Ketua DPRD Kota Palu, Andi Mulhanan Tombolotutu mengatakan, minimnya alokasi anggaran untuk membiayai program SKPD yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) maka hanya program-program yang terkait dengan masyarakat miskin yang akan menjadi prioritas.
Program yang berkaitan dengan masyarakat miskin, menurut Mulhanan Tombolotutu, untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kota Palu yang telah mencanankan Program Peduli Kaum Dhuafa atau Peduli Kaum Miskin.
”Anggaran dari DAU kita sangat kecil, maka program tahun 2007 ini, kita akan lebih mengarahkan pada program peduli kaum dhuafa. Program itu akan terus dipertahankan,” kata Ketua DPRD Kota Palu itu kepada The Jakarta Post, Senin (11/6) siang.
Alasannya, kata Andi Mulhanan Tombolotutu, program peduli dhuafa ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, sekaligus untuk mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM).
PNPM itu sendiri telah diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 April 2007 lalu di Lapangan Vatulemo Kota Palu.
Oleh karena itu, katanya, jika ada instansi yang mengajukan program yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin, maka secara otomatis DPRD Kota Palu akan langsung memangkas program tersebut.
“Pokoknya, kalau ada program dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak mendukung peduli kaum dhuafa, maka kami akan memangkasnya,” tegas Mulhanan Tombolotutu.
Berdasarkan data yang diperoleh dari DPRD Kota Palu, Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2007 hanya sebesar Rp 320 miliar. Dari total jumlah DAU tersebut, 70 persen akan digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS), gaji ke-13, dan dukungan dana ad hoc. Sedangkan sisa DAU sebesar 30 persen akan dimanfaatkan untuk membiayai program-program dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di jajaran Pemkot.
Walikota Palu, Rusdy Mastura, yang ditemui terpisah sore harinya, mengatakan bahwa program Peduli Kaum Dhuafa itu, merupakan program unggulan Pemerintah Kota Palu yang tidak boleh tidak harus terus dipertahankan.
Apalagi, kata Walikota Palu, pihaknya telah menerima surat dari Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) bahwa Kota Palu merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menjadi daerah percontohan untuk Lembaga Trust Fund atau yang diistilahkan oleh pihak Menko Kesra sebagai Lembaga Keuangan Amanah.
Walikota Rusdy Mastura mengharapkan agar seluruh aparat Pemerintah Kota Palu mengubah paradigma dengan membuka kepekaan. “Kita punya kekuasaan, kenapa tidak digunakan untuk kepentingan orang banyak? Khususnya masyarakat miskin,” tegasnya.
PERLU MANAJEMEN TERBUKA
Terkait Program Peduli Kaum Dhuafa maupun pembangunan sarana publik, Rusdi berharap agar pemerintah pusat memfasilitasi pinjaman lunak untuk pemerintah daerah. Khususnya untuk kepentingan investasi kebutuhan publik. Sehingga daerah tidak harus lagi menunggu Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah.
Selanjutnya Rusdi mengatakan, selama ini ia hanya menggunakan manajemen orkestra. “Saya bukan orang teknis. Saya seorang politisi. Saya inginkan masing-masing pihak bisa membangun harmoni ‘jujurlah padaku’ (lagu yang dinyanyikan Radja) dan bukan Patah hati (lagunya Rahmat Kartolo),” tegas Rusdy Mastura.
Dari pesan itu, Rusdy Mastura mengharapkan semua pimpinan instansi untuk tidak menutupi-nutupi semua program di dinas masing-masing. Dia berharap agar para pejabat menerapkan manajemen terbuka agar publik dapat mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh dinas yang dipimpinnya itu.
“Manajemen terbuka itu juga sekaligus sebagai pengejawantahan dari pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Bagaimana kita mau berdayakan orang miskin, sementara kita korupsi. Makanya, harus open manajemen,” tegas Rusdy Matura.
Walikota Palu juga mengatakan, diharapkan ke depan akan terbangunnya tata nilai (value) di dalam diri masyarakat. Manivestasinya adalah membudayakan kebiasaan saling menyapa (salam) di antara warga. “Dari sanalah nantinya akan terbangun sinergitas dan kepedulian di antara sesama warga. Juga, bagaimana cara agar masyarakat Kota Palu punya rasa berdosa bila tidak berinfaq atau membantu orang miskin,” tutur Rusdi.
Secara nasional, tahun 2007 ini pemerintah pusat telah menyediakan anggaran sebesar Rp 52 triliun untuk penanggulangan kemiskinan. Tahun 2008 mendatang telah dipagukan menjadi sekitar Rp 81 triliun. Anggaran untuk pennggulangan kemiskinan dari tahun ke tahun terus meningkat mulai dari Rp 42 triliun pada 2006. Sementara anggaran pada 2004 dan 2005 jumlahnya masing-masing Rp 18 triliun dan Rp 24 triliun. ***
No comments:
Post a Comment