Jumlah Orang Miskin di Sulteng Meningkat

Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah mencatat, jumlah orang miskin tahun 2007 di daerah ini, mencapai 40-60 persen dari jumlah penduduk provinsi itu yang sebanyak 2,5 juta jiwa. Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tengah, Bandjela Paliudju, menyatakan bahwa bahwa angka kemiskinan di daerahnya menurun dari 24 persen tahun 2006 menjadi 22 persen di tahun 2007.

Menurut Gubernur Sulteng, sebelumnya jumlah masyarakat miskin di Sulteng tahun 2007 tercatat sebanyak 550 ribu jiwa, sedangkan tahun 2006 sebanyak 600 ribu jiwa.

Salah satu bukti adanya kemiskinan itu, ditandai dengan makin besarnya trend jumlah pengangguran di Sulteng yang saat ini mencapai sekitar 77.823 jiwa.

Kantor Berita Antara menulis, banyak hal yang mendorong adanya kemiskinan di Sulteng, antara lain daya beli masyarakat yang kurang serta terbatasnya infrastruktur. Selain itu, warga miskin juga tidak mempunyai bekal pendidikan yang cukup, sehingga kurang mampu bersaing dalam menciptakan lapangan kerja atau mencari pekerjaan.

Data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Sulawesi Tengah mencatat, tahun 2006 terdapat sedikitnya 15.928 orang pencari kerja di sektor formal, sedangkan di sektor informal belum tercatat.

Dengan banyaknya angka kemiskinan ini, sehingga Provinsi Sulawesi Tengah termasuk salah satu daerah yang menjadi sasaran Program Percepatan Pembangunan, yang bertujuan mendorong kesejahteraan masyarakatnya dan untuk penanggulangan kemiskinan.

Sementara itu, data dari dinas yang sama juga menyebutkan, potensi ketenagakerjaan Sulawesi Tengah tahun 2007 ini mencapai 1.109.419 dan jumlah pengangguran mencapai 77.823 jiwa.

Sayangnya, menurut mantan Fasilitaor Daerah Program Millenium Development Goals (MDGs) Sulawesi Tengah, Christian Tindjabate, sejumlah Program Percepatan Pembangunan di Sulteng itu, masih sebatas pada mendorong pekerjaan infrstruktur, yang substansinya masih jauh dari kebutuhan dasar masyarakatnya. Akibat yang terjadi kemudian, katanya, masyarakat tidak merasakan langsung dampak dari program tersebut.

"Ini yang mesti dikaji kembali sehingga program percepatan pembangunan itu benar-benar menyentuh pada titik masalah yang sebenarnya," kata Christian Tindjabate.

Yang lebih memprihatinkan lagi, yang terjadi di Kota Palu. Jumlah orang miskin di kota itu tahun 2007 tercatat sebanyak 14.740 kepala keluarga atau sekitar 86.964 ribu jiwa dari total penduduk 65.438 kepala keluarga atau 302.202 jiwa. Padahal, jumlah orang miskin di Palu tahun 2006 masih sekitar 31,39 persen penduduk miskin.

Ketua DPRD Kota Palu, Mulhanan Tombolotutu mengatakan, yang menjadi problem saat ini adalah, kenaikan jumlah kemiskinan di Kota Palu itu, karena semakin banyaknya program bantuan yang disalurkan pemerintah. Akibatnya, ditengarai ada pihak-pihak yang mengurusi soal bantuan penanggulangan kemiskinan itu lebih mengutamakan keluarganya dari kepada masyarakat yang seharusnya lebih berhak menerima bantuan.

"Orang yang sebelumnya tidak masuk dalam kategori miskin, tapi tiba-tiba menjadi pihak yang menerima bantuan pemerintah. Inilah yang kemudian membuat jumlah orang miskin itu bertambah," kata Mulhanan Tombolotutu.

Ia menyontohkan, beberapa keluarganya pernah datang menemuinya di kantor, untuk mengurusi kartu keluarga miskin untuk bisa mendapat pelayanan kesehatan. Karena dimarahi, akhirnya yang bersangkutan langsung menemui Walikota Palu untuk meminta bantuan tersebut.

Walikota Palu, Rusdy Mastura, membenarkan adanya orang yang sengaja datang kepadanya untuk meminta kartu keluarga miskin. Padahal orang-orang yang datang itu adalah pensiunan pegawai negeri sipil dan memiliki kendaraan sendiri. Bahkan, tambah Walikota Palu, ada pihak-pihak yang juga secara sengaja memasukan keluarganya yang tidak miskin sebagai penerima bantuan pemerintah.

"Ini jelas ada nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga saya sudah perintahkan untuk secepatnya dibenahi. Kalau tidak dibenahi secepatnya, saya sendiri yang akan melapor ke pihak yang berwajib agar segera diproses secara hukum," tegas Walikota Rusdy Mastura.

Hasil studi Tim Percepatan Pembangunan Kota Palu menyebutkan, jumlah orang miskin di Kota Palu belum menunjukkan penurunan, padahal ada keluarga miskin yang telah menerima tiga jenis bantuan untuk penanggulangan kemiskinan. Yang sejatinya, kalau telah menerima bantuan maka harus terjadi perubahan dari sisi ekonomi keluarganya.

"Nah, dari hasil studi kami, kesimpulan sementara kami bahwa itu terjadi karena tidak adanya pendamping atau fasilitator bagi masyarakat miskin penerima bantuan tersebut. Akhirnya mereka tidak bisa berkembang," kata Gunawan Arsyad, sekretaris Tim Percepatan Pembangunan Kota Palu.

Tahun 2008 ini, Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan (PNPM) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 13 triliun. Anggaran sebesar itu, akan disalurkan ke daerah-daerah hingga ke pedesaan sebagai penguatan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Dana sebesar lebih Rp 1 triliun itu, dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang akan disalurkan ke Sulawesi Utara sebesar Rp 28,18 miliar, Sulawesi Tengah Rp 132,66 miliar, Sulawesi Selatan 291,06 miliar, Sulawesi Barat Rp 53,85 miliar, Sulawesi Tenggara Rp 103,38 miliar dan Provinsi Gorontalo akan disalurkan sebesar Rp 53,11 miliar.***