Amran Batalipu Ditangkap, Buol Tenang-Tenang Saja

Suasana di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol masih sepi. Warga masih pulas dalam tidurnya, setelah capek dengan hiruk pikuk Pilkada yang baru berlangsung tanggal 4 Juli kemarin. Termasuk Amran Batalipu, Bupati Buol yang masih terlelap di rumah pribadinya.

Pada waktu bersamaan, sama sejumlah orang berpakain sipil yang dikawal beberapa anggota polisi merangsek masuk ke rumah pribadi Amran Batalipu. Hanya dalam waktu 10 menit, sejumlah orang itu telah keluar rumah dengan membawa Amran Batalipu yang masih berbaju tidur dan bersarung.

Yayasan Anantovea Bantu 103 Siswa Miskin di Palu

Setelah berjalannya Program Peduli Kaum Dhuafa dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kini Pemerintah Kota Palu kembali menerjemahkan program tersebut dengan nama Program Anantovea. Program itu telah dilaunching pada 30 Januari 2011 silam oleh Walikota, Rusdy Mastura. Program ini kemudian dibuatkan yayasan yang diberi nama Yayasan Anantovea.

Penduduk Miskin di Sulteng Menurun

Kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah pada Agustus 2011 menunjukkan adanya sedikit perbaikan jika dibandingkan dengan kondisi pada Februari 2011, yang digambarkan dengan adanya peningkatan kelompok penduduk yang bekerja dan penurunan tingkat pengangguran.
javascript:void(0)
Laporan Bank Indonesia dalam Kajian Ekonomi Regional menyebutkan, jumlah angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan Agustus 2011 tercatat sebanyak 1.313.680 orang, sementara angkatan kerja yang bekerja tercatat 1.260.999 orang dengan tingkat pengangguran yang turun sebesar 6,31% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, terkait tingkat kemiskinan di Sulteng, Kepala Badan Pusat Statistik setempat, Ibram Syahboeddin melaporkan, selama lima tahun terakhir (2007–2011) jumlah dan persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah terus mengalami penurunan secara signifikan.

Dia menyebutkan, jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 sebanyak 557,40 ribu jiwa (22,42%), tahun 2008 sebanyak 524,70 ribu jiwa (20,75%), tahun 2009 sebanyak 489,84 ribu jiwa (18,98%), tahun 2010 sebanyak 474,99 ribu jiwa (18,07%).

“Hingga September 2011 penduduk miskin di Sulteng sekitar 432,07 ribu jiwa atau 16,04 persen. Ini berarti tingkat kemiskinan naik sebanyak 8,44 ribu jiwa atau naik 0,21% point,“ katanya.

Ibram menjelaskan, sekalipun di bulan September 2011 terjadi kenaikan sebesar 8,44 ribu jiwa penduduk miskin, namun secara umum jumlah penduduk miskin mengalami penurunan.

Kenaikan angka pada bulan september itu dikarenakan di saat naiknya harga-harga akibat pengaruh banyaknya hari-hari besar yang mengakibatkan daya beli masyarakat melemah. Ia mengatakan jika dilihat tingkat akselerasi terjadi pertambahan penduduk miskin di Sulteng pada tahun 2011 periode Maret hingga September sebesar 1,99%.

Selama tahun 2011 pada periode Maret - September, penduduk miskin di daerah perdesaan dan perkotaan bertambah masing-masing sekitar 4,4 ribu jiwa dan 4,0 ribu jiwa. Tahun 2011, periode Maret hingga September garis kemiskinan naik sebesar 5,13 %, yaitu dari Rp.235.512, per kapita per bulan pada bulan Maret menjadi Rp. 247,584 per kapita per bulan pada September 2011. Sementara indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan peningkatan dari 2,76 menjadi 2,87.

“Hal ini mengindikasikan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan mengarah semakin melebar artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan atau ke arah yang sedikit buruk,“urainya.

Sedangkan pada indeks keparahan kemiskinan menunjukkan kecenderungan meningkat dari 0,75 periode Maret 2010 menjadi 0,78, kondisi tersebut menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk semakin melebar. ***

Kota Palu Paling Siap Jadi KEK

Wakil Walikota Palu, Andi Mulhanan Tombolotutu menyatakan, rakyat di Kota Palu siap menyambut Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) apabila Dewan Dewan Nasional KEK menetapkan Kota Palu sebagai Kek di Kawasan Timur Indonesia.

“Kami sangat berharap, Dewan Nasional KEK dapat memutuskan Kota Palu sebagai Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia Bagian Timur,” kata Wakil Walikota Palu.

Sebagai bahan pertimbangan, kata Wakil Walikota, selain syarat administrasi, termasuk persetujuan Gubernur Sulteng yang sudah siap dan sekarang telah berada di tangan Dewan Nasional KEK, Pemerintah Kota Palu juga telah menyiapkan laha seluas 1520 hektar di Kecamatan Palu Utara, yang meliputi wilayah Pantoloan, Baiya, dan Lambara.

Walikota menjelaskan, dari total luas itu, untuk lahan pengembangan sebesar 1520 hektar, akan dibagi dalam 700 hektar Kawasan Industri, 500 hektar Kawasan Perumahan, 100 hektar Education Park & Research Center, 100 hektar Kawasan Komersial, 50 hektar Sports, Golf & Country Club, 50 hektar Pergudangan, 15 hektar, dan 5 hektar PALU Botanical Garden.

“Semua itu sudah kita siapkan dan dapat dilihat langsung Dewan Nasional KEK,” ujar Wakil Walikota Palu.

Kawasan ini, menurutnya, telah diperhitungkan sejak awal. Sederhananya, kawasan industri hanya berjarak 15 Kilometer dan Utara Kota Palu. Dengan 10 menit perjalanan dari jalan raya Trans Sulawesi, 5 menit dan Pelabuhan Samudera Pantoloan, 30 menit dan dan ke Bandar Udara Mutiara, dan hanya 20 menit dari dan ke Kantor Pemerintah Kota Palu.

Di samping itu, Shuttle Helipad, Shuttle Bus PALU-Bandan Udara Mutiara, Shuttle Bus Palu—Kawasan industri Palu, dan Mikro Bus,Taksi +/-12 bus lane, tersedia untuk menjamin aspek keterjangkauan menuju kawasan.

“Dengan didukung oleh badan promosi Palu yang menyediakan pelayanan One Stop Services dan Estate management yang komprehensif. Berbagai kemudahan dalam pelayanan akan diberikan seluas-luasnya bagi peminat usaha dan investor dalam melakukan usaha nantinya,” jelasnya.

Pelayanan itu antara lain, surat Domisili dan Pengurusan IMB, pengurusan UKL-UPL (Usaha Kelola Lingkungan Usaha Pengelolaan Lingkungan), pengurusan dokumen izin-izin Pendirian Usaha, rekruitmen tenaga kerja dan pelatihan- pelatihan, pengurusan dokumen ke BKPM dan BKPMD, serta pengurusan tenaga kerja asing. Di samping itu, kepemilikan oleh pemerintah menjadikan harga lahan di kawasan Industri pastinya akan lebih kompetitif.

“Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan DPRD telah membuat kesepakatan untuk bekerjasama secara efektif dalam realisasi program ini,” kata Mulhanan Tombolotutu.

Kesepakatan ini meliputi penciptaan iklim investasi yang kondusif di Palu dan penyiapan sumber daya yang diperlukan. Universitas Tadulako, Pusat Pengembangan lndustri Rotan Palu (UPT), Sekolah Menengah Kejuruan Kriya Rotan dan Sekolah Kejuruan Teknik lainnya, akan digandeng untuk segala jenis riset dan penelitian lainnya.

Badan pengelola profesionalnya pun, tidak tanggung-tanggung pula direkrut hingga 20 orang staf, dengan gelar kesarjanaan dan tingkat strata satu dan praktisi industri 9 orang, strata dua 8 orang, dan 3 orang strata tiga atau yang bergelar Doktor.

Jenis pelayanan profesionalnya sendiri, terdiri dan pengolahan air bersih (Water Treatment Plant), pengolahan air lirnbah (Waste Water Treatment Plant), AMDAL dan Environmental Monitoring, pengelolaan keamanan kawasan (Security), pemeliharaan Drainage, pemeliharan infrastruktur jalan, PJU-penerangan jalan umum, Street Lighting, pengendalian sampah, pemeliharaan landskaping, dan Community Development.

“Pokoknya, semuanya sudah kami siapkan sejak awal. Jadi tinggal menunggu penetapan Dewan Nasional KEK saja,” tandas Mulhanan Tombolotutu. ***

Demi KEK, Pemkot Palu Harus Fight

Ketua Umum Kamar dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto menyatakan akan ikut memfasilitasi mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Palu, Sulawesi Tengah. “Saya akan ikut mengawal mewujudkan KEK di Palu. Oleh karena itu, Kadin siap menjadi fasilitator yang baik untuk itu,” kata Suryo Bambang Sulisto dalam kunjungan singkatnya di vip room Bandara Mutiara Palu, Kamis (3/11) sore.

Untuk mewujudkan itu, katanya, dia berjanji akan bersama-sama pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota Palu dan Kadin Sulawesi Tengah untuk bertemu bersama di kantor Kadin Indonesia dan pihak kementrian di Jakarta. “Kita akan menemui Pak Hatta Radjasa dan beberapa menteri terkait nantinya. Kita akan diskusikan serius mengenai KEK di Palu,” kata Suryo Bambang Sulisto.

Selain itu, setelah mendapat masukan mengenai Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang tidak berpihak pada Sulawesi Tengah, Suryo Bambang Sulisto mengatakan, MP3EI itu bukan harga mati. Semuanya masih dapat diubah setelah mendapat usulan dari daerah.

“Jika Sulawesi Tengah menyatakan bahwa MP3I itu tidak berpihak pada daerah ini, maka kami tunggu usulannya untuk dimasukkan dalam dokumen itu,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, boss Lippo Group, James Riyadi mengatakan, penetapan KEK itu tetap menjadi keputusan politik. Namun demikian, keputusan politik itu harus pula didasari pada obyektivitas setelah melihat data dan fakta pendukungnya.

“Ini kali pertama saya ke Palu. Saya melihat dari udara, Palu ini sangat indah dan sangat tepat untuk KEK di kawasan timur Indonesia. Tanjung Lesung, Banten yang sudah ditetapkan sebagai KEK itu tidak ada apa-apanya dibanding Palu,” kata James Riyadi.

Oleh karena itu, James Riyadi mengajak Pemerintah Kota Palu dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, untuk berjuang mewujudkan KEK di Palu. “Harus fight. Penetapan itu sangat politis. Saya berjanji akan ikut membantu, maka dokumen KEK itu nanti serahkan juga ke saya,” janji James Riyadi.

Wakil Walikota Palu, Andi Mulhanan Tombolotutu dalam paparan singkatnya di hadapan Ketua Umum dan Pengurus Kadin Indonesia menyatakan, Pemerintah Kota Palu, Pemerintah Provinsi Sulteng, dunia usaha dan masyarakat sangat mendukung ditetapkannya KEK di Palu. Oleh karena itu, segala daya dukung telah disiapkan, termasuk lokasi yang sudah dibebaskan seluas 1500 hektar di Palu Utara. ***