Ruslan Sangadji
PT Askes Cabang Palu dalam tiga bulan terakhir ini (sejak Mei-Juli), telah berhutang kepada pihak rumah sakit di lima kabupaten se Sulawesi Tegah sebesar lebih Rp 4,3 miliar. Hutang tersebut adalah klaim asuransi bagi masyarakat miskin (Askeskin).
"Kami terpaksa belum bisa membayar berhutang kepada pihak rumah sakit, karena dana untuk membayar klaim itu belum dicairkan dari Departemen Kesehatan Pusat," kata Muhammad Ilham, kepala Cabang PT Asuransi Kesehatan kepada The Jakarta Post, Selasa (23/7) malam.
Hutang tersebut, katanya, merupakan sisa dari total tagihan sejak Januari hingga Juli sebesar lebih Rp 9,7 miliar. Yang sudah dibayarkan hanya sampai pada bulan April saja, yakni sebesar lebih Rp 5,3 miliar. Jadi, sisanya setelah dana dari Departemen Kesehatan pusat telah dicairkan.
Hutang sebanyak itu, untuk membayar klaim bagi masyarakat miskin yang berobat di sejumlah ruamh sakit di lima kota/kabupaten dari 10 kota.kabupaten di Sulteng yang berada dalam wilayah operasional PT Askes Cabang Palu, yakni Kota Palu, Kabupaten Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli, dan Kabupaten Buol.
Sedangkan untuk realisasi pembayaran klaim bagi masyarakat miskin di Sulteng tahun 2006, yakni lebih dari Rp 27,2 miliar. Tidak ada ada masalah pada tahun 2006 lalu, sebab dana dari Departemen Kesehatan Pusat cair tepat waktu. "Saya sendiri tidak paham, kenapa tahun ini begitu lambat, padahal pihak rumah sakit sudah mendesak kami agar segera membayar sisa tagihan itu," kata Ilham Lamangkona.
Ilham Lamangkona juga mengaku kebingungan juga dengan data masyarakat miskin yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), sebab data dari lembaga itu justru berbeda dengan data yang dikelurkan pemerintah kabupaten/kota setempat.
Tahun 2007 ini misalnya, data orang miskin di Kota Palu yang dikeluarkan BPS, tercatat sebanyak 56.406 jiwa, sementara yang dirilis Pemerintah Kota Palu berdasarkan SK Walikota, orang miskinnya sebanyak 56.438. Pun halnya di Kabupaten Parigi Moutong Data BPS (112.474 jiwa), data Pemda (102.972 jiwa).
Di Kabupaten Tolitoli data BPS mencatat orang miskin sebanyak 75.037 jiwa, sementara data berdasarkan SK BUpati Tolitoli orang miskin hanya 58.598 jiwa, di Kabupaten Buol data BPS (51.698 jiwa) sedangkan data Pemda (46.098 jiwa), dan di Kabupaten Donggala data antara BPS dan pemdanya sama yakni 205.882 jiwa.
"Kami bingun, akibat data masyarakat miskin yang berbeda itu, akhirnya kami kesulitan juga membayar klaim bagi orang miskin. Akhirnya semuanya sepakat bahwa data yang digunakan adalah data di SK-kan Bupati atau Walikota," kata Ilham Lamangkona.
Menurut Ilham Lamangkona, pihaknya tidak menggunakan data orang miskin dari BPS, karena data yang dikeluarkan lembaga itu bertentangan dengan kenyataan di lapangan. Sedangkan data pemda setempat dikeluarkan setelah melewati beberapa kali penelitian dan cek di lapangan. "Data BPS hanya berdasarkan sampel aja, itulah yang jadi masalah," ujarnya.
Pejabat di BPS Sulteng, M Syaiful yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, data yang dikeluarkan BPS itu sudah melewati beberapa proses, mulai dari pendataan di lapangan oleh sejumlah orang direkrut untuk tugas itu, sampai akhirnya dirilis ke publik. "Jadi itu bukan asal-asalan," tandas Syaiful ***
PT Askes Cabang Palu dalam tiga bulan terakhir ini (sejak Mei-Juli), telah berhutang kepada pihak rumah sakit di lima kabupaten se Sulawesi Tegah sebesar lebih Rp 4,3 miliar. Hutang tersebut adalah klaim asuransi bagi masyarakat miskin (Askeskin).
"Kami terpaksa belum bisa membayar berhutang kepada pihak rumah sakit, karena dana untuk membayar klaim itu belum dicairkan dari Departemen Kesehatan Pusat," kata Muhammad Ilham, kepala Cabang PT Asuransi Kesehatan kepada The Jakarta Post, Selasa (23/7) malam.
Hutang tersebut, katanya, merupakan sisa dari total tagihan sejak Januari hingga Juli sebesar lebih Rp 9,7 miliar. Yang sudah dibayarkan hanya sampai pada bulan April saja, yakni sebesar lebih Rp 5,3 miliar. Jadi, sisanya setelah dana dari Departemen Kesehatan pusat telah dicairkan.
Hutang sebanyak itu, untuk membayar klaim bagi masyarakat miskin yang berobat di sejumlah ruamh sakit di lima kota/kabupaten dari 10 kota.kabupaten di Sulteng yang berada dalam wilayah operasional PT Askes Cabang Palu, yakni Kota Palu, Kabupaten Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli, dan Kabupaten Buol.
Sedangkan untuk realisasi pembayaran klaim bagi masyarakat miskin di Sulteng tahun 2006, yakni lebih dari Rp 27,2 miliar. Tidak ada ada masalah pada tahun 2006 lalu, sebab dana dari Departemen Kesehatan Pusat cair tepat waktu. "Saya sendiri tidak paham, kenapa tahun ini begitu lambat, padahal pihak rumah sakit sudah mendesak kami agar segera membayar sisa tagihan itu," kata Ilham Lamangkona.
Ilham Lamangkona juga mengaku kebingungan juga dengan data masyarakat miskin yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), sebab data dari lembaga itu justru berbeda dengan data yang dikelurkan pemerintah kabupaten/kota setempat.
Tahun 2007 ini misalnya, data orang miskin di Kota Palu yang dikeluarkan BPS, tercatat sebanyak 56.406 jiwa, sementara yang dirilis Pemerintah Kota Palu berdasarkan SK Walikota, orang miskinnya sebanyak 56.438. Pun halnya di Kabupaten Parigi Moutong Data BPS (112.474 jiwa), data Pemda (102.972 jiwa).
Di Kabupaten Tolitoli data BPS mencatat orang miskin sebanyak 75.037 jiwa, sementara data berdasarkan SK BUpati Tolitoli orang miskin hanya 58.598 jiwa, di Kabupaten Buol data BPS (51.698 jiwa) sedangkan data Pemda (46.098 jiwa), dan di Kabupaten Donggala data antara BPS dan pemdanya sama yakni 205.882 jiwa.
"Kami bingun, akibat data masyarakat miskin yang berbeda itu, akhirnya kami kesulitan juga membayar klaim bagi orang miskin. Akhirnya semuanya sepakat bahwa data yang digunakan adalah data di SK-kan Bupati atau Walikota," kata Ilham Lamangkona.
Menurut Ilham Lamangkona, pihaknya tidak menggunakan data orang miskin dari BPS, karena data yang dikeluarkan lembaga itu bertentangan dengan kenyataan di lapangan. Sedangkan data pemda setempat dikeluarkan setelah melewati beberapa kali penelitian dan cek di lapangan. "Data BPS hanya berdasarkan sampel aja, itulah yang jadi masalah," ujarnya.
Pejabat di BPS Sulteng, M Syaiful yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, data yang dikeluarkan BPS itu sudah melewati beberapa proses, mulai dari pendataan di lapangan oleh sejumlah orang direkrut untuk tugas itu, sampai akhirnya dirilis ke publik. "Jadi itu bukan asal-asalan," tandas Syaiful ***
No comments:
Post a Comment