Palu – Pemindahan wilayah pelaksanaan program Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Batui ke Kapet Palapas (Palu, Donggala, Parigi dan Sigi) oleh Gubernur Paliudju dinilai sebagai tindakan yang terburu-buru.
“Relokasi wilayah Kapet Batui tanpa analisis mendalam. Ini kebijakan suka atau tidak suka saja,” jelas Staf Ahli bidang hukum Kapet Batui, Sofyan Farid Lembah,
Menurut dia, sejumlah sektor unggulan di wilayah pengembangan Kapet Batui yang meliputi Banggai, Ampana dan Morowali telah dikembangkan dalam tataran kenyataan. Para pengusaha eksportir juga telah merasakan kehadiran Kapet Batui.
Sofyan menyatakan Gubernur Paliudju telah melakukan tindakan sepihak dengan memberhentikan seluruh staf ahli dan pegawai Kapet Batui yang berjumlah 42 orang “Ini bentuk pelecehan terhadap kami, tidak ada hujan, tidak angin langsung diberhentikan. Kami akan menggugat SK gubernur,” tegasnya.
Kebijakan gubernur itu kata dia, adalah konsep pembangunan yang terlalu Palu-sentris. Padahal menurutnya, tidak dengan Kapet pun, kota Palu dan sekitarnya secara perlahan-lahan akan melakukan pembangunan. Semestinya gubernur katanya, harus menunggu perubahan keputusan Presiden tentang status Kapet sesuai hasil pertemuan rapat evaluasi Kapet se Indonesia, akhir 23 Desember 2008. yang memerlukan dukungan payung hukum dalam merelokasi wilayah Kapet.
Juru bicara Pemprov Sulteng, Irwan Lahace mengatakan, keputusan gubernur tersebut berdasarkan surat Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, tertanggal 5 Agustus 2008, sebagai tindaklanjut rapat dengar pendapat wakil ketua Badan Pengembangan Kapet dengan komisi V DPR-RI pada 3 Juli 2008.
Dalam surat tersebut dicantumkan, kepada gubernur Sulteng untuk segera merelokasi wilayah Kapet Batui sesuai dengan kriteria Kapet (Pasal 1 ayat 1) keputusan Presiden Nomor 150 tentang Kapet, sehingga dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien. “Ini perintah juga perintah pemerintah pusat, gubernur tidak asal relokasi,” kata Irwan.
No comments:
Post a Comment