Pelantikan Gubernur Sulteng Diwarnai Unjukrasa

Ruslan Sangadji

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang berlangsung Jumat (24/3) pagi, diwarnai aksu unjukrasa oleh sekitar 200 massa yang menamakan diri Forum Lintas Etnis Sulawesi Tengah.

Mereka menyatakan, pelantikan Bandjela Paliudju dan Achmad Yahya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, adalah cacat secara politis, karena tidak mendapat legitimasi rakyat secara luas.

Meski aksi unjukrasa itu hanya berlangsung beberapa saat, dan tidak mengganggu jalannya pelantikan di gedung DPRD Sulawesi Tengah, jalan Sam Ratulangi Palu, namun sempat membuat aparat keamanan kelabakan, karena massa hendak menerobos barikade yang terletak di perempatan jalan Sam Ratulangi dan jalan Ki Maja.

Massa yang diduga dimobilisasi oleh salah satu kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng itu, tidak berhasil lolos hingga ke depan kantor DPRD setempat, karena pengamanan berlapis dilakukan oleh pasukan Brimob, Sabhara Perintis, Polisi Pamong Praja dan masyarakat pendukung pasangan Bandjela Paliudju dan Acmad Yahya.

Karena kepanasan, akhirnya para pengunjukrasa pun membubarkan diri sebelum proses pelantikan selesai dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma'ruf atas nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, akibat aksi unjukrasa itu juga, rombongan Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma'ruf dan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh, terpaksa membelokkan kendaraan dan mengambil jalan di sebelah utara dan berhasil lolos hingga ke gedung DPRD setempat.

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang berlangsung sekitar pukul 10.00 Wita itu, berlangsung aman dan lancar. Sejumlah pejabat negara, anggota DPR-RI, DPD dan para gubernur provinsi tetangga turut menghadiri pelantikan tersebut. Sejumlah menteri yang dijadwalkan hadir ternyata batal.

Namun, sebagian masyarakat sangat menyayangkan ketidakhadiran Rully Lamadjido, mantan Wakil Gubernur Sulteng yang juga kandidat yang berada di posisi kedua pada Pilkada 16 Januari lalu tidak hadir dalam pelantikan dan serah terima jabatan itu.

Berbeda dengan Aminuddin Ponulele, mantan Gubernur (kandidat yang hanya meraih posisi ketiga), yang bersangkutan justru hadir, bahkan dengan mesranya berpelukan dengan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Sikap Aminuddin Ponulele itu disambut aplaus semua hadirin dan tamu undangan yang hadir.

"Kita sangat menyayangkan sikap Rully Lamadjido. Mestinya, dia harus legowo menerima keputusan politik sebagai kehendak rakyat ini. Rully itu politisi sekaligus pejabat kerdil. Coba lihat Aminuddin, sangat gentlemen mau menerima dengan tulus hasil Pilkada. Dia itu politisi Sulawesi Tengah yang bisa diteladani," kata Hardy Yambas, ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Sulawesi Tengah.

Erwin Ampana, salah seorang tim sukses Rully Lamadjio mengatakan, bosnya tidak hadir di pelantikan karena masih berada di Jakarta. Yang bersangkutan meninggalkan Palu sepekan setelah selesainya Pilkada lalu.

Sementara itu, dalam pidato pelantikan, Medagri Mohammad Ma'ruf menilai bahwa pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah berlangsung sangat aman, tertib, lancar dan demokratis. "meski ada riak-riak, tapi itu sudah biasa dalam sebuah proses demokrasi," katanya.

Mendagri juga berharap, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, harus bisa membedakan antara tugas desentralisasi dan tugas-tugas yang menjadi kewenangan pusat.

"Kalau ada aturan daerah yang jelas-jelas bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, maka saudara jangan segan-segan untuk membatalkannya," tegas Mendagri.

Tugas lain yang paling penting adalah segera melakukan upaya penuntasan korupsi di Sulawesi Tengah, segera memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, pendidikan, kesehatan dan kelangsungan lingkungan hidup.

Seperti diketahui, pada rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tengah, (27/1) lalu, menetapkan Bandjela Paliudju dan Achmad Yahya yang diusung empat parpol tergabung dalam "Koalisi Rakyat Bersatu" ini meraih 411.113 suara, atau sekitar 36 persen dari total 1.137.257 suara sah pada pencoblosan 16 Januari lalu.

Posisi kedua ditempati pasangan calon dari "Koalisi Pilar Demokrasi Pancasila Bersatu" termasuk Partai Demokrat dan PDS, Rully Lamadjido-Sudarto, dengan meraih 380.134 suara (33 persen).

Di peringkat tiga adalah pasangan kandidat yang dijagokan Partai Golkar, Aminuddin Ponulele-Sahabuddin Mustapa, yang hanya meraih 288.847 suara (25%). Sementara pasangan Jusuf Paddong-Muis Thahir yang dicalonkan PPP dan Partai Pelopor, berada di urutan keempat dan meraih 57.163 suara (lima persen).

Dalam rapat pleno itu, juga terungkap sekitar 344.063 wajib pilih, atau 23% dari 1.498.870 pemilih terdaftar tidak bisa menggunakan hak politiknya karena berbagai alasan.***