yang menyalahi aturan, selain semrawut dan tak mengindahkan estetika kota.
“Hal ini juga sudah banyak dikeluhkan warga, makanya Panwas mesti segera bertindak,” kata Kasman.
Sementara dari Morowali dilaporkan, Panwas setempat juga belum bertindak menertibakan atribut kampanye yang melanggar sebab Pemkab Morowali belum menerbitkan peraturan.
“Kami sudah menyurat resmi, tapi sampai saat ini belum direspon,” katanya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa (Kesbang) Kabupaten Morowali Darmansyah mengaku belum menerima surat resmi dari Panwas. “Saya belum pernah menerima surat resmi ataupun pemyampaian lisan dari Panwas, tapi dengan informasi dari wartawan, akan segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Warga Segel PT Inco di Morowali
MOROWALI - Sekitar 200 warga yang menamakan diri Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) mendatangi kantor cabang PT Inco di Desa Le-Le, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Selasa (10/02).
Massa ARM menuntut dua hal. Pertama, mendesak PT Inco menyelesaikan segala sengketa tanah masyarakat di areal Blok Bahodopi dalam bentuk ganti rugi. Mereka juga meminta tanggung jawab DPRD dan Pemerintah Morowali, untuk segera menerbitkan sertifikat lahan usaha, dan pekarangan pada masyarakat Onepute Jaya, seluas rencana induk penempatan warga eks transmigrasi.
Dalam aksi itu, massa menyegel fasilitas PT Inco berupa kantor perwakilan di Desa Le-Le, Kecamatan Bahodopi dan akses jalan Inco di Desa Onepute Jaya, Kecamatan Bungku Tengah sejauh 9 kilometer.
Penyegelan dilakukan sampai ada realisasi kesepakatan antara Pemerintah Morowali, PT Inco dan masyarakat transmigrasi Onepute Jaya.
Namun aksi yang diawali dari Desa Onepute Jaya dan berakhir di kantor perwakilan PT Inco di Desa Le-Le, tidak mendapat jawaban dari menejemen Inco. Sebab kantor perwakilan hanya dijaga anggota satuan pengamanan.
Kepala Desa Onepute Jaya, Jalam, ditemui di sela unjuk rasa menyatakan penyesalan dengan sikap PT Inco yang tak bersedia menerima pengunjuk rasa. Pasalnya, sebelum aksi dilakukan, pihak PT Inco telah diberitahu.
Selain itu, aksi damai ini bertujuan menindaklanjuti hasil kesepakatan pertemuan di Sorowako 9 September 2008 silam. “Ini suratnya No 150.01/OPJ/1/2009 tanggal 26 Januari. Perihal, penyelesaian lahan warga masyarakat Onepute Jaya,” tunjuknya.
Sementara itu, korlap aksi, Kuswandi, menambahkan aksi serupa akan digelar Kamis (12/2). Namun sasaran aksi ditujukan ke kantor DPRD dan Bupati Morowali di Bungku. “Di kantor Bupati nanti, kami akan melakukan pendudukan dan jumlah massa yang lebih besar,” ancamnya.
Humas PT Inco di Morowali yang dihubungi terpisah menepis tudingan jika PT Inco tak bersedia menerima pengunjuk rasa. “Di kantor perwakilan desa Le-Le ada orang Inco yang lainnya, yakni H.Rahim. Selain itu kami juga (Inco, red) ada pertemuan di Sorowako,” katanya.***
Massa ARM menuntut dua hal. Pertama, mendesak PT Inco menyelesaikan segala sengketa tanah masyarakat di areal Blok Bahodopi dalam bentuk ganti rugi. Mereka juga meminta tanggung jawab DPRD dan Pemerintah Morowali, untuk segera menerbitkan sertifikat lahan usaha, dan pekarangan pada masyarakat Onepute Jaya, seluas rencana induk penempatan warga eks transmigrasi.
Dalam aksi itu, massa menyegel fasilitas PT Inco berupa kantor perwakilan di Desa Le-Le, Kecamatan Bahodopi dan akses jalan Inco di Desa Onepute Jaya, Kecamatan Bungku Tengah sejauh 9 kilometer.
Penyegelan dilakukan sampai ada realisasi kesepakatan antara Pemerintah Morowali, PT Inco dan masyarakat transmigrasi Onepute Jaya.
Namun aksi yang diawali dari Desa Onepute Jaya dan berakhir di kantor perwakilan PT Inco di Desa Le-Le, tidak mendapat jawaban dari menejemen Inco. Sebab kantor perwakilan hanya dijaga anggota satuan pengamanan.
Kepala Desa Onepute Jaya, Jalam, ditemui di sela unjuk rasa menyatakan penyesalan dengan sikap PT Inco yang tak bersedia menerima pengunjuk rasa. Pasalnya, sebelum aksi dilakukan, pihak PT Inco telah diberitahu.
Selain itu, aksi damai ini bertujuan menindaklanjuti hasil kesepakatan pertemuan di Sorowako 9 September 2008 silam. “Ini suratnya No 150.01/OPJ/1/2009 tanggal 26 Januari. Perihal, penyelesaian lahan warga masyarakat Onepute Jaya,” tunjuknya.
Sementara itu, korlap aksi, Kuswandi, menambahkan aksi serupa akan digelar Kamis (12/2). Namun sasaran aksi ditujukan ke kantor DPRD dan Bupati Morowali di Bungku. “Di kantor Bupati nanti, kami akan melakukan pendudukan dan jumlah massa yang lebih besar,” ancamnya.
Humas PT Inco di Morowali yang dihubungi terpisah menepis tudingan jika PT Inco tak bersedia menerima pengunjuk rasa. “Di kantor perwakilan desa Le-Le ada orang Inco yang lainnya, yakni H.Rahim. Selain itu kami juga (Inco, red) ada pertemuan di Sorowako,” katanya.***
TNLL Sulteng Hanya Dijaga Tiga Petugas
PALU - Kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu (BTNLL) Sulawesi Tengah, Widagdo mengeluhkan minimnya petugas penjaga Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Padahal, kawasan yang mesti dijaga itu seluas 13 ribu hektar.
“Anda bayangkan saja, lokasi seluas itu tapi hanya dijaga oleh tiga petugas polisi kehutanan. Bagaimana kawasan itu bisa aman kalau kenyataannya demikian,” kata Widagdo, Jumat (30/1) pagi.
Oleh karena itu, menurut Widagdo, sangat tidak mengherankan kalau sering terjadi penjarahan hutan di kawasan itu. Dalam setiap minggu, selalu saja ada penangkapan kayu tanpa dokumen yang keluar dari kawasan TNLL.
Lantaran itu, kata Widagdo, pihaknya terus berupaya memberikan pengertian kepada masyarakat di sekitar kawasan TNLL, agar ikut bersama-sama petugas menjaga kawasan itu dari aksi penjarahan kayu yang makin marak akhir-akhir ini.
“Kalau masyarakat tidak ikut berpartisipasi, saya yakin kerusakan hutan di TNLL itu makin parah. Jadi, saya hanya bisa berharap agar masyarakat setempat bisa membantu kami demi kebaikan bersama,” ujarnya.
TNLL terletak di dua wilayah kabupaten yaitu di Kabupaten Sigi (Kecamatan Kulawi, Sigi Biromaru, Palolo, Pipikoro) dan di Kabupaten Poso (Kecamatan Lore Utara, Lore Selatan, Lore Tengah). Di tujuh kecamatan tersebut terdapat tiga kawasan lindung, yaitu Suaka Margasatwa Lore Kalamanta, Hutan Wisata dan Hutan Lindung Danau Lindu, dan Suaka Margasatwa Lore Lindu yang kemudian bergabung menjadi Taman Nasional Lore Lindu.
Penetapannya dilakukan pada saat berlangsungnya Kongres Taman Nasional Sedunia, Denpasar, Bali, 1982. Saat ini luas kawasan taman nasional tersebut sekitar 217.991,18 hektare.
Banyak yang mengakui, bahwa TNLL itu memiliki keunikan tersendiri, karena banyak fauna dan flora tidak ditemukan di taman nasional lain di dunia, tapi dengan mudah ditemukan TNLL. Bahkan, kanguru yang selama ini dikenal di Australia, bisa dilihat di TNLL. Tidak hanya itu, masih ada juga jenis tanaman yang bernama Wanga (Figafeta filaris Sp.). Tanaman ini merupakan jenis palma endemik Sulawesi yang tumbuh pada ketinggian 300-1000 meter di bawah permukaan laut.
Jenis tanaman lain yang oleh masyarakat lokal menyebutnya dengan Leda (Eucalyptus deglupta) yang banyak dijumpai di Australia, banyak bertebaran di hutan TNLL. Tanaman ini memiliki bau yang harum sehingga seringkali dijadikan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan kosmetik.
Sementara potensi fauna di Taman Nasional Lore Lindu juga tidak kalah kayanya dengan potensi floranya. Sejumlah satwa yang dapat kita jumpai di kawasan lindung tersebut, di antaranya anoa (Anoa quarlesi, anoa depressicornis), babi rusa (Babyrousa babyrusa), babi sulawesi (Sus celebensis), Macaca tonkeana, Phalanger ursinus, kus-kus sulawesi (P. celebencis), tarsius sulawesi (Tarsius spectrum) dan rusa (Cervus timorensis).
Anoa, binatang yang nyaris mirip dengan kerbau ini berbulu lebat, warnanya cokelat muda sampai cokelat tua atau hitam. Populasi anoa ini sedang menuju kepunahan akibat diburu oleh masyarakat. Tarsius atau kera hantu, merupakan salah satu primata terkecil di dunia, beratnya hanya 100 gram dengan panjang badan 10 centimeter dari kepala dan panjang ekor 20 centimeter. Tarsius ini memiliki banyak jenis, salah satunya tarsius dianae yang diidentifikasikan sebagai satwa asli (endemik) kawasan Taman Nasional Lore Lindu.
Pihak The Nature Conservancy (TNC) Sulawesi Tengah menyebutkan, selain hewan mamalia, di kawasan lindung tersebut juga hidup bermacam-macam reptil, ikan, burung, dan amfibi. Pun dengan serangga, ribuan jenis serangga. Sayangnya, kebanyakan dari serangga ini belum berhasil diidentifikasi.
"TNLL memang kaya akan flora dan fauna. Itulah yang membuat kawasan konservasi alam ini menjadi yang terbesar di dunia," kata Ismet Khaeruddin, direktur TNC Sulawesi Tengah.
Selama ini, kawasan TNLL masih sebatas wisata ilmiah saja berupa penelitian sejumlah LSM dan para calon doktor serta magister Biologi baik dari dalam maupun luar negeri. Bahkan, Universitas Tadulako Palu, bekerjasama dengan STORMA dari Jerman untuk melakukan penelitian di kawasan ini. STORMA merupakan kerja sama penelitian bidang stabilitas pinggiran hutan tropis yang didanai oleh Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) atau masyarakat peduli lingkungan di Jerman.***
“Anda bayangkan saja, lokasi seluas itu tapi hanya dijaga oleh tiga petugas polisi kehutanan. Bagaimana kawasan itu bisa aman kalau kenyataannya demikian,” kata Widagdo, Jumat (30/1) pagi.
Oleh karena itu, menurut Widagdo, sangat tidak mengherankan kalau sering terjadi penjarahan hutan di kawasan itu. Dalam setiap minggu, selalu saja ada penangkapan kayu tanpa dokumen yang keluar dari kawasan TNLL.
Lantaran itu, kata Widagdo, pihaknya terus berupaya memberikan pengertian kepada masyarakat di sekitar kawasan TNLL, agar ikut bersama-sama petugas menjaga kawasan itu dari aksi penjarahan kayu yang makin marak akhir-akhir ini.
“Kalau masyarakat tidak ikut berpartisipasi, saya yakin kerusakan hutan di TNLL itu makin parah. Jadi, saya hanya bisa berharap agar masyarakat setempat bisa membantu kami demi kebaikan bersama,” ujarnya.
TNLL terletak di dua wilayah kabupaten yaitu di Kabupaten Sigi (Kecamatan Kulawi, Sigi Biromaru, Palolo, Pipikoro) dan di Kabupaten Poso (Kecamatan Lore Utara, Lore Selatan, Lore Tengah). Di tujuh kecamatan tersebut terdapat tiga kawasan lindung, yaitu Suaka Margasatwa Lore Kalamanta, Hutan Wisata dan Hutan Lindung Danau Lindu, dan Suaka Margasatwa Lore Lindu yang kemudian bergabung menjadi Taman Nasional Lore Lindu.
Penetapannya dilakukan pada saat berlangsungnya Kongres Taman Nasional Sedunia, Denpasar, Bali, 1982. Saat ini luas kawasan taman nasional tersebut sekitar 217.991,18 hektare.
Banyak yang mengakui, bahwa TNLL itu memiliki keunikan tersendiri, karena banyak fauna dan flora tidak ditemukan di taman nasional lain di dunia, tapi dengan mudah ditemukan TNLL. Bahkan, kanguru yang selama ini dikenal di Australia, bisa dilihat di TNLL. Tidak hanya itu, masih ada juga jenis tanaman yang bernama Wanga (Figafeta filaris Sp.). Tanaman ini merupakan jenis palma endemik Sulawesi yang tumbuh pada ketinggian 300-1000 meter di bawah permukaan laut.
Jenis tanaman lain yang oleh masyarakat lokal menyebutnya dengan Leda (Eucalyptus deglupta) yang banyak dijumpai di Australia, banyak bertebaran di hutan TNLL. Tanaman ini memiliki bau yang harum sehingga seringkali dijadikan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan kosmetik.
Sementara potensi fauna di Taman Nasional Lore Lindu juga tidak kalah kayanya dengan potensi floranya. Sejumlah satwa yang dapat kita jumpai di kawasan lindung tersebut, di antaranya anoa (Anoa quarlesi, anoa depressicornis), babi rusa (Babyrousa babyrusa), babi sulawesi (Sus celebensis), Macaca tonkeana, Phalanger ursinus, kus-kus sulawesi (P. celebencis), tarsius sulawesi (Tarsius spectrum) dan rusa (Cervus timorensis).
Anoa, binatang yang nyaris mirip dengan kerbau ini berbulu lebat, warnanya cokelat muda sampai cokelat tua atau hitam. Populasi anoa ini sedang menuju kepunahan akibat diburu oleh masyarakat. Tarsius atau kera hantu, merupakan salah satu primata terkecil di dunia, beratnya hanya 100 gram dengan panjang badan 10 centimeter dari kepala dan panjang ekor 20 centimeter. Tarsius ini memiliki banyak jenis, salah satunya tarsius dianae yang diidentifikasikan sebagai satwa asli (endemik) kawasan Taman Nasional Lore Lindu.
Pihak The Nature Conservancy (TNC) Sulawesi Tengah menyebutkan, selain hewan mamalia, di kawasan lindung tersebut juga hidup bermacam-macam reptil, ikan, burung, dan amfibi. Pun dengan serangga, ribuan jenis serangga. Sayangnya, kebanyakan dari serangga ini belum berhasil diidentifikasi.
"TNLL memang kaya akan flora dan fauna. Itulah yang membuat kawasan konservasi alam ini menjadi yang terbesar di dunia," kata Ismet Khaeruddin, direktur TNC Sulawesi Tengah.
Selama ini, kawasan TNLL masih sebatas wisata ilmiah saja berupa penelitian sejumlah LSM dan para calon doktor serta magister Biologi baik dari dalam maupun luar negeri. Bahkan, Universitas Tadulako Palu, bekerjasama dengan STORMA dari Jerman untuk melakukan penelitian di kawasan ini. STORMA merupakan kerja sama penelitian bidang stabilitas pinggiran hutan tropis yang didanai oleh Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) atau masyarakat peduli lingkungan di Jerman.***
Bulog Sulteng Segera Salurkan Raskin
PALU – Beras untuk masyarakat miskin di Palu untuk tahun 2009 ini belum disalurkan. Akibatnya, sejumlah warga setempat kemudian mendesak agar pihak badan urusan logistic (Bulog) dan Pemerintah Kota Palu agar segera menyalurkan berasa bagi masyarakat miskin itu.
Desakan warga tersebut, lebih disebabkan naiknya harga beras dalam beberapa hari terakhr, sehingga sebagian warga mengaku sangat berat membeli beras di pasaran. Menurut warga, jika Bulog segera menyalurkan raskin tersebut, maka akan sangat membantu warga tidak mampu membelinya.
Kepala Perum Bulog Divre Sulteng, Usep Karyana mengatakan, pihaknya segera menyalurkan raskin kepada warga yang membutuhkannya dalam waktu dekat ini. Hanya saja, pendistribusiannya baru dilakukan setelah dilakukan sosialisasi kepada semua instansi terkait.
Sosialisasi sangat perlu, katanya, sebab jumlah pagu maupun Kepala Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KK RTS) yang berhak menerima raskin tahun 2009 ini berkurang hingga lebih 20 persen dari sebelumnya.
Menurut Usep Karyana, Pemerintah Pusat pada tahun 2009 ini mengalokasikan raskin untuk kalangan rumah tangga sasaran (RTS) yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Sulteng sebanyak 28 ribu ton.
Pagu raskin sebanyak itu akan disalurkan kepada sekitar 158.448 KK RTS di Kabupaten Poso, Morowali, Tojo Unauna, Tolitoli, Buol, Banggai, Banggai Kepulauan, Donggala, Parigi Moutong, dan Kota Palu.
“Setiap kepala keluarga rumah tangga miskin itu akan mendapatkan jatah raskin 15 kilogram per bulan untuk periode Januari-Desember 2009,” katanya di Palu, Selasa (3/1).
Menurut dia, jumlah penerima raskin 2009 ini mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya yang mencapai 211.393 KK. "Tahun 2009 ini jumlah penerima beras bersubsidi di Sulteng hanya 158.488 KK," katanya.
Desakan warga tersebut, lebih disebabkan naiknya harga beras dalam beberapa hari terakhr, sehingga sebagian warga mengaku sangat berat membeli beras di pasaran. Menurut warga, jika Bulog segera menyalurkan raskin tersebut, maka akan sangat membantu warga tidak mampu membelinya.
Kepala Perum Bulog Divre Sulteng, Usep Karyana mengatakan, pihaknya segera menyalurkan raskin kepada warga yang membutuhkannya dalam waktu dekat ini. Hanya saja, pendistribusiannya baru dilakukan setelah dilakukan sosialisasi kepada semua instansi terkait.
Sosialisasi sangat perlu, katanya, sebab jumlah pagu maupun Kepala Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KK RTS) yang berhak menerima raskin tahun 2009 ini berkurang hingga lebih 20 persen dari sebelumnya.
Menurut Usep Karyana, Pemerintah Pusat pada tahun 2009 ini mengalokasikan raskin untuk kalangan rumah tangga sasaran (RTS) yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Sulteng sebanyak 28 ribu ton.
Pagu raskin sebanyak itu akan disalurkan kepada sekitar 158.448 KK RTS di Kabupaten Poso, Morowali, Tojo Unauna, Tolitoli, Buol, Banggai, Banggai Kepulauan, Donggala, Parigi Moutong, dan Kota Palu.
“Setiap kepala keluarga rumah tangga miskin itu akan mendapatkan jatah raskin 15 kilogram per bulan untuk periode Januari-Desember 2009,” katanya di Palu, Selasa (3/1).
Menurut dia, jumlah penerima raskin 2009 ini mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya yang mencapai 211.393 KK. "Tahun 2009 ini jumlah penerima beras bersubsidi di Sulteng hanya 158.488 KK," katanya.
PSP Kedokteran Unisa Diminati
PALU - Doa Ketua Utama Alkhairaat, HS Saggaf Muhammad Aljufri terkabul. Pasalnya, meski baru saja digelar acara syukuran atas beroperasinya Program Studi Pendidikan (PSP) Kedokteran Universitas Alkhairaat (Unisa), sejumlah orang dari beberapa daerah menyatakan segera mendaftarkan putra-putrinya.
Rektor Unisa Palu, Lukman Thahir kepada Media Alkhairaat mengakui, hingga saat ini tercatat sedikitnya 30 orang yang menyatakan segera mendaftarkan anak-anak mereka untuk kuliah di PSP Kedokteran Unisa.
Mereka itu antara lain berasal dari Ternate, Gorontalo, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat dan beberapa orang dari Palu. “Oleh karena itu, saya perkirakan jumlah pendaftar akan melebihi yang sudah disiapkan yaitu antara 40-50 orang mahasiswa,” kata Lukman Thahir.
Lantaran itu, Rektor Unisa berharap agar pihak Pengurus Besar Alkhairaat dan Yayasan Alkhairaat, segera menindaklanjuti amanah Ketua Utama Alkhairaat saat berpidato pada acara syukuran beberapa malam lalu, bahwa perlu dibentuk tim khusus yang menangani kelancaran operasional PSP Kedokteran Unisa.
Soal mekanisme dan siapa saja yang akan masuk dalam tim khusus itu, Rektor Unisa mengatakan, diserahkan sepenuhnya kepada pihak Pengurus Besar dan Yayasan Alkhairaat. Hanya saja, pihak Rektorat Unisa dan pihak pengelola program studi juga mesti dilibatkan untuk didengarkan masukannya.
Menurutnya, tim khusus itu menjadi sangat penting, karena izin operasional PSP Kedokteran Unisa yang dikeluarkan pihak Direktorat Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional itu, akan ditinjau kembali pada dua tahun mendatang.
“Artinya, jika selama dua tahun itu PSP Kedokteran tidak bisa berkembang, maka izin itu akan dicabut kembali. Jadi, kita memang harus gerak cepat untuk mengurusi kemajuan PSP Kedokteran Unisa itu,” harap Lukman Thahir.
Selain itu, untuk mempromosikan PSP Kedokteran Unisa itu, Lukman Thahir mengatakan, pihaknya akan mempresentasekannya pada acara Rapat Kerja PB Alkhairaat dan Silaturahmi Nasional Pondok Pesantren Alkhairaat yang akan berlangsung pada 1-4 Maret nanti di Kota Ternate dan Bacan, Halmahaera Selatan, Maluku Utara.
Ketua Umum PB Alkhairaat HS Ali Muhammad Aljufri menegaskan, pihaknya akan menjadikan pembahasan mengenai tim khusus pengelolaan PSP Kedokteran Unisa itu sebagai salah satu prioritas pada Rakernas PB Alkhairaat itu. “Insya Allah, kita akan membahasnya secara khusus mengenai PSP Kedokteran itu, karena PSP Kedokteran itu adalah fakultas yang sangat bergengsi di Unisa dan ini menjadi milik kita semua,” kata Habib Ali.***
Rektor Unisa Palu, Lukman Thahir kepada Media Alkhairaat mengakui, hingga saat ini tercatat sedikitnya 30 orang yang menyatakan segera mendaftarkan anak-anak mereka untuk kuliah di PSP Kedokteran Unisa.
Mereka itu antara lain berasal dari Ternate, Gorontalo, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat dan beberapa orang dari Palu. “Oleh karena itu, saya perkirakan jumlah pendaftar akan melebihi yang sudah disiapkan yaitu antara 40-50 orang mahasiswa,” kata Lukman Thahir.
Lantaran itu, Rektor Unisa berharap agar pihak Pengurus Besar Alkhairaat dan Yayasan Alkhairaat, segera menindaklanjuti amanah Ketua Utama Alkhairaat saat berpidato pada acara syukuran beberapa malam lalu, bahwa perlu dibentuk tim khusus yang menangani kelancaran operasional PSP Kedokteran Unisa.
Soal mekanisme dan siapa saja yang akan masuk dalam tim khusus itu, Rektor Unisa mengatakan, diserahkan sepenuhnya kepada pihak Pengurus Besar dan Yayasan Alkhairaat. Hanya saja, pihak Rektorat Unisa dan pihak pengelola program studi juga mesti dilibatkan untuk didengarkan masukannya.
Menurutnya, tim khusus itu menjadi sangat penting, karena izin operasional PSP Kedokteran Unisa yang dikeluarkan pihak Direktorat Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional itu, akan ditinjau kembali pada dua tahun mendatang.
“Artinya, jika selama dua tahun itu PSP Kedokteran tidak bisa berkembang, maka izin itu akan dicabut kembali. Jadi, kita memang harus gerak cepat untuk mengurusi kemajuan PSP Kedokteran Unisa itu,” harap Lukman Thahir.
Selain itu, untuk mempromosikan PSP Kedokteran Unisa itu, Lukman Thahir mengatakan, pihaknya akan mempresentasekannya pada acara Rapat Kerja PB Alkhairaat dan Silaturahmi Nasional Pondok Pesantren Alkhairaat yang akan berlangsung pada 1-4 Maret nanti di Kota Ternate dan Bacan, Halmahaera Selatan, Maluku Utara.
Ketua Umum PB Alkhairaat HS Ali Muhammad Aljufri menegaskan, pihaknya akan menjadikan pembahasan mengenai tim khusus pengelolaan PSP Kedokteran Unisa itu sebagai salah satu prioritas pada Rakernas PB Alkhairaat itu. “Insya Allah, kita akan membahasnya secara khusus mengenai PSP Kedokteran itu, karena PSP Kedokteran itu adalah fakultas yang sangat bergengsi di Unisa dan ini menjadi milik kita semua,” kata Habib Ali.***
Alkhairaat Gelar Rakernas dan Silatnas di Ternate
PALU – Pengurus Besar Alkhairaat (Perguruan Islam tertua di Indonesi Timur) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Pondok Pesantren Alkhairaat, di dua tempat berbeda di Provinsi Maluku Utara.
Ketua Umum PB Alkhairaat, HS Ali Muhammad Aljufri menjelaskan, Rakernas PB Alkhairaat akan berlangsung di Kota Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan (sekitar 5 jam dari Kota Ternate dengan menggunakan speed boat) pada 1 Maret mendatang dan ditutup pada 4 Maret 2009 oleh Gubernur Maluku Utara, Thaib Armayn.. Acara itu akan dibuka oleh Menteri Pertanian, Anton Apriantono.
“Setelah dibuka di Kota Labuha, peserta rapat-rapat pleno akan berlangsung di Pulau Nusara, sebuah lokasi wisata di kabupaten Halmahera Selatan,” kata HS Ali Muhammad Aljufri.
Sedangkan Silatnas Pondok Pesantren Alkhairaat akan berlangsung di Kota Ternate, yang akan dibuka oleh Menteri Agama, M. Maftuh Basyuni. Silatnas tersebut akan dimulai pada 28 Pebruari dan ditutup oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba pada 4 Maret 2009. Sejumlah menteri dan Dirjen juga dijadwalkan hadir pada Rakernas PB Alkhairaat dan Silatnas Pondok Pesantren Alkhairaat itu.
Menurut Ketua PB Alkhairaat, pada Rakernas nantinya, pihaknya akan membicarakan mengenai metode pendidikan di Pondok Pesntren Alkhairaat. Ada tiga pilihan yang akan ditawarkan kepada peserta Rakernas, yaitu metode Salafi (seperti yang sudah ada sekarang ini), metode Pondok Pesantren Modern (Seperti Gontor), dan Metode Pondok Pesantren Perpaduan antara Salafi dan Modern.
“Tapi kami lebih tertarik pada Metode Perpaduan antara Salafi dan Moderen. Maksudnya, outputnya mampu menguasai ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama. Ibaratnya, di satu sisi alumninya mampu menguasai tekonologi informasi, dan di sisi lain mampu membaca kitab kuning dengan baik. Itu harapan kami,” katanya di kantor PB Alkhairaat, Jalan SIS Aljufri Palu, Selasa (10/2).
Menurut rencana, rombongan Rakernas dari PB Alkhairaat dan sejumlah Komisariat Daerah se Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, serta beberapa Komisariat Wilayah akan berangkat ke Ternate pada 26 Pebruari nanti dengan menumpang KM Dorolonda. Mereka akan akan tiba di Kota Ternate pada 27 Pebruari sore.
Sedangkan peserta Silatnas Pondok Pesantren Alkhairaat yang sudah menyatakan kesediaan untuk hadir pada acara tersebut, tercatat sebanyak 1500 Ponpes dan Madrasah Alkhairaat se Indonesia yang tersebar dari Papua, Kalimantan, Sulawesi Utara dan sejumlah wilayah lainnya. “Sebagian lainnya belum mendaftar,” sebut HS Ali Muhammad Aljufri.
Ketua Umum PB Alkhairaat, HS Ali Muhammad Aljufri menjelaskan, Rakernas PB Alkhairaat akan berlangsung di Kota Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan (sekitar 5 jam dari Kota Ternate dengan menggunakan speed boat) pada 1 Maret mendatang dan ditutup pada 4 Maret 2009 oleh Gubernur Maluku Utara, Thaib Armayn.. Acara itu akan dibuka oleh Menteri Pertanian, Anton Apriantono.
“Setelah dibuka di Kota Labuha, peserta rapat-rapat pleno akan berlangsung di Pulau Nusara, sebuah lokasi wisata di kabupaten Halmahera Selatan,” kata HS Ali Muhammad Aljufri.
Sedangkan Silatnas Pondok Pesantren Alkhairaat akan berlangsung di Kota Ternate, yang akan dibuka oleh Menteri Agama, M. Maftuh Basyuni. Silatnas tersebut akan dimulai pada 28 Pebruari dan ditutup oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba pada 4 Maret 2009. Sejumlah menteri dan Dirjen juga dijadwalkan hadir pada Rakernas PB Alkhairaat dan Silatnas Pondok Pesantren Alkhairaat itu.
Menurut Ketua PB Alkhairaat, pada Rakernas nantinya, pihaknya akan membicarakan mengenai metode pendidikan di Pondok Pesntren Alkhairaat. Ada tiga pilihan yang akan ditawarkan kepada peserta Rakernas, yaitu metode Salafi (seperti yang sudah ada sekarang ini), metode Pondok Pesantren Modern (Seperti Gontor), dan Metode Pondok Pesantren Perpaduan antara Salafi dan Modern.
“Tapi kami lebih tertarik pada Metode Perpaduan antara Salafi dan Moderen. Maksudnya, outputnya mampu menguasai ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama. Ibaratnya, di satu sisi alumninya mampu menguasai tekonologi informasi, dan di sisi lain mampu membaca kitab kuning dengan baik. Itu harapan kami,” katanya di kantor PB Alkhairaat, Jalan SIS Aljufri Palu, Selasa (10/2).
Menurut rencana, rombongan Rakernas dari PB Alkhairaat dan sejumlah Komisariat Daerah se Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, serta beberapa Komisariat Wilayah akan berangkat ke Ternate pada 26 Pebruari nanti dengan menumpang KM Dorolonda. Mereka akan akan tiba di Kota Ternate pada 27 Pebruari sore.
Sedangkan peserta Silatnas Pondok Pesantren Alkhairaat yang sudah menyatakan kesediaan untuk hadir pada acara tersebut, tercatat sebanyak 1500 Ponpes dan Madrasah Alkhairaat se Indonesia yang tersebar dari Papua, Kalimantan, Sulawesi Utara dan sejumlah wilayah lainnya. “Sebagian lainnya belum mendaftar,” sebut HS Ali Muhammad Aljufri.
Korupsi Dana DAK Tojo Una-Una
Ampana - Vokalis anggota DPRD Tojo Una-Una, Lucky Lasahido akan mendesak pimpinan DPRD setempat untuk membicarakan soal keterlibatan sembilan anggota panitia anggaran terkait dugaan kasus korupsi dana DAK sebanyak Rp 13 miliar.
“Ini masukan bagus, kami akan tindaklanjuti melalui dewan kehormatan,“ kata Lucky kepada Ahad, Kemarin..
Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Tojo una-una ini mengaku tidak tahu menahu adanya kasus korupsi beruapa suap yang menimpa sesama rekan wakil rakyat itu. Namun kalaulah ini betul adanya, dirinya menyayangkan anggota dewan dari panitia anggaran menerima dana itu, apalagi jumlah juga jumlahnya sedikit. Karena itu pihaknya mendorong dewan kehormatan untuk bekerja maksimal membuktikan terlibat tidaknya para wakil rakyat tersebut.
“Saya minta dewan kehormatan dan Kejaksaan menuntaskan kasus ini, sebab kalau tidak berpretensi menjatuhkan kredibilitas seseorang” ujar Lucky.
Ketua Komisi A (pemerintahan) DPRD Tojo Uan-Una, Halik Nasila menduga kasus ini terlalu politis karena dibuka menjelang pemilihan legislatif. Ia mempertanyakan kenapa kejkasaan dari dulu tidak menuntaskan kasus ini dan baru sekarang dibuka “ Bukan Cuma 9 anggota dewan yang citranya jelek, tapi kami semua diangap sebagai pencoleng uang rakyat. Ini sudah tidak betul,” katanya.
Keduanya menilai Kejaksaan terlalu memaksakan kasus ini dibuka setelah dianggap tuntas pada pertengahan tahun 2008 lalu. “Kesannya terlalu dipolitisir, apalagi menjelang pemilihan calon legislatif yang tinggal dua bulan ini,” tukas Halik.
Sebelumnya Kejaksaan Cabang Negeri Poso di Kabupaten Tojo Una -Una,kembali menyelidiki dugaan kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang melibatkan kuasa pengguna anggaran, MP yang juga Kepala Dinas Pendidikan Tojo Una-Una. Kasus ini juga menyeret 9 anggota DPRD setempat yang diduga turut menikmati dana DAK ini. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Poso pada pertengahan 2008 silam hanya memvonis satu tahun penjara terhadap pimpinan kegiatan Yamin Lamami dan Muhtar Muhammad selaku bendahara Dinas Pendidikan Tojo Una- Una terkait korupsi dana DAK..
Pihak Kejaksaan melihat ada sembilan anggota DPRD Tojo Unauna yang merupakan panitia anggaran masing-masing berinisial ML, AAF, HL, UK, MSB, BL, NB, ASA dan MYF. Yang ditengarai menerima dana suap dengan variasi Rp , 5 hingga Rp 3 juta perorang. “Uang tersebut diberikan sesuai perintah Kepala Dinas untuk mengamankan masalah dana DAK ini,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Poso, Alham mengutip pengakuan salah satu tersangka.
“Ini masukan bagus, kami akan tindaklanjuti melalui dewan kehormatan,“ kata Lucky kepada Ahad, Kemarin..
Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Tojo una-una ini mengaku tidak tahu menahu adanya kasus korupsi beruapa suap yang menimpa sesama rekan wakil rakyat itu. Namun kalaulah ini betul adanya, dirinya menyayangkan anggota dewan dari panitia anggaran menerima dana itu, apalagi jumlah juga jumlahnya sedikit. Karena itu pihaknya mendorong dewan kehormatan untuk bekerja maksimal membuktikan terlibat tidaknya para wakil rakyat tersebut.
“Saya minta dewan kehormatan dan Kejaksaan menuntaskan kasus ini, sebab kalau tidak berpretensi menjatuhkan kredibilitas seseorang” ujar Lucky.
Ketua Komisi A (pemerintahan) DPRD Tojo Uan-Una, Halik Nasila menduga kasus ini terlalu politis karena dibuka menjelang pemilihan legislatif. Ia mempertanyakan kenapa kejkasaan dari dulu tidak menuntaskan kasus ini dan baru sekarang dibuka “ Bukan Cuma 9 anggota dewan yang citranya jelek, tapi kami semua diangap sebagai pencoleng uang rakyat. Ini sudah tidak betul,” katanya.
Keduanya menilai Kejaksaan terlalu memaksakan kasus ini dibuka setelah dianggap tuntas pada pertengahan tahun 2008 lalu. “Kesannya terlalu dipolitisir, apalagi menjelang pemilihan calon legislatif yang tinggal dua bulan ini,” tukas Halik.
Sebelumnya Kejaksaan Cabang Negeri Poso di Kabupaten Tojo Una -Una,kembali menyelidiki dugaan kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang melibatkan kuasa pengguna anggaran, MP yang juga Kepala Dinas Pendidikan Tojo Una-Una. Kasus ini juga menyeret 9 anggota DPRD setempat yang diduga turut menikmati dana DAK ini. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Poso pada pertengahan 2008 silam hanya memvonis satu tahun penjara terhadap pimpinan kegiatan Yamin Lamami dan Muhtar Muhammad selaku bendahara Dinas Pendidikan Tojo Una- Una terkait korupsi dana DAK..
Pihak Kejaksaan melihat ada sembilan anggota DPRD Tojo Unauna yang merupakan panitia anggaran masing-masing berinisial ML, AAF, HL, UK, MSB, BL, NB, ASA dan MYF. Yang ditengarai menerima dana suap dengan variasi Rp , 5 hingga Rp 3 juta perorang. “Uang tersebut diberikan sesuai perintah Kepala Dinas untuk mengamankan masalah dana DAK ini,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Poso, Alham mengutip pengakuan salah satu tersangka.
Relokasi Kapet Batui, Akan Digugat
Palu – Pemindahan wilayah pelaksanaan program Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Batui ke Kapet Palapas (Palu, Donggala, Parigi dan Sigi) oleh Gubernur Paliudju dinilai sebagai tindakan yang terburu-buru.
“Relokasi wilayah Kapet Batui tanpa analisis mendalam. Ini kebijakan suka atau tidak suka saja,” jelas Staf Ahli bidang hukum Kapet Batui, Sofyan Farid Lembah,
Menurut dia, sejumlah sektor unggulan di wilayah pengembangan Kapet Batui yang meliputi Banggai, Ampana dan Morowali telah dikembangkan dalam tataran kenyataan. Para pengusaha eksportir juga telah merasakan kehadiran Kapet Batui.
Sofyan menyatakan Gubernur Paliudju telah melakukan tindakan sepihak dengan memberhentikan seluruh staf ahli dan pegawai Kapet Batui yang berjumlah 42 orang “Ini bentuk pelecehan terhadap kami, tidak ada hujan, tidak angin langsung diberhentikan. Kami akan menggugat SK gubernur,” tegasnya.
Kebijakan gubernur itu kata dia, adalah konsep pembangunan yang terlalu Palu-sentris. Padahal menurutnya, tidak dengan Kapet pun, kota Palu dan sekitarnya secara perlahan-lahan akan melakukan pembangunan. Semestinya gubernur katanya, harus menunggu perubahan keputusan Presiden tentang status Kapet sesuai hasil pertemuan rapat evaluasi Kapet se Indonesia, akhir 23 Desember 2008. yang memerlukan dukungan payung hukum dalam merelokasi wilayah Kapet.
Juru bicara Pemprov Sulteng, Irwan Lahace mengatakan, keputusan gubernur tersebut berdasarkan surat Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, tertanggal 5 Agustus 2008, sebagai tindaklanjut rapat dengar pendapat wakil ketua Badan Pengembangan Kapet dengan komisi V DPR-RI pada 3 Juli 2008.
Dalam surat tersebut dicantumkan, kepada gubernur Sulteng untuk segera merelokasi wilayah Kapet Batui sesuai dengan kriteria Kapet (Pasal 1 ayat 1) keputusan Presiden Nomor 150 tentang Kapet, sehingga dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien. “Ini perintah juga perintah pemerintah pusat, gubernur tidak asal relokasi,” kata Irwan.
“Relokasi wilayah Kapet Batui tanpa analisis mendalam. Ini kebijakan suka atau tidak suka saja,” jelas Staf Ahli bidang hukum Kapet Batui, Sofyan Farid Lembah,
Menurut dia, sejumlah sektor unggulan di wilayah pengembangan Kapet Batui yang meliputi Banggai, Ampana dan Morowali telah dikembangkan dalam tataran kenyataan. Para pengusaha eksportir juga telah merasakan kehadiran Kapet Batui.
Sofyan menyatakan Gubernur Paliudju telah melakukan tindakan sepihak dengan memberhentikan seluruh staf ahli dan pegawai Kapet Batui yang berjumlah 42 orang “Ini bentuk pelecehan terhadap kami, tidak ada hujan, tidak angin langsung diberhentikan. Kami akan menggugat SK gubernur,” tegasnya.
Kebijakan gubernur itu kata dia, adalah konsep pembangunan yang terlalu Palu-sentris. Padahal menurutnya, tidak dengan Kapet pun, kota Palu dan sekitarnya secara perlahan-lahan akan melakukan pembangunan. Semestinya gubernur katanya, harus menunggu perubahan keputusan Presiden tentang status Kapet sesuai hasil pertemuan rapat evaluasi Kapet se Indonesia, akhir 23 Desember 2008. yang memerlukan dukungan payung hukum dalam merelokasi wilayah Kapet.
Juru bicara Pemprov Sulteng, Irwan Lahace mengatakan, keputusan gubernur tersebut berdasarkan surat Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, tertanggal 5 Agustus 2008, sebagai tindaklanjut rapat dengar pendapat wakil ketua Badan Pengembangan Kapet dengan komisi V DPR-RI pada 3 Juli 2008.
Dalam surat tersebut dicantumkan, kepada gubernur Sulteng untuk segera merelokasi wilayah Kapet Batui sesuai dengan kriteria Kapet (Pasal 1 ayat 1) keputusan Presiden Nomor 150 tentang Kapet, sehingga dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien. “Ini perintah juga perintah pemerintah pusat, gubernur tidak asal relokasi,” kata Irwan.
Anantovea, Cara Pemkot Palu Peduli Anak Miskin
Setelah berjalannya Program Peduli Kaum Dhuafa dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kini Pemerintah Kota Palu kembali menerjemahkan program tersebut dengan nama Program Anantovea. Program itu telah dilaunching pada 30 Januari lalu oleh Walikota, Rusdy Mastura.
Anantovea berasal dari Bahasa Kaili (etnis asli di Palu, Sulawesi Tengah) berarti “Anak Kita Tersayang”. Pengertian itulah yang mengilhami Walikota Palu untuk mendorong program penanggulangan kemiskinan, yang lebih diarahkan pada membantu pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu di daerahnya.
Walikota Palu, Rusdy Mastura kepada The Jakarta Post menjelaskan, Program Anantovea itu tak lebih untuk menstimulasi peran masyarakat, swasta dan pemerintah guna memberikan perhatian dan bantuan bagi anak-anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu di Kota Palu.
Oleh karena itu, agar program ini mendapat respon dari stakeholders lainnya, Pemerintah Kota Palu memberikan bantuan sepeda mini kepada 20 anak usia sekolah yang berasal dari kawasan tertinggal di Kota Palu dan memberikan mendorong sekolah-sekolah agar menggratiskan biaya sekolah bagi anak-anak tidak mampu.
“Saya juga sudah memerintahkan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk dapat memberikan bantuan peralatan sekolah bagi anak usia sekolah yang kurang mampu lainnya di Kota Palu,” katanya.
Menurut Walikota Rusdy Mastura, tingkat kepedulian masyarakat saat ini terhadap sesama anak bangsa semakin terdegradasi, sebagai akibat menurunnya rasa nasionalisme dan rasa kepedulian sesama, sehingga rasa kemanusiaan dalam diri manusia hampir hilang.
“Olehn karena itu, saya berharap agar melalui program ini, diharapkan dapat menggugah rasa peduli warga dapat meningkat, sehingga pada gilirannya, anak-anak tidak mampu dapat menikmati pendidikan layaknya anak-anak dari keluarga mampu lainnya,” harapnya.
Gayung bersambut. Setelah melaunching program tersebut, pihak Bank Indonesia Cabang Palu, menyerahkan bantuan peralatan sekolah sebanyak 40 paket yang terdiri dari tas punggung, dua lusin buku tulis, buku gambar, pensil dan peralatan sekolah lainnya. Bantuan tersebut kemudian disalurkan kepada anak usia sekolah yang kurang mampu.
Anak Terlantar
Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Tengah, pernah mempublikasikan bahwa saat ini tercatat sedikitnya 54.235 anak terlantar yang tersebar di Sulawesi Tengah. Jumlah tertinggi terdapat di Kabupaten Poso, yakni sebanyak 12.002 anak.
Dari jumlah tersebut, anak terlantar di Kota Palu yang tidak dapat menikmati pendidikan sebanyak 1.913 anak. Selebihnya tersebar di sejumlah kabupaten se Sulteng. Antara lain di Kabupaten Tojo Una-Una 8.065 anak, Donggala (7.551 anak), Morowali (6.743 anak), Toli-Toli (4.987 anak), Parigi Moutong (4.459 anak), Banggai Kepulauan (3.083 anak) dan di Kabupaten Banggai sebanyak 2.912 anak.
Ketua LPA Sulawesi Tengah, Sofyan Farid Lembah, menjelaskan, selain itu terdapat pula anak usia sekolah yang telah bekerja dan yang berusaha mencari pekerjaan juga masih banyak. Anak laki-laki di perdesaan pada usia 15-19 tahun yang telah bekerja, tercatat sebanyak 42.174 orang, dan anak perempuan sebanyak 31.502 orang. Sedangkan yang ingin mencari kerja, tercatat sebanyak 5.983 orang anak laki-laki dan 4.469 anak perempuan.
Sementara di perkotaan, menurut Sofyan Farid Lembah, anak laki-laki yang bekerja sebanyak 4.696 anak laki-laki dan 3.437 anak perempuan. Sedangkan yang mencari kerja adalah 1.446 anak laki-laki dan 1.351 anak perempuan.
“Jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah, karena saat ini masih sekitar 112.735 orang anak (56.895 perempuan-55.840 laki-laki) pelajar yang siap masuk dalam lapangan kerja," kata Sofyan Farid Lembah kepada The Jakarta Post.
Banyaknya jumlah anak terlantar dan yang bekerja serta pencari kerja itu, katanya, disebabkan karena tingkat kemiskinan keluarganya. Tahun 2007, tercatat 154.006 jiwa penduduk dalam klasifikasi batas miskin dan ada 557.400 jiwa penduduk miskin. Penyebarannya terbesar di wilayah perdesaan (24,97 persen) dan sisanya 12,86 persen di perkotaan.
Data Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, pada tahun 2007 lalu tercatat 143.760 kepala keluarga fakir miskin yang telah mendapat bantuan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) yang tersebar pada 8.300 kepala keluarga di Banggai Kepulauan, 40.669 kepala keluarga di Banggai, 6.369 di Morowali, 20.785 kepala keluarga di Poso, 24.372 di Donggala, 10.789 kepala keluarga di Toli-Toli, 13.594 kepala keluarga di Buol, 13.929 kepala keluarga di Parigi Moutong, dan 4.955 di Kota Palu.
Kemiskinan, kata Sofyan Farid Lembah, pada akhirnya mendorong anak-anak Sulawesi Tengah, ikut bertarung bersama kedua orang tuanya untuk mendapatkan dan menambah penghasilan keluarga. Pada beberapa kasus, justru orang tua mendorong anak-anak untuk bekerja dan sekaligus mempekerjakan anak-anak mereka.
Akibat lain dari masalah ini, menurut pihak LPA Sulawesi Tengah, hampir 40 persen anak perempuan di daerah ini telah melangsungkan pernikahan pada usia dini. Untuk Klasifikasi usia di bawah 16 tahun anak-anak di Donggala mencatat angka tertinggi di banding kabupaten lainnya (23,20 persen), dan yang terendah terdapat di Kabupaten Banggai Kepulauan (7,88 %).
Sedangkan untuk klasifikasi umur 17-18 tahun, perkawinan usia dini tertinggi terjadi di Kabupaten Buol (27,82 %), dan terendah di kota Palu (16,71 %).
Sejumlah pihak berharap, Program Anantovea ini dapat menggugah warga Kota Palu, pihak swasta dan dunia usaha untuk dapat memberikan bantuan yang berarti, demi kelangsungan pendidikan anak. “Kami siap mengawal program Anantovea itu. Tapi kami juga berharap agar SKPD tidak menutup mata, mereka harus berkomitmen dan maksimal menerjemahkan program Anantovea tersebut,” kata Abubabar Hadaddo, Sekretaris Umum Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Sulawesi Tengah. ***
Anantovea berasal dari Bahasa Kaili (etnis asli di Palu, Sulawesi Tengah) berarti “Anak Kita Tersayang”. Pengertian itulah yang mengilhami Walikota Palu untuk mendorong program penanggulangan kemiskinan, yang lebih diarahkan pada membantu pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu di daerahnya.
Walikota Palu, Rusdy Mastura kepada The Jakarta Post menjelaskan, Program Anantovea itu tak lebih untuk menstimulasi peran masyarakat, swasta dan pemerintah guna memberikan perhatian dan bantuan bagi anak-anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu di Kota Palu.
Oleh karena itu, agar program ini mendapat respon dari stakeholders lainnya, Pemerintah Kota Palu memberikan bantuan sepeda mini kepada 20 anak usia sekolah yang berasal dari kawasan tertinggal di Kota Palu dan memberikan mendorong sekolah-sekolah agar menggratiskan biaya sekolah bagi anak-anak tidak mampu.
“Saya juga sudah memerintahkan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk dapat memberikan bantuan peralatan sekolah bagi anak usia sekolah yang kurang mampu lainnya di Kota Palu,” katanya.
Menurut Walikota Rusdy Mastura, tingkat kepedulian masyarakat saat ini terhadap sesama anak bangsa semakin terdegradasi, sebagai akibat menurunnya rasa nasionalisme dan rasa kepedulian sesama, sehingga rasa kemanusiaan dalam diri manusia hampir hilang.
“Olehn karena itu, saya berharap agar melalui program ini, diharapkan dapat menggugah rasa peduli warga dapat meningkat, sehingga pada gilirannya, anak-anak tidak mampu dapat menikmati pendidikan layaknya anak-anak dari keluarga mampu lainnya,” harapnya.
Gayung bersambut. Setelah melaunching program tersebut, pihak Bank Indonesia Cabang Palu, menyerahkan bantuan peralatan sekolah sebanyak 40 paket yang terdiri dari tas punggung, dua lusin buku tulis, buku gambar, pensil dan peralatan sekolah lainnya. Bantuan tersebut kemudian disalurkan kepada anak usia sekolah yang kurang mampu.
Anak Terlantar
Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Tengah, pernah mempublikasikan bahwa saat ini tercatat sedikitnya 54.235 anak terlantar yang tersebar di Sulawesi Tengah. Jumlah tertinggi terdapat di Kabupaten Poso, yakni sebanyak 12.002 anak.
Dari jumlah tersebut, anak terlantar di Kota Palu yang tidak dapat menikmati pendidikan sebanyak 1.913 anak. Selebihnya tersebar di sejumlah kabupaten se Sulteng. Antara lain di Kabupaten Tojo Una-Una 8.065 anak, Donggala (7.551 anak), Morowali (6.743 anak), Toli-Toli (4.987 anak), Parigi Moutong (4.459 anak), Banggai Kepulauan (3.083 anak) dan di Kabupaten Banggai sebanyak 2.912 anak.
Ketua LPA Sulawesi Tengah, Sofyan Farid Lembah, menjelaskan, selain itu terdapat pula anak usia sekolah yang telah bekerja dan yang berusaha mencari pekerjaan juga masih banyak. Anak laki-laki di perdesaan pada usia 15-19 tahun yang telah bekerja, tercatat sebanyak 42.174 orang, dan anak perempuan sebanyak 31.502 orang. Sedangkan yang ingin mencari kerja, tercatat sebanyak 5.983 orang anak laki-laki dan 4.469 anak perempuan.
Sementara di perkotaan, menurut Sofyan Farid Lembah, anak laki-laki yang bekerja sebanyak 4.696 anak laki-laki dan 3.437 anak perempuan. Sedangkan yang mencari kerja adalah 1.446 anak laki-laki dan 1.351 anak perempuan.
“Jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah, karena saat ini masih sekitar 112.735 orang anak (56.895 perempuan-55.840 laki-laki) pelajar yang siap masuk dalam lapangan kerja," kata Sofyan Farid Lembah kepada The Jakarta Post.
Banyaknya jumlah anak terlantar dan yang bekerja serta pencari kerja itu, katanya, disebabkan karena tingkat kemiskinan keluarganya. Tahun 2007, tercatat 154.006 jiwa penduduk dalam klasifikasi batas miskin dan ada 557.400 jiwa penduduk miskin. Penyebarannya terbesar di wilayah perdesaan (24,97 persen) dan sisanya 12,86 persen di perkotaan.
Data Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, pada tahun 2007 lalu tercatat 143.760 kepala keluarga fakir miskin yang telah mendapat bantuan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) yang tersebar pada 8.300 kepala keluarga di Banggai Kepulauan, 40.669 kepala keluarga di Banggai, 6.369 di Morowali, 20.785 kepala keluarga di Poso, 24.372 di Donggala, 10.789 kepala keluarga di Toli-Toli, 13.594 kepala keluarga di Buol, 13.929 kepala keluarga di Parigi Moutong, dan 4.955 di Kota Palu.
Kemiskinan, kata Sofyan Farid Lembah, pada akhirnya mendorong anak-anak Sulawesi Tengah, ikut bertarung bersama kedua orang tuanya untuk mendapatkan dan menambah penghasilan keluarga. Pada beberapa kasus, justru orang tua mendorong anak-anak untuk bekerja dan sekaligus mempekerjakan anak-anak mereka.
Akibat lain dari masalah ini, menurut pihak LPA Sulawesi Tengah, hampir 40 persen anak perempuan di daerah ini telah melangsungkan pernikahan pada usia dini. Untuk Klasifikasi usia di bawah 16 tahun anak-anak di Donggala mencatat angka tertinggi di banding kabupaten lainnya (23,20 persen), dan yang terendah terdapat di Kabupaten Banggai Kepulauan (7,88 %).
Sedangkan untuk klasifikasi umur 17-18 tahun, perkawinan usia dini tertinggi terjadi di Kabupaten Buol (27,82 %), dan terendah di kota Palu (16,71 %).
Sejumlah pihak berharap, Program Anantovea ini dapat menggugah warga Kota Palu, pihak swasta dan dunia usaha untuk dapat memberikan bantuan yang berarti, demi kelangsungan pendidikan anak. “Kami siap mengawal program Anantovea itu. Tapi kami juga berharap agar SKPD tidak menutup mata, mereka harus berkomitmen dan maksimal menerjemahkan program Anantovea tersebut,” kata Abubabar Hadaddo, Sekretaris Umum Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Sulawesi Tengah. ***
“Pendekar” Sulawesi Terancam Punah
“Pendekar Sulawesi” di rimba belantara Pulau Sulawesi terancam punah. “Pendekar Sulawesi” itu adalah musang Sulawesi, Kuskus Sulawesi (Phalanger clebensis) dan monyet macaca Sulawesi.
Ketiga satwa di wilayah Sulawesi Tengah itu, disebut pendekar, karena selain memiliki gerakan yang lincah dan memiliki kemampuan memanjat pohon dengan cepat, juga banyak memiliki keunikan.
Khusus Musang Sulawesi misalnya, dikenal sangat pemberani menjelajah di waktu malam. Makanya digolongkan sebagai hewan malam, sedang waktu siang hari dimanfaatkan untuk tidur atau istrahat di bawah pohon yang rindang atau di tempat yang tertutup. Setiap berjalan, tidak pernah bergerombol, paling hanya sepasang atau kadang sendirian.
Musang Sulawesi ini merupakan satu-satunya hewan pemakan daging asli Sulawesi yang hidup liar di tengah hutan rimba, dan kadang bersembunyi di semak-semak untuk menunggu mangsa. Binatang yang satu ini memiliki kelihaian dalam mengintai dan berjalan di balik semak-semak, karena nyaris tak terdengar sama sekali kalau berjalan.
Musang Sulawesi lebih besar dibandingkan musang yang terdapat di tempat lain, sehingga dianggap musang raksasa. Terdiri dari dua jenis yang diidentifikasi dari warna kulitnya, yaitu berwarna coklat kehitam-hitaman (Macrogalidia musschenbroekii). Jenis kedua berwarna merah abu-abu (Viverra tangalunga), merupakan jenis yang umum ditemui. Bukan hanya di Sulawesi, tapi juga di pulau-pulau lainnya. Selain disebut musang atau Civet, juga memiliki nama lokal sesuai bahasa daerah setempat.
Di sekitar kawasan suaka alam Gunung Sojol misalnya, penduduk di sana menyebutnya Cingkalung. Sedangkan bagi warga Suku Lore di Kawasan Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Tengah, menyebutnya dengan Hulaku.
Dibandingkan dengan jenis Viverra tangalunga, jenis Macrogalidia musschenbroekii lebih besar dan panjang seperti anjing kampung, yang mencapai berat maksimal 10 kilogram dan panjang dari kepala sampai ekor berkisar 130 centimeter. Paling khas dan termasuk endemik, hampir sama besarnya dengan Kuskus Sulawesi (Phalanger clebensis) yang juga merupakan hewan menyusui khas Sulawesi yang sekerabat dengan Beruang.
Sedangkan jenis Viverra Tangalunga, agak kecil dan pendek, yaitu sebesar kucing kampung dewasa, berat maksimal hanya mencapai 7 kilogram. Namun keduanya memiliki bentuk dan penampilan fisik mirip kucing kampung, termasuk sifatnya, suka keluar malam dan memiliki hobi memanjat pohon sekedar bermain-main. Sehingga dimasukkan sekerabat dengan kucing yang juga menyusui sebagai famili viverridae yang perkembangbiakannya dengan cara melahirkan.
Bentuk susunan giginya kecil dan tajam seperti halnya gigi kucing, dan memiliki kuku atau cakar yang tajam digunakan sebagai senjata menyerang musuh atau menangkap mangsa. Juga sebagai perekat saat memanjat/mencakar pohon.
“Keahliannya memanjat dan menuruni pohon dalam bentuk tegak itulah, sehingga diberi gelar hewan pendekar hutan Sulawesi,” kata Ismet Khaeruddin, direktur The Nature Conservancy Sulawesi Tengah.
Menurut Ismet Khaeruddin, sebaran Musang Sulawesi itu, ditemukan (tapi sudah langka) di Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), Pegunungan Tokalekaju, kawasan Pantai Barat Donggala, Gunung Ambang, Gunung Rantemario, Gunung Sojol dan beberapa kawasan lain.
Makanannya berupa hewan kecil menyusui seperti tikus, tupai, anak babi, dan burung-burung kecil, ayam serta telur, juga makan buah-buahan seperti pisang dan buah palem atau biji enau (Arenga piñnata) yang telah masak merupakan buah kegemarannya.
Mencari makanan pada malam hari, dengan ketajaman penglihatan menembus kegelapan malam. Memiliki kemampuan investigasi mencari calon mangsa, dalam jarak beberapa meter bisa terdeteksi.
Menurut Ismet Khaeruddin, sebagian penduduk pedesaan di Sulawesi Tengah mempercayai musang memiliki kekuatan hipnotis, setiap melakukan operasi malam untuk mencari mangsa, walaupun tidak memanjat ke tempat ayam yang sedang tidur. Hanya dengan tatapan matanya sambil mengibas-ngibaskan ekornya ke arah ayam yang berada di atas teratak, dalam tempo beberapa menit saja ayam bisa jatuh ke tanah, lalu diterkam hingga dibawa lari ke hutan.
Tetapi sebaliknya, predator utamanya adalah ular sawah atau ular sanca (Phyton reticulates) yang juga banyak terdapat di kawasan hutan Sulawesi.
Kegemarannya makan buah palem atau enau, mengakibatkan di beberapa kawasan hutan Sulawesi, banyak ditemui tumbuhan palem sejenis enau. Hal ini menunjukkan, keberadaan tumbuhan ini tidak lepas dari peran musang yang melakukan penyebaran biji-biji enau. Musang yang makan buah enau masak dengan cara ditelan, begitu mengeluarkan kotoran, maka biji enau yang bentuknya bulat keras itu akan diberaki, kemudian tumbuh di mana-mana.
”Maka petunjuk yang terbaik untuk mengidentifikasi sebaran hewan ini, salah satu cara adalah mencari dimana banyak tumbuhan enau, di situ memungkinkan menjadi habitat musang,” ujarnya.
Pohon enau selain menjadi sumber makanan hewan, juga memiliki banyak fungsi bagi kehidupan penduduk setempat, di antaranya penghasil nira (air tuak) yang dapat diolah jadi gula merah, daunnya dijadikan atap rumah, buahnya yang masih muda dapat dijadikan manisan dan lainnya.
Menurut cerita masyarakat Behoa di dataran tinggi Lore, Kabupaten Poso, zaman dulu nenek moyang suku ini sangat gemar memelihara musang. Dipelihara seperti anjing yang dimanfaatkan untuk berburu babi hutan (Sus celebenis) dan rusa (Cervus timoerensis) dalam hutan.
Namun dalam perkembangan pemeliharannya, sangat menjengkelkan dan terbilang sulit, mesti selalu diberi perhatian yang lebih banyak dibanding anjing piaraan. Tradisi memelihara musang bagi suku Behoa ini sejak awal abad ke 20, sudah ditinggalkan, karena faktor kesulitan, bila lalai memberi makanan, maka hewan ternak yang ada disekitar rumah jadi sasaran dan tidak segang melukai orang.
Konon nenek moyang Behoa dan Napu memiliki kepercayaan dalam setiap memelihara musang hanya diperbolehkan sampai 99 ekor, kalau lebih akan berakibat fatal, musang jadi galak dengan menerkam tuannya (pemelihara). Benar-tidaknya cerita tersebut, sulit dipercaya di alam pikiran terkini, tapi begitulah mitos tentang musang bagi suku Behoa, Sulteng zaman dulu.
Data yang dikumpulkan dari TNC menyebutkan di kawasan Pantai Barat Sulawesi Tengah, terutama di dekat hutan Desa Balukang, Kecamatan Sojol dan Desa Tompe, Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, umumnya musang yang terperangkap jerat tidak disengaja. Kebetulan saja penduduk setempat sering memasang jerat untuk menangkap Ayam hutan (Gallus gallus), tapi justru musang yang sering terperangkap.
Mungkin disebabkan saat ayam sedang berada di dekat jerat, tiba-tiba saja musang yang telah mengintai langsung menerkam ayam, sehingga malah bernasib sial. Semakin langkanya Musang Sulawesi, justru saat ini menjadi daya tarik sebagian orang mulai meliriknya untuk diawetkan dalam kotak kaca sebagai perhiasan souvenir buat pajangan di ruang tamu.
Walaupun Musang Sulawesi telah ditemukan sejak 100 tahun lebih, tapi kini keberadaannya tidak begitu popular dibanding Anoa (Bubalus sp) dan Babirusa (Babyroussa babirusa) banyak mengundang minat peneliti. Chirs Wemmer dan D. Watling, dua ilmuan dari Barat pernah melakukan penelitian kehidupan musang dan habitatnya di kawasan TNLL dan berhasil melakukan pemotretan dengan menggunakan teknologi infra merah, kemudian menghasilkan tulisan; Ecology and the Sulawesi palm civet, Macrogalidia musschenbroekii (tahun 1986).
Itulah yang kemudian jadi rujukan konservatoris berikutnya, termasuk dalam penyusunan buku The Ecology of Sulawei terbitan Gajah Mada University Press (tahun 1987); Anthony J Whitten bersama Muslimin Mustafa dan Gregory S Henderson, hanya sedikit mendeskripsikan tentang musang Sulawesi.
Tahun 1999 lalu, seekor musang jantan Macrogalidia muscchenbroekii berhasil ditangkap hidup-hidup oleh penduduk sebuah kampung di area Taman Nasional Lore Lindu, kemudian dilepaskan ke habitatnya setelah petugas Balai TNLL membuatkan dokumentasi foto dan film. Termasuk Duncan Neville, seorang peneliti dari Australia dan Alain Compost ahli fotografi dari Prancis berhasil mengabadikan lewat kameranya di tahun 1980-an.
Foto-foto itulah yang sampai saat ini menjadi andalan untuk ditampilkan di buku panduan maupun brosur-brosur pengenalan satwa TNLL dan terakhir ditampilkan di brosur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah sebagai bagian kampanye mencegah kepunahan.***
Polisi Perketat Penjagaan di Poso
POSO - Pengamanan di daerah bekas konflik Poso, Sulawesi Tengah kembali diperketat menyusul terjadinya dua kali ledakan dalam pekan ini. Lalulintas kendaraan dan orang yang masuk dan keluar Poso diperiksa di sejumlah pos penjagaan.
Pemeriksaan itu dilakukan di Pos Toyado, Kecamatan Lage dan dan di pos Tumora, Poso Pesisir. Kedua pos itu dijaga petugas brimob bersenjatakan lengkap. Kendaran baik roda maupun roda empat harus berhenti di pos tersebut. Para penumpang harus turun dan seisi kendaraan diperiksa dengan menggunakan metal detector.
Juru Bicara Polda Sulteng, Ajun Komisaris Besar Polisi Irfaizal Nasution menjelaskan, jika ada warga yang mencurigakan, petugas lalu menginterogasi mereka di pos penjagaan itu, lalu namanya dicatat, lalu orangnya difoto. “Setelah itu mereka diperbolehkan melanjutkan perjalanan,” katanya.
Menurut Kabid Humas Polda Sulteng itu, pemeriksaan ketat di Poso itu, menyusul terjadi dua kali ledakan yang diduga bersumber dari bom rakitan. Ledakan itu terjadi pada Senin (19/1) di Kelurahan Kasintuwu Poso Kota yang radius ledakannya terdengar hingga stau kilometer. Sedangkan ledakan kedua terjadi pada Selasa (20/1) malam di dekat lapangan sepak bola Kasintuwu, Kelurahan Lawanga.
“Ledakan itu memang sempat mengangetkan warga, tapi tidak menimbulkan korban jiwa ataupun kerusakan bangunan. Dan yang lebih penting lagi adalah tidak mempengaruhi aktivits kehidupan warga Poso,” kata Kabid Humas Polda Sulteng.
Menurut Irfaizal Nasution, sesaat setelah ledakan itu, polisi dibantu warga sempat mengejar pengendara sepeda motor yang diduga sebagai pelaku. Tapi mereka tidak tertangkap karena sudah hilang di kegelapan malam.
Namun polisi sudah berhasil mengidentifikasi orang yang dicurigai sebagai pelaku itu. Sekarang mereka sedang dalam pengejaran pihak Detasemen Khusus 88 Polda Sulteng. ***
Pemeriksaan itu dilakukan di Pos Toyado, Kecamatan Lage dan dan di pos Tumora, Poso Pesisir. Kedua pos itu dijaga petugas brimob bersenjatakan lengkap. Kendaran baik roda maupun roda empat harus berhenti di pos tersebut. Para penumpang harus turun dan seisi kendaraan diperiksa dengan menggunakan metal detector.
Juru Bicara Polda Sulteng, Ajun Komisaris Besar Polisi Irfaizal Nasution menjelaskan, jika ada warga yang mencurigakan, petugas lalu menginterogasi mereka di pos penjagaan itu, lalu namanya dicatat, lalu orangnya difoto. “Setelah itu mereka diperbolehkan melanjutkan perjalanan,” katanya.
Menurut Kabid Humas Polda Sulteng itu, pemeriksaan ketat di Poso itu, menyusul terjadi dua kali ledakan yang diduga bersumber dari bom rakitan. Ledakan itu terjadi pada Senin (19/1) di Kelurahan Kasintuwu Poso Kota yang radius ledakannya terdengar hingga stau kilometer. Sedangkan ledakan kedua terjadi pada Selasa (20/1) malam di dekat lapangan sepak bola Kasintuwu, Kelurahan Lawanga.
“Ledakan itu memang sempat mengangetkan warga, tapi tidak menimbulkan korban jiwa ataupun kerusakan bangunan. Dan yang lebih penting lagi adalah tidak mempengaruhi aktivits kehidupan warga Poso,” kata Kabid Humas Polda Sulteng.
Menurut Irfaizal Nasution, sesaat setelah ledakan itu, polisi dibantu warga sempat mengejar pengendara sepeda motor yang diduga sebagai pelaku. Tapi mereka tidak tertangkap karena sudah hilang di kegelapan malam.
Namun polisi sudah berhasil mengidentifikasi orang yang dicurigai sebagai pelaku itu. Sekarang mereka sedang dalam pengejaran pihak Detasemen Khusus 88 Polda Sulteng. ***
Ketua KPU Parigi Moutong Diduga Korupsi
PALU - Ketua KPU Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng), Sukirman Andi Rappe akhirnya dipanggil pihak Kejaksaan Tinggi Sulteng, karena diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan logistik pilkada.
Hanya saja, dalam dua kali surat panggilan oleh pihak Kejati Sulteng yang dilayangkan kepada Sukirman Andi Rappe, tidak diindahkan sama sekali. Kenyataan itu membuat pihak kejati berang dan mengancam akan memanggil paksa yang bersangkutan.
Selain ketua, anggota KPU Parigi Moutong lainnya, yaitu Amelia Idris, Sekretaris KPU Djuanda L. Saehana, dan panitia tender, Ester Rombe dan Mas’at, juga mangkir dari panggilan jaksa.
“Pokoknya, kita akan hadirkan secara paksa untuk dimintai keterangan dalam dugaan kasus korupsi pengadaan logistik pilkada di Parigi Moutong,” kata Humas Kejati Sulteng, Edwin Binti (16/) di Palu.
Menurut Edwin Binti, seharusnya para anggota KPU, Sekretariat KPU dan panitia tender itu diperiksa pada Senin (15/12) lalu, hanya saja sampai sore harinya, mereka yang ditunggu itu tidak pernah menampakkan batang hidungnya.
Dari semua yang dipanggil jaksa, katanya, hanya mantan Sekretaris Panitia Tender, Fauzi dan Direktur CV Tora Tora Membangun, Latif, yang memenuhi panggilan kedua dari Kejati Sulteng itu. Fauzi oleh tim penyelidik kejaksaan ditanya seputar kinerja awal panitia tender sebelum dibekukan oleh KPU Parigi Moutong.
Fauzi kepada tim penyelidik kejaksaan mengaku tidak tahu menahu soal pembekuan dirinya sebagai sekretaris panitia tender. Sedangkan Latif ditanya seputar pengadaan tinta Pilkada. Latif mengaku sempat mengajukan protes, karena dia menandatangani kontrak Alat Tulis Kantor, tapi ternyata kontrak tersebut dipecah-pecah lagi berdasarkan petunjuk Ketua KPU, Sukirman Andi Rappe yang disampaikan melalui ketua panitia tender, Ester Rombe.
Sebelumnya, KPU Parigi Moutong telah membentuk panitia tender, namun akhirnya mengeluarkan kebijakan Penunjukan Langsung (PL) pengadaan logistik pilkada. Dari PL tersebut, keluarlah tiga perusahaan, yaitu CV Wilda Makassar untuk pekerjaan pengadaan surat suara, CV Tora Tora Membangun untuk pengadaan tinta, dan CV Karya untuk pengadaan kartu pemilih. Penunjukan langsung itu diduga menyalahi Keppres 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
Anehnya, CV Wilda yang beralamatkan di Jalan Andi Pettarani Makassar itu, mengalihkan pekerjaan pencetakan surat suara kepada PT Swadarma Jakarta, yang notabene adalah perusahaan berlisensi nasional untuk pencetakan surat suara Pemilu. PT Swadarma sempat ikut tender sebelum munculnya kebijakan PL oleh KPU Parigi Moutong.
Sedangkan yang memberikan rekomendasi ke pada CV Wilda adalah dua orang anggota KPU, yakni Rizal dan Andi Arif Syawalani. Penetapan harga surat suara secara sepihak oleh KPU Parigi Moutong itu, diduga tidak memiliki dasar hukum sama sekali.
Pasalnya harga yang disetujui oleh DPRD hanya Rp. 1500 per lembar. Oleh KPU dinaikkan menjadi Rp. 2. 400. Padahal harga yang dibayarkan kepada perusahaan percetakan surat suara hanya Rp. 500 per lembarnya.
Parahnya, orderan surat suara juga diduga telah digelembungkan sebanyak 6000 lembar dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 256.999 wajib pilih dan cadangan surat suara 2,5 persen. Penambahan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga dugaan kerugian negara ditaksir ratusan juta rupiah.
Belum lagi dugaan kerugian negara berasal dari pengadaan Kartu Pemilih yang dari Rp. 1000 harga per lembarnya yang disetujui DPRD, oleh KPU secara sepihak juga dinaikkan menjadi Rp 2.300 per lembarnya.
Hanya saja, dalam dua kali surat panggilan oleh pihak Kejati Sulteng yang dilayangkan kepada Sukirman Andi Rappe, tidak diindahkan sama sekali. Kenyataan itu membuat pihak kejati berang dan mengancam akan memanggil paksa yang bersangkutan.
Selain ketua, anggota KPU Parigi Moutong lainnya, yaitu Amelia Idris, Sekretaris KPU Djuanda L. Saehana, dan panitia tender, Ester Rombe dan Mas’at, juga mangkir dari panggilan jaksa.
“Pokoknya, kita akan hadirkan secara paksa untuk dimintai keterangan dalam dugaan kasus korupsi pengadaan logistik pilkada di Parigi Moutong,” kata Humas Kejati Sulteng, Edwin Binti (16/) di Palu.
Menurut Edwin Binti, seharusnya para anggota KPU, Sekretariat KPU dan panitia tender itu diperiksa pada Senin (15/12) lalu, hanya saja sampai sore harinya, mereka yang ditunggu itu tidak pernah menampakkan batang hidungnya.
Dari semua yang dipanggil jaksa, katanya, hanya mantan Sekretaris Panitia Tender, Fauzi dan Direktur CV Tora Tora Membangun, Latif, yang memenuhi panggilan kedua dari Kejati Sulteng itu. Fauzi oleh tim penyelidik kejaksaan ditanya seputar kinerja awal panitia tender sebelum dibekukan oleh KPU Parigi Moutong.
Fauzi kepada tim penyelidik kejaksaan mengaku tidak tahu menahu soal pembekuan dirinya sebagai sekretaris panitia tender. Sedangkan Latif ditanya seputar pengadaan tinta Pilkada. Latif mengaku sempat mengajukan protes, karena dia menandatangani kontrak Alat Tulis Kantor, tapi ternyata kontrak tersebut dipecah-pecah lagi berdasarkan petunjuk Ketua KPU, Sukirman Andi Rappe yang disampaikan melalui ketua panitia tender, Ester Rombe.
Sebelumnya, KPU Parigi Moutong telah membentuk panitia tender, namun akhirnya mengeluarkan kebijakan Penunjukan Langsung (PL) pengadaan logistik pilkada. Dari PL tersebut, keluarlah tiga perusahaan, yaitu CV Wilda Makassar untuk pekerjaan pengadaan surat suara, CV Tora Tora Membangun untuk pengadaan tinta, dan CV Karya untuk pengadaan kartu pemilih. Penunjukan langsung itu diduga menyalahi Keppres 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
Anehnya, CV Wilda yang beralamatkan di Jalan Andi Pettarani Makassar itu, mengalihkan pekerjaan pencetakan surat suara kepada PT Swadarma Jakarta, yang notabene adalah perusahaan berlisensi nasional untuk pencetakan surat suara Pemilu. PT Swadarma sempat ikut tender sebelum munculnya kebijakan PL oleh KPU Parigi Moutong.
Sedangkan yang memberikan rekomendasi ke pada CV Wilda adalah dua orang anggota KPU, yakni Rizal dan Andi Arif Syawalani. Penetapan harga surat suara secara sepihak oleh KPU Parigi Moutong itu, diduga tidak memiliki dasar hukum sama sekali.
Pasalnya harga yang disetujui oleh DPRD hanya Rp. 1500 per lembar. Oleh KPU dinaikkan menjadi Rp. 2. 400. Padahal harga yang dibayarkan kepada perusahaan percetakan surat suara hanya Rp. 500 per lembarnya.
Parahnya, orderan surat suara juga diduga telah digelembungkan sebanyak 6000 lembar dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 256.999 wajib pilih dan cadangan surat suara 2,5 persen. Penambahan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga dugaan kerugian negara ditaksir ratusan juta rupiah.
Belum lagi dugaan kerugian negara berasal dari pengadaan Kartu Pemilih yang dari Rp. 1000 harga per lembarnya yang disetujui DPRD, oleh KPU secara sepihak juga dinaikkan menjadi Rp 2.300 per lembarnya.
Subscribe to:
Posts (Atom)